Panglima TNI: Pendisiplinan Protokol Kesehatan di 4 Provinsi dan 25 Kab/Kota

Jakarta - Fbinews.net

Presiden didampingi Panglima TNI, Kapolri dan Gubernur Provinsi DKI usai melihat secara langsung pendisiplinan protokol kesehatan agar masyarakat bisa melaksanakan kegiatan dan aman terhadap Covid-19, di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (26/5). 

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Marsekal Hadi Tjahjanto, menyampaikan bahwa rencana pendisiplinan protokol kesehatan ini akan dilaksanakan, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), adalah 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota.

”Objeknya adalah tempat-tempat lalu lintas masyarakat, kemudian mal-mal, pasar-pasar rakyat, kemudian tempat pariwisata,” ujar Panglima TNI usai mendampingi Presiden melihat secara langsung pendisiplinan protokol kesehatan agar masyarakat bisa melaksanakan kegiatan dan aman terhadap Covid-19, di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (26/5).

Dari data yang ada, Panglima TNI sampaikan bahwa kegiatan tersebut akan dilakukan di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota serta ada 1.800 objek yang akan dilaksanakan pendisiplinan tersebut.

”Dalam tahap pertama ini kita laksanakan secara serentak di 4 tempat, yaitu di DKI Jakarta khususnya adalah di Bundaran HI, kemudian di wilayah Bekasi, berikutnya adalah Provinsi Jawa Barat, Sumatra Barat, dan Gorontalo,” imbuh Panglima TNI.

Pelaksanaan pendisiplinan, menurut Panglima TNI, dilaksanakan secara bertahap, seperti contoh saat ini adalah melaksanakan tempat lalu lintas masyarakat di stasiun kereta.

”Kemudian siang nanti rencananya Bapak Presiden juga akan meninjau adalah tempat niaga khususnya adalah foodhall di daerah Bekasi,” ungkap Panglima TNI.

Termasuk, menurut Panglima TNI, adalah tempat-tempat untuk mendukung kepentingan masyarakat yaitu tempat-tempat penjualan Apotek/penjualan obat yang akan terus diawasi.

Yang akan dilaksanakan di antaranya, menurut Panglima TNI, adalah pendisiplinan protokol kesehatan, sebagai berikut:

Pertama, seluruh masyarakat perlu diawasi supaya tetap memakai masker;

Kedua, masyarakat dalam kegiatan juga harus menjaga jarak aman;

Ketiga, siapkan tempat mencuci tangan atau alat hand sanitizer.

”Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, tahap pertama bisa berjalan dengan baik,” ungkap Panglima TNI.

Tahap pertama, menurut Panglima TNI akan diatur, contohnya adalah mal yang kapasitasnya 1.000 mungkin akan diizinkan untuk 500 orang saja dan diawasi.

”Termasuk juga rumah makan harusnya mungkin 500 orang kita batasi mungkin hanya 200 orang saja,” tandas Marsekal Hadi.

Menurut Panglima TNI, kerja sama antara TNI/Polri dengan pemerintah daerah termasuk koordinasi dengan Gugus Tugas mudah-mudahan apa yang diinginkan semua masyarakat tetap beraktivitas tapi aman dari Covid-19.

”Oleh sebab itu, saya mohon dukungan dari seluruh rekan-rekan untuk berhasilnya pelaksanaan pendisiplinan protokol kesehatan tersebut,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI sampaikan harapan agar 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota tersebut nantinya R0-nya bisa turun sampai 0,7 sampai dengan bawah lagi yang lebih bagus.

Sebagai tambahan, Panglima TNI sampaikan anggota Polri yang dilibatkan kurang lebih 340.000 karena harus mengamankan di 1.800 lokasi tersebut.

”Nanti siang di sini juga aktivitas di atas juga segera akan kita laksanakan setelah di bawah, siang ini langsung di atas Stasiun MRT HI segera kita laksanakan pendisiplinan terhadap protokol kesehatan tersebut,” pungkas Panglima TNI.

