Tim Pusident Polri Rekonstruksi TKP di Tengah Teror KKB dan Alam Ekstrem Papua Barat

Papua Barat – FBINEWS 

Upaya pengungkapan misteri hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi S Marbun, terus berlanjut. Tim Pusat Identifikasi (Pusident) Bareskrim Polri melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan rekonstruksi mendalam di wilayah operasi AB Moskona 2025, Papua Barat, sebuah kawasan yang dikenal berbahaya karena aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan medan alam yang ekstrem.

Dipimpin langsung oleh Kasubbid Dokidentkrim Pusident Bareskrim Polri, AKBP Adek Candra—yang juga menjabat sebagai Kasubsatgas Identifikasi Operasi AB Moskona—kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dan melibatkan tujuh personel Pusident yang bekerja sama erat dengan Tim Identifikasi Polda Papua Barat di bawah komando Dirkrimum Polda, Kombes Pol Novia Jaya.

“Selama tiga hari terakhir, kami melakukan olah TKP secara intensif terkait hilangnya Iptu Tomi. Kami juga melakukan pemindaian lokasi, dokumentasi menggunakan drone, serta rekonstruksi pergerakan beliau di wilayah operasi,” jelas AKBP Adek Candra, Selasa (29/4/2025).

Empat tahapan krusial dilakukan tim gabungan, mulai dari pemindaian lokasi terakhir Iptu Tomi terlihat, dokumentasi udara, olah TKP menyeluruh, hingga rekonstruksi operasi pengejaran KKB yang dijalankan oleh Iptu Tomi sebelum dinyatakan hilang pada 18 Desember 2024.

Menurut AKBP Adek, semua data dan temuan dari lapangan kini tengah dianalisis. “Setelah proses pengolahan selesai, hasilnya akan kami umumkan secara resmi,” imbuhnya.

Operasi AB Moskona 2025 kini memasuki tahap ketiga—fase yang semakin berbahaya. Tim gabungan Polri, TNI, dan Basarnas menghadapi medan berat: ancaman teror KKB, serangan satwa liar, hingga cuaca ekstrem yang mengancam keselamatan personel pencari.

Misi penyelamatan ini bukan hanya upaya mencari seorang perwira, tetapi juga bagian dari komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah-wilayah rawan konflik. Hilangnya Iptu Tomi menjadi simbol tantangan berat aparat penegak hukum di garis depan Papua Barat.*