DEDY YULIANTO, MEMINTA KAPOLDA BABEL TUTUP TAMBANG APUNG LAUT ILEGAL DI PERAIRAN AIR KANTUNG SUNGAILIAT, DIDUGA ADA PUNGLI

fbinews 15.43 0

Pangkalpinang - Fbinews

Hebonya pemberitaan tentang adanya seorang Oknum Aparatur Negara (ASN) berinisial (RDW) yang diduga menjadi koordinator Tambang Apung Laut yang diduga illegal di wilayah perairan Air kantung sungailiat dan sekitarnya.

Setelah wartawan melakukan infestigasi rupanya Oknum yang berinisial RDW selain terdaftar sebagai pegawai di pemerintahan (ASN) di dinas perikanan Kabupaten Bangka, juga oknum ini sebagai ketua himpunan nelayan seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka.

Dengan adanya hal tersebut membuat Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Dedy Yulianto angkat bicara, Menurut Dedy Yulianto anggota dewan yang getol dan paling berani menyuarakan kebenaran dan memerangi ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

saat dikonfirmasikan wartawan minggu 09/12/18. Dedy Yulianto mengatakan, kalau memang ini terjadi adanya masalah kordinator TI Apung laut dengan salah satu oknum ASN dan sekaligus ketua HNSI, jangan sampai ada fitnah untuk itu aparat penegak Hukum menelusuri permasalahan ini imbuhnya Dedy Yulianto.

Wakil ketua DPRD provinsi Bangka Belitung ini dengan tegas mengatakan, Pemda Bangka wajib segerah memgambil tindakan tegas terkait dengan adanya oknum ASN di lingkungan Pemda Bangka, dalam hal ini bepati yang baru di lantik segera memberikan sanksi tegas, jika memang terbukti oknum ASN yang berinisial RDW melakukan koordinasi massif dan selaku koordinator TI Apung Laut illegal di lingkungan pantai rambak.

Dikatakan Dedy kagi, sangat di sayangkan mestinya HNSI mendukung dan menjaga Nelayannya, namun dengan kejadiannya seperti ini HNSI rela nengorbankan kepentingan nelayan demi untuk kepentingan pribadinya, selain itu juga mesti HNSI, memperjuangkan untuk pendalaman alur muara Pelabuhan perikanan sungailiat.

Lanjutkan Dedy, kami melihat dan kami merasa aneh dengan ketidak sesuainya tugas dan fungsinya, bahkan rela mendukung dan bermesraan dengan PULOMAS,,oknum tersebut seorang PNS yang menjadi koordinator Tambang Apung Ilegal, apakah bisa di katakan terjadi pungli juga?.kemana duit hasil yang dipungut itu, dan untuk siapa.

Kami berharap kapolda Babel yang baru segera membongkar dan mengusut tuntas terkait dengan adanya koordinasi massif yang di lakukan oleh oknum HNSI yang konon katanya diduga bekerjasama dengan aparat Penegak Hukum, ini harus di klarifikasi jangan sampai ada fitnah yang menyerang dan menjelekan intitusi aparat Penegak Hukum" pungkas Dedy Yulianto.

(Ali R.147)