Mujahidin

Kapolda Jatim Perkuat Kampung Tangguh,Wujudkan Disiplin sebagai Vaksin Covid -19

SURABAYA - Fbinews.net 

Penyebaran virus Corona ( Covid -19) yang mewabah di seluruh dunia belum juga selesai. Berbagai negara terus berlomba dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid -19 ini termasuk Indonesia.

Kapolda Jatim Irjen Pol Muhammad Fadil Imran bersama Forkopimda Jawa Timur dan stakeholders yang ada terus mengoptimalkan penanganan pandemi corona ini, mulai dari PSBB hingga dibentuknya Kampung Tangguh untuk Covid -19.

Bahkan untuk memperkuat jejaring Kampung Tangguh, Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil Imran mengajak seluruh jajarannya untuk bersama - sama dengan intansi terkait dan elemen masyarakat bergotong - royong  secara serius berupaya putus mata rantai Covid -19.

Selain itu Kapolda Jatim yang baru 15 hari bertugas di Polda Jatim ini, terus melakukan peninjauan  Kampung Tangguh di beberapa wilayah yang ada di Surabaya Raya untuk memastikan Kampung Tangguh yang dibentuknya benar - benar berjalan optimal.

Seperti yang dilakukan Jenderal Polisi dengan dua bintang tadi malam,Senin ( 25/5/20) bersama beberapa PJU Polda Jatim  meninjau Kampung Tangguh di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir dan Kampung Tangguh di RW. 03 Kelurahan Moro Krembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya. 

Ketua Rw. Aris Mawansyah, S. E. dihadapan Kapolda Jatim dan rombongan menjelaskan bahwa Kampung Tangguh RW. 03 Kelurahan Moro Krembangan, ini sebanyak sebelas (11) RT dengan lebih kurang 650 KK yang terdiri dari 6.650 jiwa.

Untuk Kampung Tangguh di Kelurahan Moro Krembangan memiliki konsep atau sarana prasarana yang sama pada umumnya dengan Kampung Tangguh yang lainnya.

Hanya saja bedanya di Sidotopo ruang isolasi sementara menempati gedung sekolah TK sedangkan di Krembangan menempati salah satu rumah warga yang dipinjam pakaikan kepada pengurus RW. 

" Ada warga kami yang meminjamkan rumahnya untuk runah isolasi jika ada warga yang terpapar covid -19," kata Aris.

Usai mengunjungi kedua Kampung Tangguh, Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si  memberikan apresiasi atas antusias warga masyarakat yang juga telah berjibaku dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid -19 di wilayah masing -masing.

"Kita lihat dan kita ketahui bersama bahwa antusias dan respon masyarakat luar biasa," kata Irjen Pol Fadil Imran.

Masih menurut Irjen Fadil Imran, masyarakat telah berupaya secara mandiri mengelola lingkunganya mencegah dan mengatasi pandemi covid-19 ini serta berupaya mengatasi permasalahan sosial yang ada di lingkungannya.

"Dan ini saya apresiasi," ungkap Irjen Pol Fadil Imran usai mengunjungi dua Kampung Tangguh di wilayah hukum Polres Tanjung Perak.

Ditambahkan pula oleh Kapolda Jatim bahwa Kampung Tangguh yang dikunjunginya bukan hanya menangani pandemi covid-19 saja, akan tetapi bagaimana cara menangani permasalahan sosial masyarakat akibat dampak dari pandemi covid-19. 

"Kalau hal ini bisa dilaksanakan oleh seluruh Kelurahan yang berbasis RW, maka apa yang kita upayakan akan semakin kuat untuk mengatasi covid-19 khususnya di Kota Surabaya ini " ucap Irjen Pol Fadil Imran, optimis.

Diharapkan oleh Irjen Fadil Imran,yang harus lebih ditingkatkan lagi untuk pencegahan Covid-19 adalah disiplin mulai diri sendiri dan dari keluarga.

