Wakil Ketua Gerindra Malut Sebut yang Nyatakan Mosi Tidak Percaya ke Ketua DPC Ternate Tidak Benar

Fuad Abdullah 10.39 0

TERNATE - FBINEWS 

Belakangan ini ada kader dan caleg menyatakan Mosi tidak percaya kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ternate, Maluku Utara, Jamian Kolengsusu, Kamis (7/3/2024).

Hal tersebut disampaikan oleh Kordinator Dapil II DPC Partai Gerindra Kota Ternate, Muhammad Rizky Suhri pada wartawan. Bahwa surat mosi tidak percaya atau keputusan rapat yang beredar di publik saat ini merupakan sikap protes kepada Jamian.

"Protes ini adalah bentuk dari kekecewaan para caleg atas sikap Ketua DPC Kota Ternate yang melalaikan instruksi Bappilu DPP Partai Gerindra melalui tim Asistensi," kata Rizky baru-baru ini.

Menyikapi perihal tersebut, pada wartawan Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Yamin Sarif menyampaikan persoalan Mosi tidak percaya kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ternate itu hanya dinamika biasa yang sering terjadi di dunia politik.

"Terpaut mosi tidak percaya dari beberapa caleg artinya tidak semua dari 13 itu belum tentu semua, hanya nama yang dibawa-bawa saja, jadi persolan itu saya tahu dari awal memang ada kebijakan Ketua DPC waktu proses pengambilan saksi atau penunjukan saksi karena keadaan, sebab semua caleg waktu itu sibuk di semua wilayah masing-masing," jelasnya.

Dikarenakan pada saat itu mereka lebih fokus dengan form-form C pengawalan surat suara dimana waktu itu semua berkumpul di sekretariat DPC belum semuanya dalam keadaan memang belum stabil, sehingga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ternate mengambil kebijakan penunjukan langsung beberapa orang Caleg pemenang itu sebagai saksi.

"Dari situ timbul persoalan atau dinamika di internal partai, jadi ini persolan di tingkat DPC Partai Gerindra dan Caleg," tuturnya.

Yamin menuturkan, celeg yang disebut itu belum semua adalah pengurus, ada yang pengurus dan ada yang hanya celeg saja. Jadi waktu itu pak Jamian memang ada sedikit mengambil kebijakan untuk saksi mandat diberikan pada pemenang ke satu dan kedua, 

Olehnya itu, ada beberapa caleg khusus dari tim asistensi yang diberikan tanggungjawab sebagai koordinator wilayah dan koordinator kecamatan termasuk dirinya (Yamin Sarif) yang diberikan mandat sebagai saksi pada pleno tingkat PPK.

"Nah, disitulah timbul dinamika yang sering mereka perbincangkan, kemudian persoalan itu klimaksnya pada tanggal 22 Februari 2024 di kantor DPC ini. Waktu itu saya datang mereka sudah rapat meski sedikit terlambat tapi saya mendengar keluhan mereka atas kebijakan saksi-saksi yang hanya ditunjuk oleh ketua DPC," urainya.

Saya hadir sekaligus sebagai penengah juga sekaligus sebagai wakil ketua DPD untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut dengan usulan bahwa sebaiknya saksi yang mendapat mandat diberikan posisi yang sama dan adil. Hari itu semua pengurus dan caleg bersepakat siap menerima usulan itu.

Ditambahkan Yamin, pada saat nama yang dibagikan tersebut sesuai dengan Dapil masing-masing, diantaranya Dapil Tengah ada 4 orang, Dapil Utara ada 4 orang dan Dapil Pulau 4 orang. Dan semua telah bersepakat dan menerima keputusan tersebut.

"Keputusan ini lalu disampaikan kepada Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara dan beliau menerimanya dan memberikan mandat itu dan personal dianggap selesai dengan komitmen bersepakat tidak ada persoalan lagi," terangnya.

Namun seiring waktu kata Yamin, ketika pleno berjalan bahwa saksi mandat yang diberikan kepercayaan oleh DPP itu harus hadir dan ikut saksi, itu dari tingkat presiden sampai tingkat pleno kabupaten/kota. Tetapi kenyataan dilapangan mereka mengambil mandat banyak yang tidak hadir di pleno PPK.

Lanjutnya, disitulah mereka beralasan tidak diberikan mandat, ternyata semua ada mandat cuma tinggal kehadiran saja. Nah ini persolan-persoalan biasalah dalam satu organisasi partai politik yang biasa digoreng sedemikian rupa, jadi tidak ada persoalan lagi.

"Untuk itu dengan adanya pemberitaan seperti ini saya sebagai caleg sekaligus pengurus partai ingin meluruskan pemberitaan yang telah viral ini bahwa apa ya g disampaikan itu tidak betul semua yang dikabarkan itu tidak benar karena persolan ini sudah diselesaikan disaat musyawarah," Yamin mengakhiri.

Sementara itu Ketua DPC Partai Gerindra, Jaminan Kolengsusu juga menegaskan, perihal persoalan yang dikabarkan melalui pemberitaan-pemberitaan menganggap sebagai sebuah dinamika yang perlu diluruskan.

Soal dinamika itu hal biasa, tapi soal pengaburan informasi tidak sesuai dengan data yang kita laksanakan dilapangan, jadi ini perlu saya luruskan lewat media juga.

Dari pandangan Jamian, apa yang disampaikan dalam pemberitaan dan sudah terlanjur dipublikasikan. Menurut kami baru sepihak. Dan itu tanpa konfrontir dari kami sebagai Ketua DPC terkait dengan persoalan tersebut.

Seperti apa yang kami sampaikan tugas kami sebagai Ketua DPC sekaligus langkah-langkah yang diambil semata-mata untuk kepentingan partai. Kata Jamian, serta ini untuk mengawal suara partai dari tingkat Kota, Provinsi bahkan Pusat. 

Jadi semua kebijakan aturan memang didalam partai ada, tapi mekanismenya kalau tidak jalan saya sebagai panglima di Kota Ternate selaku garda terdepan pasti punya trik-trik tersendiri untuk mengambil sikap.

"Makanya kalaupun ada kesalahan saya dengan kebijakan DPP itu adalah pertangungjawaban saya ke DPP jadi saya berharap persoalan ini benar-benar selesai kalaupun ada dipastikan mereka bukan orang-orang ber-DNA Gerindra," tandasnya.

ILON HI.M MARSAOLY