DEDY YULIANTO : GUBERNUR PROVINSI BANGKA BELITUNG HARUSNYA MELAKUKAN EVALUASI BUKAN MELAKUKAN PEMBENARAN

Pangkalpinang - FBINews

Wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dedy Yulianto Terus mengkritisi kebijakan Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman Johan terkait terhadap mahasiswa yang Magang di Taiwan yang dinilai menyalahi aturan.

Setelah beberapa kali Dedy Yulianto mengeluarkan kritikannya di medya, Dedy menganggap Gubernur Babel bukannya melakukan evaluasi terhadap kebijakannya tersebut, tetapi malah melakukan pembenaran dengan menyoroti dan menggiring opini video kegiatan mahasiswa di luar negeri yang mungkin sedang mendapat keberuntungan kuliah dan Magangnya.

Padahal kata Dedy, mahasiswa yang kurang beruntung dalam Magang dan yang di kediri hak-hak mereka semestinya harus disorot juga.

"Mestinya Gubernur Babel melakukan avaluasi bukan melakukan pembenaran melalui kepala dinas pendidikan.semua mesti transparan, pengakuan adik-adik (pelajar reed) disana kuliah dan bidang bekerjanya tidak nyambung, bahkan masalah gaji juga tidak jelas dan tidak transparent berapa per minggunya, perbulannya dan lembur atau tidaknya, karena semua dihitung global menggunakan bahasa Taiwan, seharusnya ada bahasa Indonesia supaya tahu hak-hak mereka selama kerja disana," ungkap Dedy Yulianto kepada wartawan fbinews selasa 04/12/18.

Kemudian lanjutnya, terkait status S1 mereka di Taiwan apakah setara dengan S1 di Indonesia dan bisa melanjutkan ke S2?. Selain itu, masalah kerjasama dengan perusahaan Hong fu Internasional juga di pindahkan dengan perusahaan lain yang artinya ada jual beli tenga kerja.

"Seharusnya dari awal di tegaskan kuliah dimana dan magangnya dimana? mesti jelas jangan sampai sudah di Taiwan magangnya tidak jelas," ucap wakil rakyat yang sudah menjabat dua periode ini.

Dedy menegaskan, Gubernur Babel mesti bertanggung jawab akan keselamatan mahasiswa yang dikirim ke Taiwan untuk melakukan beasiswa magang ini.

Masalah ini memunculkan hak Interpelasi kepada Gubernur Erzaldi Rosman Johan kemana telah melakukan kerjasama dengan Taiwan tampa melibatkan DPRD babel.

"Belum ada persetujuan pemerintah pusat bahkan Indonesia belum ada hubungan diplomatic dengan Taiwan.

Dalam rekomendasi DPRD mengatakan bahwa Gubernur Babel telah menyalahi aturan dan memerintahkan untuk memutuskan kerjasama tersebut dan menjamin hak-hak pelajari asal Bangka Belitung di Taiwan dan telitikan dalam melakukan kerjasama dangan Provinsi Babel, itu hasil rekomendasi dari DPRD babel terkait usulan hak Interpelasi kemarin," ungkap Dedy Yulianto.

Dedy membeberkan keluhan yang disampaikan oleh adik-adik pelajar disana (Taiwan Reed) terkait jam belajar lebih sedikit ketimbang jam bekerjanya, ada yang belajar 1 hari dan 5 Hari bekerja, ada juga 2 hari belajar 4 hari bekerja, Kemudian kerja sampai 12 jam namun penghasilan yang diterima tidak jelas berapa jam kerja, berapa lembur, berapa perjamnya yang digaji. Aturan di Taiwan anak-anak magang tidak boleh bekerja 20 jam per minggunya tapi nyatanya pengakuan dari pelajari disana mereka kerja sampai 40 jam per minggu dan hari libur nadional juga mereka tetap bekerja.

Apabila sakit juga sulit untuk mendapatkan izin berobat seperti yang disampaikan oleh para pelajar di Taiwan melalui telpon seluler.

Kata Dedy Gubernur Babel harusnya perhatian dengan masalah ini, bukannya menggiring opini seolah-olah semuanya bagus dan tidak terjadi apa-apa bahkan hak-hak mereka disana di kebiri dan tidak transparan, bukan melakukan pembenaran dan menyuruh anak-anak  membuat video seolah-olah tidak terjadi sesuatu disana.

Ini sama saja menutupi kebohongan.

"Kalau sudah seperti ini patut di duga ada yang di tutup-tutupi, sedangkan di Indonesia sendiri 7 jam kerja, Selain itu juga terkait masalah mess ada digabungkan dengan tenga kerja asing, kuliah dan magang tidak sesuai.

Kuliah di management informatika tapi magangnya dibagian packing kardus kaca mata, cuci kaca mata, kalau mahasiswa dari Bangladesh malah di tempat pemotongan ayam kerjanya, padahal kuliahnya management," ungkap Dedy Yulianto.

Menurutnya, dari informasi yang di terima, perwakilan pemerintah Bangladesh di Taipe juga melakukan protes atas program ini bahkan malah sampai membawa wartawan Bangladesh kesana.

"Ini semua keluhan dari adik-adik disana, bukan Kata kami dan keputusan rekomendasi pansus Interpelasi juga bukan pendapat pribadi saya (Dedy Yulianto), mirisnya lagi ada adik-adik selain di pekerjakan di pabrik haha dipekerjakan di perusahaan makanan siap saji atau istilah dalam bahasa Taiwannya "Pientang"

Menanggapi adanya orang tua yang merasa senang dengan program ini, Dedy mengatakan tidak bisa disama ratakan, karena orang tua berfikiran kuliah sambil kerja dan mendapatkan gaji untuk meringankan beban program ini sangat bagus walaupun magangnya tidak nyambung.

Tapi disini lain Kata Dedy, ada anak-anak dan orang tua yang benar-benar berpikir kuliah yang jelas alias nyambung.

"Satu hal yang kami ingin sampaikan adik-adik kita menggunakan visa belajar dan apakah mereka terdaftar di ketenagakerjaan di Taiwan?. Itu harus dipastikan jangan sampai terjadi sesuatu hal semuanya lepas tangan ungkap Dedy Yulianto.

Dedy pun mempertanyakan kepada Gubernur Babel, apabila tidak ada kesalahan prosedur dan tidak menyalahi aturan kekapa Gubernur Babel memutuskan sepihak dengan Taiwan?, walaupun DPRD Babel mengetahui surat itu tidak di layangkan ke Taiwan bahkan mengirimkan lagi melalui polman sebanyak 149 mahasiswa.

"Kalau Gubernur Babel merasa benar dan sesuai prosedur kenapa Gubernur Babel melakukan pembatalan kerjasama dengan Hong fu International sesuai surat yang dikirim oleh Gubernur Babel Nomor 120/0586 a/I tanggal 8 agustus perihal pemberitahuan pembatalan MoU walaupun kami tau surat itu tidak pernah di kirimkan."tutup Dedy Yulianto kepada wartawan fbinews.

Ali Rachmansyah