"Harus guyub dan gotong royong untuk saling mengingatkan,dan ingat hidup disiplin jadikan vaksin covid -19,  " tutur Kapolda Jatim. 

Sementara itu untuk membuat efek jera  agar masyarakat benar - benar mematuhi anjuran Pemerintah, dalam kesempatan ini Kapolda Jatim menyampaikan bahwa kedepan nantinya tim harus turun bersama tiga pilar yaitu Satpol PP, Koramil, dan dari Polsek.

"Tiga pilar harus  melaksanakannya secara berlapis baik dikampung, dijalan umum dan ditempat keramaian,"jelas Kapolda Jatim. 

Namun demikian,Kapolda Jatim juga menekankan bahwa pihaknya tetap akan memperhatikan dampak dari penindakan yang akan dilakukan.

"Jika warung kecil akan dicarikan solusinya karena kalau ditutup akan menimbulkan masalah ekonomi,jadi penindakan hukumnya tetap humanis dan solutip," jelas Kapolda Jatim

Mujahidin

Bupati MBD : Tidak ada Kepentingan Lain Selain Keamanan Masyarakat Diatas Segalanya

Tiakur-malukubaratdaya - Fbinews.net

Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th. Noach, S.T selaku Ketua Gugus Tugas bersama Forkompimda dan anggota Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kab. MBD, hari ini melakukan press release bersama wartawan bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati, Senin (25/05/2020).

Dalam press release ini Kajari MBD, Herwin Ardiono, S.H  mengatakan bahwa langkah-langkah yang diambil Pemerintah Daerah semata-mata hanya untuk melindungi seluruh masyarakat MBD dan semaksimal mungkin meminimalisir untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kab. MBD sehingga dukungan dari seluruh masyarakat Kab. MBD sangat dibutuhkan.

Hal senanda disampaikan oleh Ketua DPRD Kab. MBD, Petrus A. Tunay, A.Md,menyampaikan proses penanganan Covid-19  tidaklah mudah, sehingga masyarakat diminta tetap tenang. Terkait isu-isu yang beredar dalam penanganan Covid-19 ini, Ketua DPRD menekankan bahwa penanganan ini tidak dilakukan secara politis tetapi dilakukan sesuai protap yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kapolres MBD, AKBP S. Norman Sitindaon S.I.K  dengan mengutip satu kalimat latin “Salus Populi Suprema Lex Esto” yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Dalam keterangannya Kapolres menyebutkan bahwa ini merupakan pedoman bagi setiap langkah yang diambil oleh Satuan Gugus Tugas.

Selaku penanggung  jawab keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku Barat Daya, Polres MBD sudah melakukan pengamanan selama 2 minggu bagi pelaku perjalanan dengan KM. Sabuk Nusantara di 3 tempat, yakni Perumahan Dokter, Mess Pemda dan Penginapan Scorpion dan situasi keamanan di Polres Maluku Barat Daya saat ini dalam keadaan kondusif. 

Selaku Ketua Gugus Tugas Kab. MBD, Benyamin Th. Noach, ST menyampaikan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam penanganan penyebaran Covid-19 di MBD. Pertama, terkait Surat Edaran Bupati MBD tertanggal 19 Maret 2020 dengan inti surat bahwa  setiap pelaku perjalanan yang masuk Wilayah Kab. MBD harus melakukan karantina mandiri, dengan jumlah 1 kasus Positif di Kota Ambon. Kemudian tanggal 5 Mei 2020  melalui video conference dengan Sekerataris Daerah Propinsi Maluku, Pemerintah Daerah Kab. MBD mengajukan  permohonan penutupan arus penumpang dari Ambon ke Wilayah Maluku Barat Daya dengan jumlah kasus positif di Kota Ambon sebanyak 35 orang.

Menurut Ketua Gugus bahwa dengan adanya peningkatan jumlah kasus positif di Kota Ambon yang signifikan maka untuk menjaga penyebaran Covid-19 di wilayah Maluku Barat Daya maka Gugus Tugas memutuskan untuk mengkarantina pelaku perjalananan yang dilaporkan menggunakan KM. Sabuk Nusantara 87 dari Kota Ambon. 

