Kepentingan Terbaik Anak Jadi Prioritas Utama dalam Penanganan Kasus Santri Terbakar

Fbinewsbanten 11.50 0

NTB – FBINEWS

Pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa penanganan kasus santri terbakar yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap tahapan proses hukum.

Direktur Reserse PPA-PPO Polda NTB, Kombes Pol. Ni Made Pujawati, menegaskan bahwa selain memastikan proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum, kepolisian juga memberikan perhatian serius terhadap kondisi fisik dan psikologis para korban yang masih berusia anak.

“Seluruh langkah penanganan dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak,” ujar Ni Made Pujawati dalam keterangannya di Mataram, Kamis (16/7/2026).

Menurutnya, ketika perkara tersebut mulai ditangani oleh Polres Lombok Tengah, dua korban yang mengalami luka bakar sempat menunjukkan tekanan psikologis akibat banyaknya pihak yang meminta keterangan selama menjalani perawatan. Korban, beberapa kali mengaku mengalami kebingungan saat dimintai penjelasan mengenai peristiwa yang mereka alami.

“Korban mulai menunjukkan kebingungan saat dimintai keterangan. Mereka beberapa kali mengatakan lupa, bingung, dan merasa terlalu banyak orang yang bertanya,” jelas Dirres PPA – PPO Polda NTB.

Melihat kondisi tersebut, penyidik bersama pihak terkait mengambil langkah dengan membatasi akses pertemuan korban dengan pihak-pihak di luar kepentingan penanganan perkara selama proses perawatan di rumah sakit.

Kombes Pol. Ni Made Pujawati menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi hak korban, melainkan sebagai bentuk perlindungan agar proses pemulihan fisik maupun psikologis dapat berlangsung secara optimal.

Selain itu, Polda NTB juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak menyebarluaskan identitas, foto, wajah, maupun kondisi fisik para korban di media sosial ataupun platform digital lainnya. Menurut Made Pujewati, penyebaran informasi yang mengungkap identitas anak korban berpotensi menimbulkan tekanan psikologis baru dan dapat berdampak terhadap proses pemulihan mereka.

“Kami berharap seluruh pihak mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Fokus kita bukan hanya pada proses hukum, tetapi juga memastikan korban dan keluarganya dapat pulih secara fisik maupun psikologis serta terhindar dari tekanan sosial maupun eksploitasi di ruang digital,” tandasnya.

Polda NTB menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban, sesuai prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.

**