Ragam Baju Adat dan Harapan Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju

Jakarta - FBINEWS

Presiden RI, Ir. Joko Widodo mengenakan baju adat Dolomani asal Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan RI pada Rabu, 17 Agustus 2022. Tak hanya Kepala Negara, para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju ikut serta memeriahkan HUT ke-77 Kemerdekaan RI dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Tanah Air.

Salah satunya adalah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang memilih mengenakan baju adat dari Provinsi Kalimantan Timur. Budi sengaja memilih baju adat tersebut sebagai persiapan perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

"Ini buat siap-siap jadi kalau nanti pindah ke Kalimantan Timur sudah tahu mesti pakai baju apa," ujar Menkes Budi.

Selain Menkes Budi, ada pula Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang datang dengan menggunakan baju adat Bali. Luhut beralasan pemilihan baju adat tersebut sebagai upaya mendukung pagelaran KTT G20 yang akan berlangsung di Bali pada November mendatang.

"Baju adat Bali, istri saya yang inisiasi dia bilang karena nanti mau G20, kita pakai baju Bali saja," ungkap Menko Luhut.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memilih menggunakan baju adat dari Suku Sasak, Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia memilih baju adat tersebut sebagai dukungan terhadap destinasi pariwisata super prioritas yang dicanangkan pemerintah di Lombok, NTB.

"Saya kira Lombok sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, saya sebagai pembantu presiden yang memperbaiki, merenovasi semua infrastruktur di Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan di Kupang. Jadi saya ikut sedikit mempromosikan Lombok, Mandalika," ucap Menteri Basuki.

Dalam kesempatan tersebut, para menteri juga menyampaikan harapannya terhadap bangsa Indonesia ke depannya. Menkes Budi berharap masyarakat Indonesia dapat hidup lebih sehat sehingga dapat kembali beraktivitas normal. Sedangkan Menko Luhut berharap Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik dan lebih hebat.

"Kita berharap Indonesia tambah hebat, karena kita sudah buktikan Indonesia itu bangsa yang besar, bangsa yang bisa menyelesaikan masalah yang kompleks seperti Covid, dan sekarang juga ekonomi kita kita doakan supaya semua bisa bertambah dengan baik dengan _leadership_ Presiden Joko Widodo," ucap Menko Luhut.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap Peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI kali ini dapat dimaknai dengan semangat optimisme dalam berjuang menuju masa depan Indonesia yang lebih baik.

"Kita harus optimistis, kita sebagai bangsa petarung, _fight_ bukan _fight_ dalam arti perang tetapi harus menjadi petarung punya semangat perang seperti para pejuang kita tahun 1945. Tanpa mereka, kita tidak akan terbebas seperti sekarang. Sekarang pun kita harus menjadi petarung, pejuang, untuk masa depan Indonesia yang lebih baik," ujar Menteri Basuki.

Jakarta, 17 Agustus 2022

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Tewaskan Satu Orang di Bekasi, Polisi Tahan Tiga Remaja Pelaku Tawuran

Bekasi – FBINEWS

Polres Metro Bekasi Kota mengamankan lima belas pelaku tawuran yang menewaskan seorang remaja. Peristiwa tersebut terjadi di depan pintu Pasar Pagi Bintara, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Bekasi Barat, Bekasi Kota, Minggu (14/8/2022).

Wakapolres Metro Bekasi Kota, AKBP Rama Samtama Putra mengatakan tawuran dilakukan para dua kelompok remaja yang saling tantang melalui sosial media Instagram.

“15 pelaku diamankan dari rumahnya atau rumah tempat berkumpul di daerah belakang Pasar Pagi Bintara Kota Bekasi,” ujar AKBP Rama, Senin (15/8/2022).

Setelah dilakukan pemeriksaan, lanjut Rama, penyidik merekonstruksikan peran sebagai pelaku dengan menganiaya, menusuk, dan menikam. Polisi pun menetapkan AB (17), MD (19) dan DAS (19).