“ Sesuai protokol kesehatan bahwa bagi pelaku perjalanan yang akan menggunakan jasa pelayaran dan penerbangan wajib menunjukan hasil Rapid Test Negatif dari daerah asal keberangatan. Tanggal 6 Mei 2020 Gugus Tugas mendapat laporan bahwa ada 32 pelaku perjalanan yang menggunakan KM. Sabuk Nusantara 87 yang terdiri dari Anggota Polri dan ASN .

Setelah tiba didapati bahwa hanya 6 orang yang mempunyai hasil Rapid test. Sehingga Gugus Tugas memutuskan karantina terpusat bagi ke-32 pelaku perjalanan tersebut dengan melihat bahwa interaksi ke 32 pelaku perjalanan tersebut selama 4 hari di dalam kapal, sehingga jangan disalah artikan, kata Ketua Gugus.

Lebih lanjut Ketua Gugus menekankan bahwa tidak ada kepentingan lain dari karantina terpusat yang dilakukan, hanya satu kepentingan yaitu bahwa keselamatan rakyat diatas segala-galanya. Itu yang menjadi pedoman Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas dalam penanganan covid-19.

Kedua, dijelaskan setelah tiba pada tanggal 10 Mei 2020, dilaksanakan Rapid Test bagi Pelaku Perjalanan yang tidak mempunyai hasil Rapid  test dan hasilnya negative, setelah menjalani karantina selama 13 hari sesuai Protokol kesehatan wajib melakukan Rapid test kembali bagi ke 32  pelaku perjalanan tersebut sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing dan hasilnya dari 32 pelaku perjalanan itu yakni 30 orang dinyatakan non reaktif dan 2 orang raeaktif hasil Rapid test.

“Pemerintah Daerah Kab. MBD dan Satgas Covid-19 tidak mau mengambil resiko, segala kemungkinan sekecil apaupun harus dijaga demi keselamatan masyarakat MBD. Karena persoalan besar biasanya terjadi hanya karena kelengahan kita pada hal-hal yang kecil. Orang tidak tersandung dibatu yang besar tetapi orang tersandung dibatu yang kecil, dan saya berharap kita tidak tersandung dibatu yang kecil” ucap Ketua Gugus.

Sesuai protokol kesehatan karena ditemukan hasil reaktif pada 2 orang pelaku perjalanan yang di karantina pada penginapan scorpion maka dalam 10 hari lagi akan dilaksanakan Rapid Test  bagi seluruh pelaku perjalanan yang masih dikarantina mengingat 2 orang tersebut selama ini berinteraksi dengan para pelaku perjalanan yang lain. Sedangkan untuk para pelaku perjalanan yang dikarantina di Mess Pemda sebanyak 8 orang dan Perumahan Dokter sebanyak 4 orang telah dipulangkan ke rumah masing-masing.

“Kita khawatir telah terjadi transmisi lokal selama karantina, karena didalam karantina banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker. Dan juga Gugus Tugas mendapat laporan bahwa banyak pengunjung yang datang ke tempat karantina, ditakutkan kita mencegah penyebaran dari dalam ternyata dari luar telah berinteraksi sehingga tanpa disadari telah menyebar keluar ini bahaya besar, saya berdoa semoga alat ini salah”lanjut ketua gugus.

Langkah yang diambil Pemerintah Dearah terkait  penanganan 2 orang Reaktif hasil Rapid Test adalah ke-2 orang tersebut telah dipisahkan dan dikarantina pada Mess Pemda, Pemerintah Daerah dalam waktu akan mencarter pesawat untuk mengirim sampel sehingga dapat dilakukan pemerikasaan PCR (swab), khusus bagi Mahasiswa MBD yang masih berada di Kota Ambon dan Kota Kupang, Pemerintah Daerah akan membantu karena untuk sementara waktu mereka lebih aman untuk tetap  berada di tempatnya masing-masing sampai kodisinya membaik. 

