Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog Bagi Petani Jagung

Fbinewsbanten 09.34 0

Jakarta - Fbinews

Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Jumat (6/2/2026) di Mabes Polri tersebut bertujuan mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.

Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi ke depan.

"Kami melaksanakan analisis dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 dapat berjalan lebih baik," ujar Langgeng.

Pada sisi hulu, Polri berperan sebagai penghubung bagi kelompok tani (poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses poktan terhadap perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Implementasi nyata program ini telah dilaksanakan di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian jagung.

Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya mewakili Himbara menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.

Selain aspek permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga jagung. Polri memastikan agar hasil panen petani tidak dijual kepada tengkulak dengan harga rendah. Untuk itu, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog guna menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih berpihak.

Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Pengadaan Jagung, dengan target sebesar 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2026 dan harga pembelian Rp6.400 per kilogram.

"Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mampu mendorong harga pembelian yang berpihak kepada petani, yakni mencapai Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog," ujar Langgeng.

Program ketahanan pangan ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jeratan tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu mengelola usaha taninya secara berkelanjutan, membayar pinjaman modal tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan.

Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan yang dilaksanakan pada Jumat, 6 Februari 2026 tersebut, Polri berharap dapat terus memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak serta mendorong kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia.

**