“Dari hasil introgasi didapat tiga orang yang diduga melakukan kekerasan hingga satu orang meninggal dunia dan satu luka berat. Tiga orang disangkakan 170 KUHP dengan ancaman masing-masing 9 tahun,” ucapnya.

Sementara satu tersangka lain in NS (20) berstatus pedagang dan berperan sebagai admin, diamankan karena diduga menghasut para pelaku untuk melakukan tawuran. NS dikenakan pasal 160 KUHPidana, dengan pidana enam tahun penjara.

“Pasal 160 KUHP dengan unsur pasal barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan melakukan tindakan pidana dihukum 6 tahun,” tukasnya

Source : humaspolri 

Ditreskrimsus Polda Sumsel Amankan Ratusan Botol Miras Ilegal

Sumsel – FBINEWS

Ratusan botol miras tanpa izin berhasil diamankan oleh qnggota Unit I Subdit I Tipid Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumsel Palembang.

Diketahui pemilik barang tersebut ialah Hadiwijoyo alias Awei (37) yang merupakan warga Jalan Segaran, Kecamatan Ilir Timur I Palembang dan berdasarkan informasi barang- barang tersebut Awei jual melalui online.

Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel, Kombes Pol M. Barly Ramadhany, S.H., mengatakan, kasus tersebut terungkap berkat adanya informasi dari masyarakat. "Berkat informasi dari masyarakat kita berhasil mengungkap kasus ini,” ujarnya, pada Senin (15/08/2022).

Dikatakan Kombes Pol M. Barly Ramadhany, S.H., bahwa anggota Unit I Subdit I Tipid Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan pengecekan dengan mendatangi toko meubel Indah yang beralamat di Jalan Segaran, Kecamatan IT I Palembang, Jumat (29/7) sekitar pukul 10.00.

“Pada saat kita melakukan pengecekan di toko milik pelaku, kita mendapati kalau pelaku memperdagangkan minuman beralkohol dari jenis A, B dan C tanpa izin,” jelasnya.

Tidak hanya mengamankan barang bukti beralkohol, Barly mengatakan bahwa aggotanya juga mengamankan 126 totebag drinks. "Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman penjara maksimal empat tahun penjara,” ungkapnya.

Barang bukti yang berhasil diamankan, tambah Barly, yakni 17 botol minuman keras dengan golongan A, kemudian 641 golongan B dan untuk golongan C sebanyak 191 botol. "tersangka dikenakan Pasal 106 JO pasal 24 Ayat UU RI Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Sebagaimana 106 Ayat (1) JO Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun,” pungkasnya.

Source : humaspolri

Bareskrim Polri Berhasil Tangkap Delapan Pengelola Judi Online

 

Jakarta – FBINEWS

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil membongkar praktek sindikat perjudian online dan delapan orang ditangkap di apartemen kawasan Pluit, Jakarta Utara.

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes. Pol. Nurul Azizah mengatakan kedelapan tersangka itu berinisial MA, SF, KV, R, KN, MO, SAR, dan FFD. Mereka diamankan pada Sabtu (13/8/22). "Terdiri dari enam orang laki-laki, dan dua orang perempuan," jelas Kombes. Pol. Nurul di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/8/22).

Menurut Kombes. Pol. Nurul, para pengelola judi online tersebut ditangkap dalam penggerebekan di Apartemen CBD Pluit, Jakarta Utara. "Penggrebekan tersebut terkait dengan penindakan judi online atau judi dengan sarana website," jelas Kabag Penum.

Atas perbuatannya, para tersangka akan dikenakan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemudian, Pasal 303 KUHP, Pasal 82, Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana. Serta, Pasal 3, 4, 5 dan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Source : humaspolri

Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Riau Diresmikan

 

FBINEWS

Kapolda Riau Irjen. Pol. Mohammad Iqbal bersama Gubernur Riau Syamsuar, forkopimda Provinsi Riau dan elemen pemuda Cipayung Plus menghadiri peresmian Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Provinsi Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, resmi diluncurkan, Senin, (15/8/22).