Mengakhiri keterangan persnya Ketua gugus menyampaikan bahwa jangan membelok-belokan cerita dengan mengkait-kaitkan dengan Pilkada, karena kita sekarang berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan yang bisa saja membunuh kita semua, Apa artinya Pilkada kalau rakyatnya mati semua, masyarakat harus hidup dan sehat baru dipikirkan yang lain. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh stakeholder untuk tidak panik dengan kondisi ini, mari kita bekerja sama, kooperatif dan bergandengan tangan dalam menyelesaikan masalah ini.Kalwedo (Diskominfo-MBD)

Jack

Bawa Pemudik, Dirlantas Polda Metro Jaya Paksa Putar Balik 37.642 Kendaraan

Jakarta - Fbinews.net

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat selama larangan mudik Operasi Ketupat 2020, sebanyak 37.642 kendaraan di paksa putar balik lantaran membawa pemudik keluar dari Jadetabek, sejak 24 April 2020 hingga 24 Mei 2020.

Jumlah pengendara yang melanggar itu diketahui dari tiga titik pos penyekatan yang dibangun Polda Metro Jaya, yaitu Pintu tol Cikarang Barat, Jalur Arteri, dan pintu Tol Bitung/Cikupa.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pengendara yang melakukan pelanggaran terbanyak berada di pintu tol Cikarang Barat.

Di pintu tol Cikarang Barat tercatat ada 18.866 kendaraan, 13.520 di titik jalur Arteri dan 5.326 di tol Cibitung/Cikupa.

"Para pengendara yang terdata pun pada akhirnya diminta putar balik untuk kembali ke rumah masing-masing," kata Kombes Pol Sambodo, Senin (25/5/2020).

Sementara itu, hari pertama lebaran sebanyak 275 pengendara melakukan pelanggaran kebijakan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB). Pelanggar terbanyak adalah pengendara roda dua lantaran tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian pengendara yang tidak mengenakan masker.

Kombes Pol Sambodo mengatakan pelanggar penerapan PSBB hingga tanggal 24 Mei 2020 sebanyak 275 kendaraan. Dengan rincian, 105 pengendara tidak pakai sarung tangan, 50 pengendara roda empat tidak menerapkan 50 persen dari kapasitas kendaraan

Sementara yang lain, 2 pengemudi ojek online (ojol) membawa penumpang, serta 82 pengedar tidak pakai masker. Selain itu ada 4 pengendara mobil yang tidak menerapkan jarak antara penumpang dan 32 pengendara roda dua yang berboncengan dan tidak satu tempat tinggal di KTP.

Kepada pelanggar, petugas hanya memberi teguran. Namun jika pengendara melawan saat ditegur, polisi bisa memberikan sanksi pidana kepada para pengendara dengan melawan petugas.

Source : poldametrojayadotinfo 

Terkait Penutupan Sejumlah Ruas Jalan ke Jakarta, Satlantas Polrestro Depok Perketat Penjagaan di Cek Point

Depok – Fbinews.net

Kasat Lantas Polrestro Depok Kompol Erwin Aras Genda memperketat pengawasan di pos cek poin Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah perbatasan.

Pengetatan penjagaan di Cek Point,  menurut Kompol Erwin setelah adanya instruksi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang adanya pembatasan warga yang akan masuk ke Jakarta dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

"Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB di wilayab DKI Jakarta serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19," ujar Kompol Erwin,Selasa (26/5/2020).

Terkait hal ini Kompol Erwin mengaku tidak ada penutupan sejumlah ruas jalan yang akan atau mau ke Jakarta melintas dari Depok, Jawa Barat.

"Jadi tidak ada penutupan sejumlah ruas jalan yang akan masuk ke Jakarta. Namun hanya dilakukan pengecekan pengawasan secara ketat oleh anggota di cek point,"ungkap Kompol Erwin.

