Terungkap Kredit Fiktif di Bank Kaltimtara, Sejumlah Barang Bukti Diamankan

fbinews 13.43 0

 

Kalimantan Utara – Fbinews 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Utara menyita ratusan dokumen kredit fiktif dari kantor wilayah (Kanwil) Bank Kaltimtara di Jalan Jelarai Raya, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Jumat (15/8/2025). Penggeledahan juga dilakukan secara bersamaan di kantor cabang Bank Kaltimtara di Nunukan dan Tanjung Selor.

Dirreskrimsus Polda Kaltara, Kombes Pol Dadang Wahyudi, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari pengusutan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit fiktif di bank milik daerah tersebut. "Kasus ini berawal dari temuan 47 fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) untuk pengadaan barang/jasa yang diduga menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif," ujarnya, Minggu (17/8/2025).

Dari 47 kredit fiktif itu, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp275,2 miliar. Modusnya, pelaku yang berasal dari luar wilayah Kaltara mengajukan kredit dengan jaminan dokumen fiktif, kemudian menarik uangnya dari Bank Kaltimtara. Dugaan praktik ini berlangsung sejak 2022 hingga 2024.

Dalam penggeledahan, penyidik menyita ratusan dokumen yang dikemas dalam 30 dos (koli) sebagai barang bukti. Hingga kini, 30 orang saksi telah diperiksa, termasuk dari pihak Bank Kaltimtara. Meski kasus telah masuk tahap penyidikan, polisi belum menetapkan tersangka dan masih mendalami keterlibatan pihak-pihak terkait.

Plt Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kaltara, Iptu Abdul Haris, menambahkan dari penggeledahan di kantor cabang Nunukan, pihaknya menyita 35 item dokumen perbankan yang dikemas dalam dua dos. "Sebelumnya beberapa saksi juga telah dimintai keterangan di Polda Kaltara," ujarnya.

Sebagai informasi, Bank Kaltimtara merupakan bank pembangunan daerah dengan modal inti terbesar di Indonesia, mencapai Rp7,5 triliun per 31 Desember 2023. Modal ini ditopang oleh penyertaan 17 pemerintah daerah, termasuk Pemprov Kalimantan Timur sebesar Rp5,1 triliun dan Pemprov Kalimantan Utara Rp235 miliar, serta 15 pemerintah kabupaten/kota di Kaltim dan Kaltara.

**