Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

2021/06/24

Panglima TNI Dan Kapolri Sidak PPKM Di Tiga Lokasi DKI Jakarta


   
JAKARTA - FBINEWS.NET

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap tiga lokasi di wilayah DKI Jakarta untuk memantau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM, Kamis (24/6/2021). 


Lokasi pertama yang akan ditinjau ialah pos PPKM yang berada di Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian Kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur dan, Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, dengan penguatan (PPKM) yang berbasis mikro merupakan hal yang efektif untuk menekan laju pertumbuhan virus corona di wilayah zona merah dan kuning.

"Pos PPKM Mikro memiliki peran yang sangat penting dalam menekan laju perkembangan Covid-19. Perkuat kembali fungsi pos PPKM Mikro terutama dalam upaya 5M dan 3T," kata Sigit saat sidak bersama Panglima TNI. 

Kapolri berharap dukungan logistik terhadap wilayah zona merah yang masyarakatnya melakukan isolasi mandiri agar diperhatikan. 

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menekankan agar seluruh instrumen penanganan Covid-19 seperti tenaga kesehatan, alat test PCR, obat-obatan dan tempat isolasi terpenuhi maka Covid-19 bisa dikendalikan. 

"Kalau seluruh instrumen itu sudah terpenuhi, berarti pengendalian Covid-19 harus maksimal," tambah Panglima. 

Dalam beberapa hari terakhir, Panglima TNI bersama Kapolri memang gencar melakukan peninjauan terhadap upaya pengendalian Covid-19 di sejumlah titik yang ada di DKI Jakarta pasca lonjakan kasus baru Covid-19 terjadi. 

Pada Rabu kemarin (23/6) Panglima TNI, Kapolri dan Menkes meninjau posko PPKM Mikro Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Posko PPKM Mikro, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan dan meninjau Rumah Susun (Rusun) Nagrak Jakarta Utara sebagai tempat yang diperisapkan untuk isolasi pasien Covid-19.(Red)

2021/06/23

Kapolri, Jaksa Agung, Menkominfo Tandatangani SKB Pedoman Implementasi UU ITE

 
JAKARTA - FBINEWS.NET

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menkominfo Johnny G Plate resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang (UU) ITE.

Penandatangan tersebut juga disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/6/2021).

"Iya tadi Pak Kapolri, bersama Jaksa Agung, Menkominfo dan disaksikan langsung oleh Pak Menkopolhukam menandatangani SKB itu," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Argo menjelaskan, pertimbangan penandatanganan SKB tersebut dalam rangka menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.

Menurut Argo, dalam hal itu juga telah dilakukan dilakukan pengkajian secara komprehensif oleh kementerian dan lembaga yang melaksanakan dan/atau memiliki tugas perumusan kebijakan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik.

"Dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pers," ujar Argo.

Nantinya, kata Argo, Polri kedepannya bakal menerapkan atau mengimplementasikan SKB UU ITE dalam rangka tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Mengingat, pedoman itu telah berlaku sejak ditetapkan.

"Dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum di lingkungan Kemenkominfo, Polri dan Kejaksaan Agung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya," ucap Argo.

Sebelumnya diketahui bahwa lampiran SKB Pedoman Implementasi UU ITE diantaranya; 

a.Pasal 27 ayat (1), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan kesusilaan itu. Pelaku sengaja membuat publik bisa melihat atau mengirimkan kembali konten tersebut.

b.Pasal 27 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
c.Pasal 27 ayat (3), fokus pada pasal ini adalah:

1)Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/ mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.

2)Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

3)Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

4)Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas.

5)Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

d.Pasal 27 ayat (4), fokus pada pasal ini adalah perbuatan dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum dan disampaikan secara terbuka maupun tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.

e.Pasal 28 ayat (1), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring dan tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeur. Merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.

f.Pasal 28 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasar SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu/kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan.

g.Pasal 29, fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda dan merupakan delik umum.

h.Pasal 36, fokus pada pasal ini adalah kerugian materiil terjadi pada korban orang perseorangan ataupun badan hukum, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.(Red)

Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Vaksinasi Massal Pelaut hingga Pekerja Pelabuhan Tanjung Priok

 
JAKARTA - FBINEWS.NET

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau vaksinasi massal di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (23/6/2021).

Vaksinasi ini diikuti sebanyak 5.000 orang yang merupakan masyarakat maritim. "Vaksinator dari TNI-Polri dan dinkes dengan sasaran para pelaut, supir truk, tenaga kerja bongkar muat dan pekerja Pelabuhan," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya.

Mantan Kabareskrim Polri ini menegaskan, program vaksinasi massal ini dilakukan guna menekan penyebaran COVID-19, disamping pelaksanaan PPKM Mikro. "Untuk memutus penyebaran COVID-19 dengan melaksanakan PPKM mikro dan vaksinasi massal," ungkapnya.