Kompol Erwin menambahkan terkait penerapan kebijakan lebih jauh terkait pengetatan di Pos PSBB baru akan dirapatkan sore ini.

"Untuk ke arah mana soal pengetatan ini baru sore ini akan kita rapatkan dengan dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan," ujar Kompol Erwin.

Terkait kebijakan Wakil Walikota Jakarta Selatan Isnawa Adji soal penutupan 14 ruas jalan sesuai arahan Gubernur DKI untuk membatasi keluar masuk Jakarta di wilayah Jakarta Selatan, menurutnya ada 14 ruas jalan yang ditutup. 

Yakni Jalan Kukusan Raya, Jalan Pemuda 1, Jalan Tanah Baru, Jalan Brigif, Jalan Manggis, Jalan Andara 

dan Jalan Merawan. Kemudian Jalan Pangkalan Jati 1, Jalan Pangkalan Jati 2, Jalan Pahlawan, Jalan Bintaro Utama 3, Jalan Pesanggrahan Indah, Jalan H Muchtar Raya (simpang Jalan H Muchtar Raya-Simpang Sawo), dan Jalan H Muchtar Raya (simpang Jalan Muchtar Raya-Jalan Kedaung 2)

Source : poldametrojayadotinfo 

Presiden Pastikan TNI/Polri Berada di Titik Keramaian untuk Disiplinkan Masyarakat

Jakarta - Fbinews.net

Presiden memberikan keterangan pers usai meninjau Kesiapan Penerapan Prosedur Standar New Normal di Sarana Publik, di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (26/5). 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa mulai hari ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan berada di titik keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan.

”Pagi hari ini saya datang ke Stasiun MRT dalam rangka untuk memastikan bahwa mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri, pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan,” ujar Presiden usai meninjau Kesiapan Penerapan Prosedur Standar New Normal di Sarana Publik, di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (26/5).

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pendisiplinan masyarakat bertujuan agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

”Akan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota mulai hari ini, sehingga kita harapkan kedisiplinan yang kuat dari masyarakat akan semakin terjaga,” imbuh Presiden.

Kepala Negara berharap dengan dimulainya TNI dan Polri ikut secara masif mendisiplinkan, menyadarkan, dan mengingatkan masyarakat.

Ia juga berharap bahwa kurva dari penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) ini akan semakin menurun.

”Kita melihat bahwa R0 dari beberapa provinsi sudah di bawah 1, dan kita harapkan akan semakin hari semakin turun dengan adanya/digelarnya pasukan dari TNI dan Polri di lapangan secara masif,” pungkas Presiden akhiri pernyataan.

Turut hadir dalam kesempatan ini Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Aziz, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mujahidin

Kunjungi Lapas Kelas III Rangkasbitung, Kadivpas Banten Apresiasi Layanan

Lebak - Fbinews.net

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Marselina Budiningsih melakukan Kunjungan Kerja Ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Rangkasbitung, Senin 25/05/2020

Dalam kunjungannya Kadivpas disambut Kepala Lapas Kelas III Rangkasbitung didampingi Pejabat Struktural,Kadivpas ingin memastikan Pelayanan kepada masyarakat dan Kinerja Lapas Kelas III Rangkasbitung berjalan dengan baik terlebih har ini masih dalam suasana Hari raya Idul Fitri 1441 H.

Kadivpas meninjau beberapa area Lapas Kelas III Rangkasbitung seperti Area Perkantoran, Ruang layanan Penitipan Barang/makanan, Ruang Isolasi mandiri/ Ruang Khusus Perawatan, Blok Tahanan dan Narapidana, kegiatan Pembinaan menjahit, area bimker dan Dapur. Mengakhiri kunjunganya Ibu Kadivpas turut menyapa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas III Rangkasbitung.

