Silaturahmi dengan Persis, Presiden Bahas Investasi dengan Negara Islam

Bandung - FBINews

Presiden Joko Widodo membahas seputar investasi dengan negara-negara Islam dalam silaturahminya dengan keluarga besar Persatuan Islam (Persis) se-Bandung Raya di masjid PP Persis, Bandung, Selasa (17/10/2017). Dalam bahasan tersebut, Presiden meluruskan bahwa investasi negara bukan hanya dari negara-negara Barat, namun juga negara di Timur Tengah.

“Karena ada suara-suara kalo investasi yang banyak ini dari Barat, dari Jepang, Korsel, atau Tiongkok. Yang benar adalah bahwa kita sekarang ini dan sudah saya mulai sejak tiga tahun yang lalu untuk berkunjung dan pendekatan beberapa kali ke negara di Timur Tengah,” katanya.

Seperti yang diketahui, tiga tahun lalu, Presiden juga pernah mengadakan pertemuan dengan Raja Salman di Arab Saudi, Syeikh Tamim di Qatar, dan Syeikh Mohammed di Uni Emirat Arab, dan juga beberapa negara lain di kawasan Timur Tengah untuk berinvestasi ke Indonesia.

“Kami sudah mengundang tiga tahun ini yang baru datang baru sri baginda Raja Salman dan investasi ninggalin ke Indonesia di angka Rp80 triliun. Ini angka yang sangat besar sekali. Besok pagi, Insya Allah, Syeikh Tamim dari Qatar juga akan berkunjung ke Indonesia, kemudian Syeikh Mohammed pada awal Desember,” ujarnya.

Perppu Ormas Tidak Represif

Selain membahas mengenai investasi, Presiden juga menanggapi isu seputar Perppu Ormas yang dinilai represif. Presiden pun menyangkal hal tersebut dan menegaskan bahwa Perppu Ormas justru bersifat demokratis dan terbuka. 

“Pembuatannya demokratis. Kan ada DPR. Setuju atau tidak setuju kan bisa saja ditolak. Kan bisa juga diajukan ke MK. Represif itu kalau saya mau ini kamu harus ini, kan tidak seperti itu. Mekanisme hukum itu bisa dibatalkan oleh MK itu kan bisa kalau tidak sesuai dengan UUD,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, penyusunan Perppu Ormas juga sudah melewati berbagai macam kajian. Salah satu simpulannya yaitu perlunya sebuah aturan untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi negara.

“Kajian sudah lama. Ada kajian di Menkopolhukam. Ada pengumpulan data-data. Semuanya baik data berupa video, buku-buku, tertulis. Dari sana dilihat semuanya dari semua sudut keamanan, kebangsaan, ketatanegaraan, kesimpulan yang ada saat itu memang dibutuhkan sebuah perppu,” kata Presiden.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah tetap berupaya untuk memberdayakan ekonomi kemasyarakatan melalui berbagai program yang sudah berjalan. Salah satunya yaitu dengan pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang sejauh ini sudah diberikan sebanyak 92 juta buah, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 19 juta buah.

“Oleh sebab itu kenapa kita beri KIS (Kartu Indonesia Sehat) kepada keluarga tidak mampu agar ke rumah sakit tidak bayar. 92 juta sudah kita berikan. 19 juta anak-anak kita dari keluarga nggak mampu diberikan KIP (Kartu Indonesia Pintar),” ucapnya.

Selain itu, program dana desa juga sedang digencarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan perputaran uang di desa sehingga berkontribusi dalam perekonomian desa. Dana yang dikerahkan untuk tahun ini pun senilai Rp60 triliun, dengan total Rp127 triliun.

“Itu angka besar yang diberikan kepada desa. Tujuannya perputaran uang di desa lebih banyak. Karena tahun ini akan dapat Rp800 juta per desa. Kalau bisa tepat sasaran itu mengangkat sekali,” ujar Presiden.

Selain membahas isu-isu tersebut, Presiden pun juga mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh keluarga besar Persis. Kunjungannya tersebut sebagai balasan atas kunjungan Ketua Persis ke Istana beberapa waktu lalu. 

Dalam kegiatan tersebut, Presiden turut didampingi oleh Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Gubenur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Walikota Bandung Ridwan Kamil, dan Ketua Umum PP Persis Aceng Zakaria. 

Source : Humas Kemensetneg