Irjen. Pol. Mohammad Iqbal mengatakan, keberadaan Rumah Kebangsaan Cipayung Plus di Riau lahir usai dirinya berdiskusi dengan kelompok Cipayung Plus di Riau, usai hadirnya Rumah Kebangsaan Cipayung Plus di Jakarta.

Hasil diskusi tersebut pun disampaikan ke Gubernur Riau, Syamsuar. Gayung bersambut, Gubernur pun menyetujui tak hanya dengan memberikan izin, melainkan melihat sustansi rumah kebangsaan.

"Beliau (Gubernur) paham betul posisioning pak Gubernur tentang menjadi suatu seorang kepala daerah bukan hanya kemajuan ekonomi tetapi jugak seluruh aspek yang beliau harus pikirkan kemajuan ekonomi, keamanan, pertahanan, persatuan dan kesatuan kita paham bahwa negri ini negri yang sangat luar biasa," jelas Kapolda.

Kapolda menyadari bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari budaya, agama, adat istiadat hingga kuliner. Hal tersebut merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang tak dimiliki negara lain. "Apabila kita tidak bisa mengelola keberagaman ini kekayaan ini dapat menjadi polarisasi menjadi suatu bencana. Apalagi ke depan bonus demografi yang ada di republik ini sangat luar biasa pemuda pemuda yang sangat luar biasa maupun yang berenergi seakan tidak pernah putus tidak pernah habis," jelasnya.

Oleh karena itu, untuk menjawab keberagaman dan tantangan oleh laju masa yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, tepatlah gagasan Presiden Jokowi mengenai cipayung plus dan juga dimotori oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk menginisiasi rumah kebangsaan, yang diisi dan dimotori oleh cipayung plus yang ada di seluruh Indonesia. "Allhamdulillah hari ini kita diijabah doa nya oleh Allah SWT. Hari ini semoga hari baik kita akan melauncing rumah kebangsaan cipayung plus provinsi Riau," jelas Kapolda.

Kapolda berpesan kepada kelompok Cipayung Plus untuk mengisi Rumah Kebangsaan ini dengan kegiatan yang positif demi kemajuan bangsa dan negara. Selain itu, kelompok Cipayung Plus juga diminta untuk menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), dengan berkolaborasi dengan Forkopimda Provinsi Riau. "Adik-adik harus memberikan kontribusi positif bagi seluruh masyarakat Provinsi Riau," jelasnya.

Gubernur Riau Syamsuar juga mengucapkan terima kasih kepada kelompok Cipayung Plus yang mewujudkan lahirnya Rumah Kebangsaan. Menurutnya, munculnya Rumah Kebangsaan ini untuk meningkatkan rasa kebangsaan, kebersamaan, dan komitmen agar senantiasa memelihara kesatuan persatuan bangsa dan memelihara Provinsi Riau ini agar kondusif.

"Semua negara memiliki masalah yaitu masalah kekurangan energi, kekurangan pangan, kekurangan lingkungan dan masalah masalah lainnya. Tentulah kami mendukung adanya rumah kebangsaan dan ini menjadi tempat diskusi para pemuda harapan bangsa maupun semua kelompok. Tentunya dengan semangat ini lah kami mendukung dan sekaligus dapat senantiasa memelihara kerukunan kebersamaan termasuk meningkatkan rasa persatuan bangsa agar kita bisa maju, kita akan menghadapi indonesia emas dan adik-adik harus menyiapkan diri utuk siap memimpin bangsa Indonesia," jelas Gubernur.

