2021/05/07

Pemberhentian 466 PTT Kota Ternate di Sesalkan DPRD


 
TERNATE - FBINEWS.NET

Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Heny Sutan Muda menyatakan ketidak setujuannya soal pemberhentian 466 pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate. Ia menilai, pemberhentian tersebut bersifat tendensius dan memiliki muatan kepentingan politik.

“Ini kado yang menyedihkan buat PTT menyambut lebaran. Berharap dapat THR, ternyata yang didapat SK PHK,” ucap Heny, Jumat (7/5/21).

Heny mengaku, saat rapat DPRD dengan Pj Wali Kota beberapa waktu lalu, DPRD meminta keputusan pemberhentian ditinjau kembali. Pasalnya, karena ada beberapa PTT di kelurahan yang kinerjanya bagus.

"Tapi pemkot mengambil keputusan memberhentikan PTT di bulan Ramadan, bulan penuh rahmat dan saat menyambut Lebaran. Sangat tidak berdasarkan rasa kemanusiaan dan tidak bijaksana," ungkapnya.

Menurut Heny, DPRD merasa Pemkot tidak menganggap DPRD sebagai mitranya. Sebab saat rapat bersama tim verifikasi beberapa hari lalu, tim mengaku belum ada eksekusi pemberhentian lantaran Wali Kota meminta ditambahkan kolom keterangan.

"Kolom keterangan di rekomendasi tim terkait alasan pemberhentian. Ternyata ditelusuri oleh Komisi I, SK dari tanggal 23 April. Perlu dipertanyakan juga nih kinerja team verifikasi," ujar politikus Partai Demokrat ini.

Ia menegaskan, alih-alih hanya melakukan pemecatan, Pemkot harus mencari solusi agar PTT yang dipecat tidak menambah angka pengangguran terbuka. Misalnya dengan membuka lapangan kerja lain atau memberikan bantuan wirausaha.

"Ternyata apa yang menjadi usulan dan harapan DPRD tidak dianggap. Di manakah penghargaan pemerintah kepada PTT yang sudah mengabdi sekian tahun? Terutama yang berusia di atas 45 tahun dan menjadi tulang punggung keluarga. Maen di-PHK aja tanpa mencari solusi," cetus Heny.

"Penerimaan PTT ini juga salah satu upaya mencegah pengangguran. Gajinya juga tidak seberapa karena tidak menggunakan standar UMR dibandingkan daerah lain. Malah gaji juga kadang telat dibayarkan 2 sampai 3 bulan tapi mereka tetap bertahan," paparnya.

Heny menyatakan, Pemkot tidak konsisten terhadap janjinya saat rapat dengan DPRD.

"Kalau sikap Pemkot seperti ini, patut diduga bahwa keputusan yang diambil tendensius berdasarkan kepentingan politik," tandasnya. (ILON.HI.M)


EmoticonEmoticon