Stop Pungli! Polda Metro Jaya Bertekad Wujudkan Pelayanan Publik Berkualitas
20.23
0
Rakor ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas adanya pungutan liar di seluruh pelayanan publik pada Kementerian/ Lembaga/ Instansi/ Badan pemerintah, baik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN yang dalam praktiknya terdapat oknum yang terlibat langsung maupun tidak langsung.
Kombes. Pol. Nurkholis, S.I.K., M.Si selaku Ketua UPPL Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa Konsep Struktur Organisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) Provinsi DKI Jakarta telah mengacu pada Perpres nomor 87 tahun 2016 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 2786 tahun 2016.
“Bahwa masing-masing satuan kerja agar membentuk tim khusus sesuai bidang tugasnya yang dapat melancarkan seluruh kegiatan UPPL Provinsi DKI Jakarta” ungkapnya.
Selanjutnya Wakil Ketua II UPPL Kombes. Pol. Yamin Dian Priyono, S.I.K., M.H. mengatakan bahwa penyusunan program kerja diupayakan dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia.
Call center harus diupdate dan dicek kembali apakah masih aktif atau tidak sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk membuat laporan terkait pungli.
“Evaluasi harus rutin dilakukan setiap bulan, agar dapat merencanakan giat bulan berikutnya secara lebih optimal, sehingga pada bulan Desember 2023 kita dapat mengakhiri dengan Refleksi hasil kinerja UPPL DKI Jakarta dengan peningkatan yang signifikan,” pungkas Yamin.
Kadiv Pemasyarakatan, Marselina turut mengungkapkan bahwa tindakan pemberantasan pungutan liar merupakan upaya yang penting dalam memerangi korupsi dan pelanggaran hukum.
Ia mendukung penuh program kerja UPPL Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ini dengan mengelola sistem pemasyarakatan di wilayah kerjanya dengan baik dan bebas dari KKN.
“Ia berharap seluruh jajaran pemasyarakatan dapat meningkatk
Posting Komentar