Dorong Akuntabilitas Aset Negara, Polda Maluku Laksanakan Rekonsiliasi Data BMN

Fbinewsbanten 12.08 0

Maluku – Fbinews

Kepolisian Daerah Maluku melalui Biro Logistik menyelenggarakan kegiatan rekonsiliasi data Barang Milik Negara (BMN) serta penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja/Satuan Wilayah jajaran Polda Maluku untuk semester II Tahun 2025.

Rekonsiliasi terhadap data BMN yang belum diaudit ini bertujuan untuk memastikan keakuratan pencatatan aset negara sekaligus meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan di lingkungan Polda Maluku.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sagu, Gedung Plaza Presisi Manise, Tantui, Kota Ambon, pada Senin (19/1/2026), dan secara resmi dibuka oleh Kepala Biro Logistik Polda Maluku, Kombes Pol. Ary Donny Setiawan.

Agenda strategis ini turut dihadiri oleh Kabid Keuangan Polda Maluku, perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Maluku yang terdiri dari Kabid Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Kasi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, serta narasumber dari KPKNL yakni Taufik A.K. Korompot dan Fahrial Wahyu Nusantara.

Peserta kegiatan berasal dari para Kasubbag Renmin Satker Polda Maluku, Kabag Log Polres/Polresta jajaran, Kaur Keuangan, Kasi Keuangan, serta para operator aplikasi SAKTI dan SIMAN.

Dalam sambutannya, Kombes Pol. Ary Donny Setiawan menyampaikan bahwa Biro Logistik memiliki peran sebagai pengemban fungsi pembinaan logistik mulai dari tingkat Polda hingga kewilayahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran diminta untuk lebih cermat dalam melakukan pemutakhiran data aset.

"Rekan-rekan Kasubbag Renmin agar menjalankan fungsi ini di Satker masing-masing. Kondisi permasalahan yang sering kita hadapi adalah adanya data yang tidak sinkron antara yang dicatat dengan data yang di-update pada aplikasi berbeda karena tidak dilakukan pembaruan secara real-time," kata Kombes Ary.

Ia berharap seluruh Satuan Kerja (Satker) dan Satuan Wilayah (Satwil) dapat meningkatkan akurasi data BMN dan laporan keuangan agar tetap sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang transparan dan akuntabel.

"Kehadiran rekan-rekan dari KPKNL dan DJPB di sini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengonsultasikan apabila ada kendala yang dihadapi," tegasnya.

**