Polresta Banyuwangi Gelar Rakor Lintas Stakeholder untuk Pengamanan WWF di Bali

Banyuwangi - FBINEWS 

Polresta Banyuwangi Polda Jatim melakukan rapat koordinasi dengan lintas stakeholder untuk mematangkan persiapan pengamanan World Water Forum (WWF) di Bali.

Rakor tersebut dihadiri TNI Kodim 0825 Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, ASDP, PLN, Angkasa Pura, BPBD, Satpol PP, Kesbangpol dan Dinas Pariwisata serta instansi terkait lainnya itu berlangsung di Aula Rupatama Wira Pratama Polresta Banyuwangi, Rabu (8/4). 

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Nanang Haryono mengatakan forum Internasional World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Provinsi Bali pada 18-25 Mei 2024.

Selain Bali ada dua wilayah yang dilibatkan jadi penyangga kegiatan WWF. Dua wilayah itu adalah Jawa Timur dan NTB.

"Kami minta kerjasamanya para kepala instansi koordinasi intensif demi suksesnya agenda international yang sangat penting ini," kata Kombes Pol Nanang. 

Pihaknya juga mengajak para Pokdarwis kelompok nelayan untuk pengetatan pengamanan laut Selat Bali. Sebab itu menjadi gerbang penghubung Jawa Bali. 

"Kapolsek yang mempunyai pelabuhan rakyat maka lakukan pengecekan ketat terhadap orang, barang maupun kendaraan. Segala bentuk potensi ancaman seperti terorism, unjuk rasa harus kita cegah sejak dini guna suksesi acara ini," pintanya. 

General Manager ASDP Ketapang, Syamsudin mengaku siap mendukung upaya pengamanan WWF. Seluruh unsur bakal dikerahkan.

"Kami siap mendukung, 11 dermaga, 48 armada kapal telah siap dikerahkan. Kami juga punya ruangan monitoring room untuk bisa melihat kondisi visual secara live," kata Syamsudin. 

PLN, Angkasa Pura, Lanal Banyuwangi dan Kodim Banyuwangi juga menyatakan kesiapannya. Segala daya dan upaya dikerahkan maksimal untuk mendukung kelancaran forum internasional ini.

Sebagai informasi, Forum Air Dunia Ke-10 memiliki tema Air bagi Kesejahteraan Bersama (Water for Shared Prosperity) yang diterjemahkan ke dalam enam subtema, yakni air bagi manusia dan alam, keamanan air dan kesejahteraan, tata kelola pengurangan risiko bencana, kerja sama tata kelola dan diplomasi hidro, keuangan air berkelanjutan, serta pengetahuan dan penemuan.

Dalam forum tersebut, Indonesia bersama negara-negara anggota Dewan Air Dunia mencari berbagai mekanisme dan pendekatan untuk menyelesaikan isu yang berkaitan dengan air.

Ada tiga proses yang akan secara spesifik membahas permasalahan air yang erat kaitannya dengan politik, regional/kawasan, dan tematik.

Pertama, ruang diskusi antara pemangku kepentingan mulai kepala negara, anggota parlemen, pejabat setingkat menteri, pemerintah daerah, dan otoritas wilayah sungai, untuk isu air yang erat kaitannya dengan politik.

Kedua, pembahasan isu air dengan melibatkan pemangku kepentingan mulai pemerintah hingga lembaga nonprofit.

Terakhir adalah terkait dengan persoalan regional/kawasan. Forum akan membuka ruang diskusi antar pemangku kepentingan yang berasal dari sejumlah kawasan, yakni Mediterania, Asia Pasifik, Amerika, dan Afrika. (**)