Fahri Hamzah: Maraknya OTT Jelang Pemilu Pengaruhi Elektabilitas Jokowi

fbinews 16.09 0

JAKARTA - FBINews.net 

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai bahwa maraknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Penberantasan Korupsi (KPK) jelang pemilu 2019, akan membuat reputasi pemerintah semakin menurun.

Menurut Fahri, maraknya OTT KPK saat ini masyarakat justru akan memandang korupsi bertambah banyak di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Presiden Jokowi harus berkoordinasi karena suka atau tidak peristiwa pemberantasan korupsi menjelang pemilu itu pasti menjatuhkan reputasi pemerintahan yang sedang berjalan," ujar Fahri dengan awak media FBI News di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

"Semakin sering terjadi OTT menjelang pemilu maka reputasi pemerintah akan tambah jatuh, rakyat akan mengatakan, tuh kan pemerintahan ini justru korupsinya tambah banyak," tuturnya.

Pekan ini, KPK menetapkan lima orang tersangka dari hasil OTT di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Kelima orang tersebut diduga terkait kasus suap dana hibah Kemenpora ke KONI.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka. Irvan diduga menerima suap terkait pemotongan dana alokasi khusus (DAK) terkait dana pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2018. 

Fahri mengatakan, penangkapan terhadap pejabat pemerintah terkait korupsi dapat menggerus elektabilitas Presiden Jokowi pada Pilpres 2019.

"Saya khawatir ini punya efek politik. Jadi lebih baik dia berkoordinasi. Apapun ini akan menggerus elektabilitas Pak Jokowi," kata Fahri.

Di sisi lain, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sudah mengeluarkan pernyataan yang dinilai cukup keras terkait fenomena korupsi di Indonesia.

Prabowo menggambarkan korupsi yang terjadi di Indonesia seperti kanker stadium empat.

Hal itu disampaikan saat dia berbicara pada acara "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura.

Menurut Prabowo, Indonesia sudah masuk darurat korupsi. Pasalnya, dari pejabat negara, kalangan anggota Dewan, menteri hingga, hakim tertangkap KPK.

"Karena itu menurut saya, Presiden harus berkoordinasi tentang OTT ini sampai masa pemilu nanti. Sehingga betul-betul ini jangan sampai menjadi faktor kekacauan politik," kata Fahri.

"Jangan sampai ini jadi konflik politik yang bisa merusak penegakan hukum juga," ucapnya.

Ucok Horlas