Bersama Diskominfotik NTB Perkuat Sinergi Tangkal Kekerasan Digital

Fbinewsbanten 11.28 0

Mataram – Fbinews

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan yang terjadi di ruang digital.

Komitmen tersebut disampaikan saat audiensi Tim Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polda NTB dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, di ruang kerjanya, Senin (26/1/2026).

Audiensi ini digelar sebagai langkah memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda NTB, khususnya yang memanfaatkan media elektronik dan platform digital.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB yang akrab disapa Dr. Aka menegaskan dukungan penuh terhadap kolaborasi dalam memerangi kekerasan berbasis digital yang masih menjadi persoalan serius di NTB.

“Pemerintah Provinsi NTB siap berkolaborasi untuk memerangi kekerasan berbasis digital yang ada di Provinsi NTB,” ungkap Dr. Aka sapaan akrab Kadiskominfotik ini.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Aka juga memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kominfotik selama ini aktif menjalankan berbagai program edukasi dan aksi nyata sebagai wujud komitmen perlindungan masyarakat di ruang digital.

Pada aspek pencegahan, Dinas Kominfotik NTB secara berkelanjutan melaksanakan program literasi digital bagi masyarakat, pelajar, dan kelompok rentan. Materi yang disampaikan meliputi penggunaan internet sehat, etika bermedia sosial, perlindungan data pribadi, serta pencegahan kejahatan siber.

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan upaya nasional dalam membangun ruang digital yang aman, inklusif, dan bertanggung jawab.

Sementara pada aspek penanganan, Dinas Kominfotik NTB telah melakukan tindakan konkret dengan melaporkan lima akun media sosial yang terindikasi mengandung unsur kekerasan dan pelanggaran kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Laporan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB Kombes Pol Ni Made Pujewati, S.I.K., M.M menegaskan bahwa penanganan kekerasan berbasis elektronik tidak bisa dilakukan secara parsial dan sektoral. Diperlukan kolaborasi lintas instansi dan pemangku kepentingan agar pencegahan dan penindakan berjalan efektif serta berkelanjutan.

Untuk itu, ia mengusulkan pembentukan gerakan bersama antara Dinas Kominfotik NTB dan Direktorat PPA NTB yang secara khusus berfokus pada penanggulangan kekerasan berbasis digital.

“Kita butuh sinergi yang solid dalam menangani kasus kekerasan berbasis digital,” ucapnya.

Lebih lanjut, disampaikan pula pentingnya penguatan kampanye digital secara kolaboratif dan masif, terutama dalam penyebarluasan layanan pengaduan yang mudah diakses dan menjangkau langsung para korban.

Rencana kampanye bersama ini juga akan menyasar wilayah yang dinilai rawan, seperti pondok pesantren dan kawasan permukiman padat penduduk, dengan pendekatan edukatif dan preventif.

Sebagai data pendukung, berdasarkan laporan nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan media digital menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kekerasan berbasis gender online (KBGO) tercatat meningkat hampir dua kali lipat dengan total 2.866 kasus. Korban terbanyak merupakan anak dan remaja (46,38 persen), dengan internet dan media sosial menjadi sarana utama terjadinya kekerasan seksual dan eksploitasi.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan literasi digital serta kolaborasi lintas sektor di daerah, termasuk di Provinsi NTB.

Turut hadir mendampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB, Kabid PTIK Yasrul, S.Kom., M.Eng., serta Kabid Persandian sekaligus Plt. Kabid IKP Safrudin, S.H., M.H.

Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap sistem perlindungan perempuan dan anak semakin kuat, ruang digital menjadi lebih aman, serta kesadaran masyarakat meningkat dalam mencegah dan melaporkan kekerasan berbasis digital.

**