Selain meninjau program vaksinasi massal di Pelabuhan Tanjung Priok, dua pimpinan TNI-Polri ini meninjau PPKM Mikro di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Dalam kunjungan ini, Panglima TNI dan Kapolri berdialog dengan Kapolsek, Danramil, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan petugas kesehatan desa mengenai keselamatan warga baru balik mudik, serta penanganan warga yang terpapar COVID-19.

"Tracer untuk mengetahui kontak erat yang sedang dirawat di rumah sakit. Apabila ditemuan reaktif COVID-19 di PCR dulu. Peta zonasi per RW sudah disiapkan sebagai pemantauan daripada warga," tandas Kapolri.(Red)

Jelang HUT Bhayangkara 1 Juli, Polri Gelar Upacara Pencucian Pataka


 
JAKARTA - FBINEWS.NET

Mabes Polri menggelar Upacara pemuliaan nilai-nilai luhur Tribrata hari ini. Kegiatan itu melakukan pencucian terhadap pataka atau panji-panji Korps Bhayangkara. 


Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, Upacara pencucian panji-panji tersebut merupakan tradisi wajib yang dilakukan Polri menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Polri yang jatuh pada tanggal 1 Juli tiap tahunnya. 

"Upacara pemuliaan nilai-nilai luhur Tribrata merupakan suatu tradisi yang wajib dilaksanakan dengan melakukan pencucian panji-panji Polri yang merupakan simbol untuk mensucikan dan pembersihan diri," kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Menurut Argo, pencucian pataka tersebut menjadi pedoman dan semangat untuk setiap insan Polri agar tetap memegang teguh kebenaran, melaksanakan tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani dan menegakkan kukum serta mewujudkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. 

Argo menjelaskan, dengan dilakukannya tradisi wajib itu, menjadi momentum untuk introspeksi dan perenungan kepada seluruh prajurit Korps Bhayangkara dalam menjalankan tugasnya.

Sehingga, kata Argo, kedepannya Polri bakal menjadi lembaga negara yang semakin dicintai oleh masyarakat dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban di negara ini. 

"Agar Polri kedepan dapat menjalankan tugas pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat secara professional," tutup Argo.(Rls)

2021/06/22

Panglima, Kapolri dan Menkes Tinjau Rusun Nagrak dan Beberapa Posko PPKM Mikro di Jakarta

 
JAKARTA - FBINEWS.NET

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung Rumah Susun (Rusun) Nagrak Jakarta Utara, dan beberapa titik posko PPKM Mikro di DKI, terkait penanganan Covid-19 atau virus corona. 


Dalam tinjauannya ke Rusun Nagrak, Sigit menekankan soal pentingnya peran petugas kesehatan untuk melakukan pemilahan terhadap masyarakat yang terpapar virus corona dalam kategori tidak dan dengan gejala. 

Tak hanya itu, Sigit menyampaikan jumlah tenaga kesehatan di Rusun Nagrak juga harus ditambah apabila nanti saatnya difungsikan sebagai tempat isolasi mandiri terpadu.


"Perlu penambahan 10 dokter dan 50 perawat. Lalu sarana untuk masyarakat melakukan isolasi mandiri seperti velbed dan lain-lain sudah terpenuhi," kata Sigit di Rusun Nagrak, Jakarta Utara, Selasa (22/6/2021).

Kunjungan dilanjutkan ke posko PPKM Mikro Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Pada kesempatan itu, Panglima TNI, Kapolri dan Menkes menekankan soal pentingnya pendampingan para Babinsa, Babinkamtibmas, pihak Puskesmas setempat dan petugas kelurahan.

"Harapannya perlu ada pendampingan oleh petugas Babinsa dan Babinkabtimas, Puskesmas kelurahan dan petugas kelurahan," ujar mantan Kapolda Banten itu.

Selanjutnya, rombongan pun melakukan peninjauan ke posko PPKM Mikro, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Di lokasi itu, Sigit memberikan pesan agar adanya pengawasan ketat oleh pihak setempat terhadap masyarakat yang ketika Lebaran nekat mudik.

"Kelurahan Gandaria termasuk yang angka positif mengalami kenaikan setelah balik dari mudik," ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit mengapresiasi adanya sinergitas antara empat pilar di posko PPKM setempat. Namun, menurut Sigit, soal data masih harus diperbaiki lagi kedepannya. 

"Pola penanganan di PPKM .ikro ini sudah bagus adanya koordinasi antara 4 pilar pak Lurah, petugas kesehatan, Babinkamtibmas dan Babinsa. Namun datanya perlu dilegkapi lagi," kata eks Kabareskrim Polri itu.

Rombongan Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Kesehatan juga melanjutkan peninjauan posko PPKM Mikro di Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur.(Red)

Bikin SIM dan SKCK Harus Bawa Bukti Sudah Divaksin, Polisi: itu HOAX!