Sementara itu, Ketua PMII Riau-Kepri Abdul Rouf mengapresiasi Forkopimda Provinsi Riau yang telah meresmikan Rumah Kabangsaan. Menurutnya, hadirnya Rumah Kebangsaan ini menjadi barometer pergerakan ataupun himpunan ataupun gerak perhimpunan ataupun seluruhnya bahwa provinsi Riau yang menurut data disampaikan bahwa tingkat keharmonisannya kurang, tingkat kerukunan antar umat beragama kurang, tingkat keharmonisan antar suku dan ras kurang, bisa dipatahkan. "Bahwa yang pertama kali melaksanakan rumah kebangsaan adalah Provinsi Riau. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar bersama untuk memajukan Riau khususnya serta Indonesia pada umumnya menjadi Garda terdepan," katanya

Polda Lampung Tetapkan 6 Tersangka Investasi Bodong Dengan Kerugian Mencapai Rp 66 Miliar, Sebanyak 620 Orang Menjadi Korban

Lampung – FBINEWS

Polda Lampung menetapkan 6 orang tersangka kasus investasi bodong dengan kerugian mencapai Rp66 miliar.

Enam tersangka investasi bodong yaitu DW sebagai pendiri PT Nestro Saka Wardhana, HS sebagai Direktur Utama, DK sebagai Direktur Keuangan.

Lalu ada RS sebagai Direktur Teknis, AS sebagai Direktur Operasional dan IS sebagai pengurus di luar struktur PT Nestro Saka Wardhana tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Arie Rachman Nafarin mengatakan, korban investasi bodong mencapai 620 orang dengan total kerugian mencapai sekitar Rp66 miliar.

"Jadi dari 620 korban ada 920 kontrak, karena ada satu korban bisa memiliki lebih dari satu kontrak," jelas direktur reserse kriminal khusus polda lampung

Lebih lanjut ia menjelaskan kasus tersebut terungkap melalui patroli cyber.

"Nggak ada laporan, tapi lewat patroli cyber. Sudah enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka," jelasnya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung menyampaikan pihaknya masih melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terkait kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya.

"Bisa ditemukan tersangka lainnya, itu harapannya," ucapnya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung menjelaskan tersangka sudah melakukan aksinya sejak Februari 2020 silam hingga Maret 2022 dengan modus berkedok sebagai trading forex dan akan memberikan keuntungan sebesar 15 persen setiap bulan dari dana yang didepositkan.

Source : Humaspolri

Minta Tidak Tegas Pelaku KDRT, KemenPPPA : Implementasikan UU 23 PKDRT dengan Hukuman Maksimal

Jakarta - FBINEWS 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMP3A) mengawal kasus KDRT di Kabupaten Musi Rawas Utara untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan keadilan, serta pemulihan trauma.

KemenPPPA menyatakan akan terus mengawal kasus KDRT yang terjadi di Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Utara dimana seorang istri dipukul, dicekik dan dibenturkan kepalanya ke dinding oleh suaminya.

“Saya menyampaikan rasa prihatin saya yang mendalam atas tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami seorang istri di Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Utara,” ujar Menteri PPPA di Jakarta, Kamis (11/8).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tim SAPA, NHS (30) dipukul, dicekik dan dibenturkan kepalanya ke dinding oleh suaminya AM (35) hingga meninggalkan luka serius. Kekerasan tersebut terjadi pada 1 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB. Saat itu, tersangka memerintahkan korban untuk mengambil sejumlah uang kepada seseorang di Desa Pantai, Kecamatan Muara Rupit, Muratara, padahal uang tersebut seharusnya diambil oleh tersangka. Korban menolak permintaan tersebut dikarenakan korban baru pulang bekerja dari kebun sehingga perlu istirahat, sedangkan tersangka hanya bermalas-masalan di rumah. Akibat penolakan korban tersebut, tersangka marah, kemudian melakukan kekerasan fisik kepada korban.

Menteri PPPA memastikan ada jaminan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan secara proposional.

“Kita semua setuju jika aturan harus ditegakkan sebagaimana mestinya, dan KemenPPPA akan terus mengedukasi dan memastikan penanganan yang berkeadilan dalam penerapannya. Selama ini kita terus berjuang untuk tidak melanjutkan budaya kekerasan di semua lingkup masyarakat hingga lingkup terkecil yaitu keluarga,” ujar Menteri PPPA.

