Kolaborasi dengan Bulog dan Himbara, Dorong Kesejahteraan Petani Jagung Tanpa Tengkulak

Fbinewsbanten 11.45 0

Jakarta – Fbinews

Penguatan ketahanan pangan nasional terus dipacu. Polri mengambil peran penting dengan menggandeng banyak pihak, mulai dari Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan petani jagung sekaligus menjamin ketersediaan bahan baku pakan ternak. Strategi ini dibahas dalam rapat koordinasi di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).

Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri yang juga Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, dan diikuti jajaran Polda seluruh Indonesia secara virtual. Ia menekankan keberhasilan tahun sebelumnya sebagai motivasi untuk capaian berikutnya.

“Kami melaksanakan analisis dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi untuk menjalankan strategi yang lebih baik pada tahun 2026,” ujar Brigjen Langgeng, Minggu (8/2/2026).

Jembatan Permodalan Petani

Pada sektor hulu, Polri berupaya menjawab persoalan klasik petani terkait modal usaha. Aparat kini aktif memfasilitasi hubungan antara kelompok tani dengan lembaga keuangan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hasilnya mulai terlihat. Di wilayah Polda Jawa Barat seperti Nagreg dan Ciamis, para petani binaan telah memperoleh tambahan modal untuk kembali menanam bahkan memperluas lahan.

Komitmen pembiayaan juga ditegaskan pihak perbankan. Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyampaikan kesiapan anggaran besar untuk tahun ini. “Plafon tersebut dialokasikan untuk sektor pertanian, termasuk pengembangan ekosistem pertanian jagung,” kata Danang.

Kawal Harga Saat Panen

Selain membantu saat masa tanam, Polri juga memberi perhatian ketika panen berlangsung. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri berupaya mencegah petani menjual hasilnya kepada tengkulak dengan harga rendah.

Langkah nyata dilakukan lewat kerja sama dengan Perum Bulog yang akan menyerap produksi jagung petani dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Berdasarkan surat dinas Januari 2026, Bulog menargetkan pengadaan satu juta ton jagung sebagai cadangan pangan, dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.400 per kilogram.

“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian jagung dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.

Dengan pola kerja dari hulu hingga hilir ini, Polri berharap tata kelola pertanian jagung makin kokoh. Lahan tidak produktif dapat dimanfaatkan, produksi meningkat, dan petani mampu memenuhi kewajiban kredit sekaligus menikmati hasil panen dengan kesejahteraan yang lebih baik.

**