   
JAKARTA - FBINEWS.NET

Beredar informasi di media sosial yang menyebut ada syarat baru dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) per 1 Juli 2021. Dalam informasi itu, dikatakan masyarakat harus memiliki surat keterangan vaksinasi Covid-19 atau sudah divaksin Covid-19 sebagai syarat membuat SIM dan SKCK.

Menanggapi isu tersebut, Kasubdit SIM Korlantas Polri Kombes Djati Utomo memastikan kabar tersebut tidak benar. Djati menegaskan informasi yang beredar di medsos itu hoax. “Hoax, jangan percaya,” ujar Djati, Senin (21/6/2021).

Djati menyayangkan beredarnya kabar hoax tersebut. Menurutnya, belum semua warga Indonesia divaksin Covid-19 sehingga kebijakan itu tak mungkin diberlakukan. “Kan vaksin belum semua masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy. Dia menegaskan kabar tersebut hoax. “Tidak benar, kita secara resmi menyatakan itu,” kata Winardy secara terpisah.

Ramai di media sosial soal syarat bikin Surat Izin Mengemudi (SIM) baru, kini harus menunjukkan sertifikat atau bukti sudah vaksin COVID-19.

Sebenarnya sudah ada salah satu daerah yang menerapkan ini, yaitu Kalimantan Tengah. Dikutip dari Antara, Kepolisian Resor Kota Waringin membuat kebijakan bahwa para pemohon wajib sudah vaksin corona ketika ingin membuat SIM.

“Bagi warga yang memohon pembuatan baru maupun perpanjang SIM, wajib sudah divaksin. Ini upaya kami membantu mempercepat dan menyukseskan program vaksinasi COVID-19,” ucap Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Abdoel Harris Jakin, di Sampit.

Hal serupa juga terjadi di Riau. Seperti di Polres Indragiri Hilir (Inhil) di Provinsi Riau, membuat kebijakan bagi warga yang membutuhkan pelayanan kepolisian harus ada bukti divaksinasi.

Bagi warga yang ingin mengurus surat izin mengemudi (SIM) dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), harus ada bukti surat vaksinasi. Kapolres Inhil AKBP Dian Setyawan mengatakan, pihaknya menjadikan vaksinasi sebagai syarat dalam mendapatkan pelayanan publik di Mapolres Inhil.

“Pelayanan publik yang ada pada kita seperti pembuatan SIM dan SKCK akan dilayani jika sudah ikut vaksin,” ucap Dian dalam keterangan tertulis, Jumat (11/6).

Dia menegaskan, kebijakan itu dibuat guna mempercepat vaksinasi di wilayah Inhil. Namun demikian, aturan tersebut akhirnya dicabut karena vaksinasi tersebut belum menyasar semua masyarakat Indonesia.(Red)

Di Seminar BEM PTMI, Baintelkam Polri Sampaikan Tak Semua Wilayah Papua Diganggu KKB


 
JAKARTA - FBINEWS.NET

Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri mengisi seminar yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Seluruh Indonesia (PTMI). 

Dalam seminar tersebut, Kepal Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Paulus Waterpauw menjadi salah satu pembicara atau keynote speakers. Adapun seminar diikuti 100 mahasiswa dari berbagai macam universitas di DKI Jakarta. 

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, pokok-pokok pemikiran mengenai Papua dan segala macan dinamikanya dipaparkan. 

“Provinsi Papua mempunyai wilayah yang cukup luas, karakterisnik unik dan memiliki kekayaan alam melimpah. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua adalah yang paling rendah di Indonesia,” kata Argo dalam keterangan tertulis, Selasa (22/6). 

Disisi lain, kata Argo, sejak Papua kembali kepada pangkuan ibu pertiwi tahun 1963, proses internalisasi nilai-nilai Pancasila belum tuntnas, ditambah adanya akumulasi kekecewaan masyarakat Papua atas terbatasnya pelayanan dalam bidang ekonomi, kesejahteraan dan pendidikan. 

Dalam seminar itu, kata Argo, Baintelkam Polri juga memaprkan bahwa terdapat empat aspek krusial sebagai akar dari berbagai permasalahan penegakan hukum di Papua, yaitu aspek politik kolonialisme, aspek ekonomi dan kesejahteraan, aspek sosio kultural dan aspek idiologis serta nasionalisme. 

Kemudian, Argo menekankan bahwa salah satu spesifikasi ancaman kerawanan yang membedakan antara provinsi Papua dengan provinsi lainnya di Indonesia, adalah adanya gangguan kamtibmas yang ditimbulkan oleh aktifitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). 

“Namun tidak semua wilayah di Papua terjadi kekerasan bersenjata hanya dibeberapa Kabupaten antara lain Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga dan Mimika,” ungkap Argo. 

Untuk itu, Polri mengajak elemen mahasiswa dan pemuda agar menjadi pioner of problem solving dalam menyelesaikan berbagai permalsahan di lingkungan sekitar juga pioner of nationalism untuk mengikis ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan pioner kebangkitan, kemandirian dan kesejahteraan Papua.(Red)