Menteri PPPA menegaskan seluruh pihak wajib memberikan pelindungan bagi perempuan sebagai kelompok rentan yang menjadi korban tindak kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga, khususnya yang terjadi di ranah domestik di mana berbagai data menunjukkan bahwa jenis kekerasan tersebut yang paling banyak dialami korban perempuan.

Menteri PPPA juga menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan, sesuai dengan hak asasi manusia dalam konstitusi UUD 1945 yang menjamin hak warga negara, atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak itu sejalan dengan prinsip atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan).

“Pemerintah wajib memenuhi dan melindungi hak asasi perempuan salah satunya melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang mengatur langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi bagi pelaku kekerasan, dan memastikan ada jaminan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak atas Keadilan khususnya yang menimpa korban NHS,” tegas Menteri PPPA.

Menteri PPPA juga mengapresiasi peran Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Musi Rawas Utara yang merespons cepat laporan korban dan mengamankan tersangka pada Rabu (3/8) pukul 15.30 WIB. Kapolres Muratara AKBP, Ferly Rosa Putra mengatakan tersangka dikenakan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pasal 6 jo pasal 44 dimana setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

“KemenPPPA akan terus memantau dan mengawal kasus ini bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara, yang secara fungsional memiliki tugas yang sama dengan KemenPPPA dalam menyelenggarakan sub urusan perlindungan perempuan dengan penyediaan layanan, khususnya penjangkauan korban, dan pendampingan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan bantuan hukum,” ujar Menteri PPPA.

Sejumlah upaya sudah dilakukan antara lain menjangkau, dan melakukan asesmen awal kebutuhan korban, termasuk rencana tindak lanjut kasus, berkoordinasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan hukum. Kemudian, berkoordinasi dengan keluarga korban terkait dengan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari korban, serta pemantauan terhadap perkembangan kasus.

“Mari kita kawal bersama kasus ini dan mengupayakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, agar tidak ada lagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, kami berharap Kepolisian Resort Musi Rawas Utara untuk memproses kasus ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” kata Menteri PPPA.

Menteri PPPA juga mengajak semua pihak termasuk korban, untuk berani bicara dan mengungkap kasus kekerasan yang dialami. Untuk memudahkan aksesibilitas, bagi korban atau siapa saja yang melihat, dan mendengar adanya kekerasan dapat menghubungi layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) melalui call center 129 dan WhatsApp 08111 129 129.

Source ; KemenPPPA 

Sambut Hari Jadi ke-74 Polwan RI, Polwan Olahraga Bersama Anak Yatim Piatu

FBINEWS

Menyambut Hari Jadi Ke-74 Polwan RI pada tanggal 1 September 2022, Polisi Wanita (Polwan) menggelar acara olahraga bersama anak yatim piatu dan kaum duafa. Kegiatan ini digelar serentak di seluruh provinsi Indonesia.

"Ada yang berbeda pada kegiatan Olahraga bersama Polwan RI dalam rangka Hari Jadi Polwan ke 74 yakni dengan mengajak kaum Dhuafa dan anak Yatim piatu untuk berolahraga bersama supaya mereka juga tetap sehat dan bugar bergembira dan mencintai olahraga," jelas Irjen. Pol. Juansih, Minggu (14/8/22).

Irjen. Pol. Juansih menjelaskan, kegiatan ini juga dilakukan serentak di seluruh Indonesia dan salah satunya adalah kegiatan olahraga bersama yang dilaksanakan di wilayah jakarta yakni dilaksanakan di Polda Metro Jaya dengan kegiatan Funbike dan zumba yang diikuti oleh Polwan gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.

"Maka Hari Polwan ini setiap tahunnya dirayakan oleh Polisi Wanita di setiap daerah. Untuk merayakan hari bersejarah ini, akan diisi dengan berbagai kegiatan yang menunjukan bahwa Polwan turut berperan aktif," jelas Irjen. Pol. Juansih.

Kegiatan ini juga ditujukan untuk mengenang sejarah peran wanita dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional sebagai bagian dari satuan tugas Polisi Republik Indonesia atau Polri. Selain itu juga secara nasional dan sebagai salah satu bagian sejarah peran wanita dalam Polri dan sistem pertahanan dan keamanan Indonesia.

