Komitmen Dukung BPOM, Pengawasan Terpadu Jadi Kunci Berantas Kosmetik Ilegal

fbinews 11.31 0

Jakarta — Fbinews 

Bareskrim Polri menegaskan komitmennya dalam mendukung penindakan peredaran kosmetik ilegal yang kian marak di platform digital. Hal tersebut disampaikan Kasubdit I Dittipiter Bareskrim Polri Kombes Pol Setio K. Heriyatno dalam Konferensi Pers Hasil Intensifikasi Pengawasan Kosmetik Akhir Tahun di Kantor BPOM, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Setio menilai pengawasan terpadu menjadi langkah penting untuk menekan peredaran produk berbahaya yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat.

“Kami dari Bareskrim melakukan langkah yang sama dalam pengawasan obat dan makanan, khususnya penindakan tindak pidana kesehatan,” ujar Setio.

Setio menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga agar penanganan pelanggaran di ruang digital semakin efektif.

“Kami mendorong sinergi BPOM, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait agar pengawasan semakin efektif,” tutur Setio.

Dalam konferensi pers yang sama, Kepala BPOM Taruna Ikrar memaparkan hasil patroli siber yang dilakukan menjelang akhir tahun. Total 5.313 tautan penjual kosmetik ilegal terdeteksi sepanjang periode pengawasan. Dari jumlah tersebut, 4.079 tautan atau 76,8 persen merupakan kosmetik tanpa izin edar, sementara 1.234 tautan atau 23,2 persen mengandung bahan yang dilarang.

Taruna mengungkapkan bahwa sebagian besar pelanggaran berasal dari sejumlah wilayah yang menjadi titik pengiriman utama, yakni Jakarta Barat sebanyak 1.215 pengiriman, Kabupaten Tangerang 407, Kabupaten Bogor 305, Jakarta Utara 251, dan Medan 191. Ia menambahkan bahwa temuan tahun ini melonjak signifikan dibanding tahun lalu yang hanya mencapai 3.071 tautan.

“Peningkatan hampir dua kali lipat menunjukkan semakin maraknya praktik penjualan ilegal di ruang digital. BPOM akan terus memperkuat pengawasan berbasis teknologi dan mengambil tindakan tegas demi melindungi konsumen,” tegas Taruna.

Sinergi BPOM, Polri, dan berbagai kementerian serta lembaga terkait diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku usaha ilegal dan menghadirkan ekosistem perdagangan digital yang lebih aman bagi masyarakat.

**