Aksi Masa di Kalbar Empat Penyusup Ditangkap, Bom Molotov dan Senjata Tajam Disita

fbinews 14.23 0

Pontianak – Fbinews 

Ditreskrimum Polda Kalimantan Barat menangkap empat orang penyusup aksi massa di Mapolda dan Gedung DPRD Provinsi Kalbar. Para pelaku, tiga di antaranya masih di bawah umur, kedapatan membawa bom molotov dan senjata tajam saat aksi berlangsung pada 25 Agustus hingga 5 September 2025.

Direktur Reskrimum Polda Kalbar, Kombes Pol Raswin Bachtiar Sirait, menjelaskan penangkapan ini merupakan hasil identifikasi tim gabungan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Aksi Massa. Menurutnya, kelompok tersebut berusaha menyusup ke tengah massa aksi meski tidak menggunakan atribut resmi.

“Kami tidak akan mentolerir tindakan anarkis yang dilakukan penyusup pada aksi massa,” tegas Raswin dalam konferensi pers, Rabu (17/9/2025).

Dari hasil pengungkapan, polisi mengamankan seorang remaja berinisial AA (17) yang ditangkap di depan Mapolda Kalbar dengan barang bukti empat bom molotov dan satu bungkus pertalite. Dua remaja lainnya, B (15) dan SY (16), ditangkap di depan kantor BPK Kalbar dengan barang bukti bom molotov dan pertalite.

Selain itu, seorang pria dewasa berinisial RS (19) ditangkap di depan Mapolda Kalbar karena kedapatan menyembunyikan sebilah badik di pinggangnya.

Keempat pelaku kini ditahan dan dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, baik terkait kepemilikan bahan peledak maupun senjata tajam tanpa hak.

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bayu, mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan kericuhan. Ia menekankan bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara, namun harus dilakukan secara damai sesuai aturan hukum.

“Kepolisian akan selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam pengamanan aksi, tetapi tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan anarkis yang membahayakan keselamatan publik,” ujarnya.

Polisi juga meminta para orang tua untuk lebih mengawasi anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam tindakan yang berujung pada proses pidana.

**