Perayaan Hari Polwan Indonesia dengan mengkampanyekan giat olah raga bersepeda (gowes). Mendukung Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), Program Jakarta Langit Biru dan Jakarta berbudaya santun. Mengoptimalkan Gerakan Keselamatan bersepeda di jalan raya.

Sosialisasi kesadaran pola hidup sehat dengan olahraga gowes menumbuhkan kepedulian para masyarakat untuk pola hidup sehat demi produktivitas/kinerja yang meningkat. Mengkampanyekan budaya keselamatan bersepeda di jalan raya dan mendukung upaya Pemerintah dalam mengurangi polusi udara di Jakarta.

Menumbuhkan semangat kepada seluruh peserta olahraga bersama. Menjalin Silahturahim yang lebih baik. Meningkatkan rasa kebersamaan dan memperkuat rasa empati kepada masyarakat.

Source : humaspolri

TNI dan Polri Berikan Pelayanan Dan Bantuan Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu

Bekasi – FBINEWS 

Demi Membantu Warga Masyarakat kurang mampu dalam kehidupan sehari-hari, serta membantu Imunisasi Stunting Balita, pelaksanaan Vaksinasi Booster, dan membangun rumah tidak layak huni, Kapolres Metro Bekasi Kombes. Pol. Gidion Arif Setyawan, S.H , S.I.K., M.H., Bersama Letkol Inf M. Horison Ramadhan, Dandim 0509 Kabupaten Bekasi Turun langsung sambangi lokasi tersebut.

Pemberian Sembako kepada Warga Masyarakat Miskin, Stunting Balita, Serta Vaksinasi Booster dan Bedah rumah tidak layak huni (RUTILAHU) Berlangsung di Desa Karang Mulya, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi Jum’at 12/8/22.

Dandim 0509 Kabupaten Bekasi menuturkan kegiatan tersebut bertujuan , agar Wilayah Kabupaten Bekasi senantiasa saling membantu satu sama lain, serta menjaga Sinergitas TNI & POLRI,” jelasnya. 

Terpantau oleh awak media Dengan menggunakan Sepeda dari Bumi Perkemahan Karang Kitri Bojongmangu Dandim Bersama Kapolres serta Jajarannya langsung menuju sasaran Pemberian Sembako kepada Warga Masyarkat Miskin di Wilayah Desa Karang mulya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kombes. Pol. Gidion Arif Setyawan, S.H , S.I.K., M.H., Kapolres Metro Bekasi, Letkol Inf M. Horison Ramadhan Dandim 0509/Kab. Bekasi, AKBP Erick Frendriz, S.I.K., M.Si., Wakapolres Metro Bekasi, Pamen Jajaran Polres Metro Bekasi, Kapolsek Jajaran Polres Metro Bekasi, Kapten Arh Yoedi Narto Danramil 09 Cibarusah, Para Anggota Kodim 0509/Kabupaten Bekasi dan Anggota Koramil 09-Cibarusah, Para Anggota Jajaran Polres Metro Bekasi dan Anggota Jajaran Polsek.

Saat di wawancarai awak media orang nomer satu di Kodim 0509 Kabupaten Bekasi tersebut mengatakan Kalau Soal Grebek Stunting adalah Bagian dari Program Kasad Kepala Staff Angkatan Darat Usai di tunjuk sebagai Duta Bapak Asuh dalam penanganan upaya percepatan penurunan stunting.” jelasnya. 

Dandim Bersama Kapolres Metro dan Rombongan Selain Meninjau Stunting pada Kegiatan tersebut juga diisi dengan Pemberian sembako pada balita, dalam kujungan tersebut dirinya mengungkapkan Rasa Syukur Alhamdulillah Berkat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga pada hari Jumat ini kita semua dapat hadir dan mengikuti acara kegiatan Gerebek Stunting dan pemberian Bansos.” jelasnya.

