Komitmen Menangani Kasus TPPO, Polri Tangkap 790 Tersangka
14.56
0
Jakarta - Fbinews
Kepala Bagian Penerangan Masyarakat (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes. Pol. Nurul Azizah, memberikan penjelasan terkait penanganan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh Satuan Kerja Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Polda jajaran.
Menurut Kabag Penum, langkah ini dilakukan sesuai dengan petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si yang menegaskan komitmen Polri untuk menindak tegas kasus-kasus TPPO. Dalam periode 5 Juni hingga 16 Juli 2023, tercatat beberapa hasil penanganan TPPO oleh Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran.
Dalam periode tersebut, terdapat 680 laporan polisi yang dilaporkan terkait TPPO. Jumlah korban TPPO mencapai 2.093 orang, sementara jumlah tersangka dalam kasus TPPO mencapai 795 orang.
"Berdasarkan hasil anev penanganan TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran periode 5 Juni – 16 Juli 2023, terdapat laporan polisi sebanyak 680 laporan, jumlah korban TPPO sebanyak 2.093 orang, dan jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 795 orang." - Kombes. Pol. Nurul Azizah, Kabagpenum Divisi Humas Polri.
Kabag Penum juga mengungkapkan modus operandi yang umum dilakukan dalam kasus TPPO. Pekerja Migran Legal (PMI) atau pembantu rumah tangga (PRT) menjadi korban sebanyak 471 orang, sedangkan ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 9 orang. Selain itu, terdapat 201 kasus yang terkait dengan perdagangan orang dalam konteks prostitusi (PSK), serta eksploitasi anak sebanyak 47 kasus.
"Modus yang dilakukan dalam kasus TPPO antara lain pekerja migran legal (PMI) atau pembantu rumah tangga (PRT) sebanyak 471, ABK sebanyak 9, PSK sebanyak 201, dan eksploitasi anak sebanyak 47." - Kombes. Pol. Nurul Azizah, Kabagpenum Divisi Humas Polri.
Kabag Penum menegaskan bahwa Polri serius dalam menangani kasus TPPO. Penindakan tegas terhadap para pelaku TPPO dilakukan untuk melindungi dan memastikan keamanan korban serta memberikan efek jera kepada para pelaku. Polri berkomitmen untuk terus melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum guna memberantas tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.
**
Posting Komentar