Kalapas Rangkasbitung, 

"Kami ingin memastikan UPT Lapas dan Rutan sewilayah Banten tetap Melaksanakan Tugas dengan sebaik-baiknya, berikan pelayanan prima kepada masyarakat walaupun ditengah pandemi Covid-19, Kalapas beserta jajaran perlu membuat terobosan baru dan harus berani mengambil langkah untuk kepentingan masyarakat. 

Tadi saya sudah melihat sendiri kesiapan Lapas Kelas III Rangkasbitung, Layanan Titipan barang/makanan, adanya perangkat dan ruang layanan Kunjungam online, sararana sudah disesuaikan dengan protokol kesehatan" Ujar Marselina sapaan akrab Kadiv.Pas Banten,

Marselina memberikan catatan penting untuk Lapas Kelas III Rangkasbitung dalam melaksanakan kinerjanya.

"Semuanya sudah berjalan dengan baik, layanan titipan barang/makanan tetap dilaksanakan dan dipertahankan dengan tetap melaksanakan Protokol Kesehatan, dan menu makanan yang diberikan kepada para WBP tetap dipertahankan sesuai kualitas dan kuantitasnya" Pesan Marselia kepada Kalapas.

Menanggapi kunjungan Kadivpas Banten, Kalapas Rangkasbitung, Budi Ruswanto menyampaikan bahwa ia dan jajarannya siap melaksanakan dan menindaklanjuti arahan dari Kadiv.Pas Banten.

"Tentu kami siap melaksanakan arahan Kadivpas Banten, kami telah melakukan langkah-langkah agar dapat meningkatkan layanan publik sesuai 6 area perubahan pembangunan Zona Integiritas menuju WBK/WBBM, secara khusus di Hari Raya idul Fitri kami menyelenggarakan kegiatan diantaranya Penambahan perangkat layanan Kunjungan, tersedianya layanan titipan barang/makanan dan kegiatan Hiburan bagi WBP" pungkas Budi pria asal Bandung ini.

Mujahidin

Polresta Malang Kota Tegur 1.494 Pelanggar di Hari Kesembilan PSBB

Malang - Fbinews.net

Sudah 1.494 pelanggar yang diberikan sanksi teguran tertulis selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Kota Malang. Blangko dikeluarkan, karena pelanggaran yang ditemukan saat pemeriksaan di pos check point dan penyekatan.

"Sampai hari kesembilan pelaksanaan PSBB, sudah 1.494 blangko teguran yang diberikan kepada pelanggar," ujar Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata saat , Senin (25/5/2020).

Selama pelaksanaan PSBB, sudah ada 4 pos penyekatan, enam pos check point, dan 9 pos sembako dan energi selama pelaksanaan PSBB. Ribuan pelanggar itu, diberikan penindakan selama melintas di pos pemeriksaan dengan beragam pelanggaran, seperti tak mengenakan masker.

Dalam kesempatan itu, Kombes Pol  Leonardus membeberkan pula, sudah sebanyak 54.429 motor dan 31.429 unit kendaraan yang telah diperiksa saat masuk wilayah Kota Malang.

"Dari jumlah itu, 2.700 unit motor dan sebanyak 1.496 kendaraan roda empat yang diminta putar balik, karena tak memenuhi syarat untuk bisa masuk wilayah Kota Malang," tegas Kombes Pol Leonardus.

Selain memberikan penindakan terhadap kendaraan bermotor, petugas juga telah melakukan penutupan mal dan pertokoan sebanyak 96 unit karena melanggar Peraturan Wali Kota Malang Nomor 17 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB.

"Selain menindak pengendara, kami juga telah melakukan penutupan terhadap mal, pusat perbelanjaan, dan pertokoan sebanyak 96 unit. Sedangkan penindakan tilang sudah diberikan kepada 57 pelanggar," terang Kombes Pol Leonardus.

Seperti diberitakan, Kota Malang melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bersama Kota Batu dan Kabupaten Malang sejak 17 Mei 2020 hingga 30 Mei 2020 mendatang. PSBB dterapkan sebagai upaya menekan angka kasus sebaran COVID-19 di Kota Malang.

Source : mascipoldotcom