Selanjutnya Kegiatan bergulir mengecek Rumah RUTILAHU yang sudah selesai di bangun, Saya dan Dandim menilai masyarakat akan semakin meningkat kesejahteraannya. Apalagi yang mendapatkannya tepat sasaran dan benar-benar rumah tidak layak huni. Masyarakat sebenarnya sudah lama mendambakan rumahnya menjadi layak dan sehat untuk ditempati, Inilah Bentuk Kepedulian Yang dapat kami lakukan,” jelas Kapolres Metro Bekasi. 

Saya dengan Dandim Akan terus koordinasi dengan pihak desa, agar yang diberikan bantuan tepat sasaran,” tegas Kapolres Metro Bekasi.

Source : humaspolri 

Polisi Ungkap Penipuan Minyak Goreng Curah Dikemas Premium, Kerugain Capai Rp 26,6 M

Jakarta,- FBINEWS 

Polri berhasil mengungkap penipuan penjualan minyak goreng curah yang kemas premium. Dugaan penipuan itu dilakukan oleh PT. Djayatama Semesta Perkasa yang beralamat di Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi.

Kerugian akibat perbuatan itu mencapai Rp 26,6 miliar. Polri menetapkan Direktur Utama PT. Djayatama Semesta Perkasa berinisial LSP sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan konsumen dan/atau pangan dan atau perindustrian.

“Adapun modus yang dilakukan oleh tersangka yaitu melakukan pengemasan minyak goreng curah seolah–olah menjadi minyak goreng kemasan premium dengan merek D’Vina,” kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan dalam keterangannya, Jumat (12/8/2022).

Menurut Ramadhan, perusahaan itu mencantumkan atau melekatkan label bertuliskan premium quality, melalui proses penyaringan sebanyak 2 sampai 3 kali dan komposisi minyak kelapa sawit dan vitamin A. Serta informasi nilai gizi yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Sehingga merugikan konsumen, serta timbul keluhan dari konsumen terkait minyak goreng tersebut yang memiliki kualitas tidak seperti minyak goreng premium lainnya,” tuturnya.

Ramadhan mengatakan, LSP ditangkap pada tanggal 1 Juli 2022 oleh Dittipideksus Bareskrim Polri. Penjualan minyak perusahaan itu dari tanggal 1 Maret sampai dengan 29 Juni 2022, mencapai Rp. 26.639.626.640.

Barang bukti yang diamankan, yaitu 2.400 karton berisikan minyak goreng dalam kemasan 1 liter merk D’Vina, 10 karton berisikan minyak goreng dalam kemasan botol 900 ml merk D’Vina, 20 mesin cor/filling minyak greng berikut selang, 25 meja untuk mesin cor/filling minyak goreng.

Lalu, 1 unit diesel penyedot minyak goreng, 90 buah ecobulk ukuran 1000 liter, 2 buah tangki penampung, 1 unit kendaraan forklift, 2 unit forklift manual, 3 unit troli, 2 unit mesin packing karton, 1 lembar kartu timbang apical tanggal 30-6-2022 berat netto 26.820 kg, 1 lembar surat mikie oleo buyer name citra unggul semesta tanggal 24-06-2022 net weight 7.680 kg, serta beberapa dokumen serta barang lainnya.

Ramadhan mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, menyita barang bukti, melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap minyak goreng merek D’Vina di BBIA Kemenperin RI, melakukan pemeriksaan terhadap ahli dari BBIA Kemenperin RI.

Kedepan akan dilakukan dilakukan pemeriksaan LSP sebagai tersangka LSP. Lalu, melakukan pemeriksaan ahli perlindungan konsumen dan ahli di bidang pangan dari BPOM dan melakukan pemberkasan untuk di ke JPU.

Atas perbuatannya, LSP dijerat dengan Pasal 62 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp. 2 Miliar.

Lalu, Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, ancaman hukuman pidana maksimal 4 tahun dan denda maksimal Rp. 10 Miliar dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, ancaman hukuman pidana maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp 4 Miliar.

Source : humaspolri