Penanganan Konflik Kawasan Tesso Nilo Didorong Kedepankan Solusi Berkeadilan

Fbinews 11.33 0

Pelalawan — Fbinews 

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan bersama Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Jarot Suprihanto menegaskan komitmen untuk mengedepankan solusi berkeadilan dalam penanganan konflik permukiman di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi lintas instansi di Pelalawan, Selasa (30/12/2025).

Kapolda menekankan bahwa penyelesaian persoalan TNTN tidak dapat bertumpu pada pendekatan hukum semata, melainkan harus menyentuh aspek sosial, kemanusiaan, dan martabat masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.

“Negara hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penyedia solusi. Pendekatan yang berkeadilan dapat ditempuh melalui relokasi sukarela yang manusiawi, disertai program pemberdayaan ekonomi agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” ujar Herry Heryawan.

Ia juga menegaskan pentingnya menjamin rasa aman bagi warga agar proses penyelesaian tidak menimbulkan ketakutan maupun intimidasi, sehingga dialog dapat berlangsung secara terbuka dan konstruktif.

Terkait tuntutan masyarakat adat, Kapolda mendorong koordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ATR/BPN, serta Pemerintah Kabupaten Pelalawan guna memvalidasi dan menetapkan hak ulayat sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Pendekatan dialog dengan tokoh adat dan pemuda harus diperkuat. Pemerintah daerah dan pusat perlu duduk bersama untuk memastikan penetapan hak ulayat dilakukan secara tepat dan berkeadilan,” tegasnya.

Kapolda juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Polri, TNI, Balai TNTN, hingga pemerintah daerah, untuk berada dalam satu visi dan langkah yang sama.

“Menjaga kelestarian hutan adalah amanah bagi generasi mendatang, sementara menjaga harkat dan martabat masyarakat adalah kewajiban moral kita bersama. Persoalan TNTN harus dipandang sebagai tanggung jawab kolektif,” katanya.

Ia menambahkan, secara historis kawasan TNTN telah ditempati masyarakat selama puluhan tahun, sehingga penanganannya menuntut pendekatan kemanusiaan yang berkelanjutan dan kolaboratif.

Menghadapi tahun 2026, Kapolda Riau menginstruksikan jajarannya untuk menyusun peta jalan penanganan TNTN secara komprehensif, mencakup tahapan kegiatan, dukungan anggaran, pelibatan personel, serta indikator capaian yang terukur.

“Pada rapat kerja awal 2026, seluruh rencana tersebut akan dibahas secara rinci agar penanganan TNTN berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

**