Operasional PT Kristalin Dihentikan Sementara Usai Serangan KKB, TNI-Polri Lakukan Pengamanan

fbinews 11.52 0

Nabire  – Fbinews

Aparat gabungan TNI-Polri menghentikan sementara aktivitas tambang milik PT Kristalin Ekalestari di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, setelah terjadi penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Wakil Kepala Polda Papua Tengah Kombes Pol Gustav R. Urbinas menyampaikan bahwa keputusan penghentian operasional diambil berdasarkan hasil koordinasi aparat untuk memastikan situasi benar-benar aman sebelum kegiatan perusahaan kembali normal.

“Sebagai langkah antisipasi, aktivitas operasional perusahaan tambang tersebut akan dihentikan sementara waktu. Operasional perusahaan akan kembali berjalan setelah situasi dinyatakan aman,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa penyerangan terjadi di pos kamtibmas PT Kristalin dan mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan proses identifikasi terhadap kedua korban tersebut.

Setelah insiden itu, aparat gabungan TNI-Polri mengevakuasi ratusan karyawan serta warga yang tinggal di sekitar area Camp 37 pada Minggu (21/2). Selain evakuasi, dilakukan pula pendataan terhadap para pekerja, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA).

Tercatat lebih dari 200 WNI dan 26 WNA asal Tiongkok telah berhasil dievakuasi. Para pekerja WNI dipulangkan ke kediaman masing-masing, sementara WNA dibawa ke kantor perusahaan di Sriwini sesuai koordinasi dengan manajemen.

Hingga kini, aparat gabungan terus melakukan pemantauan intensif guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah Nabire. Patroli ditingkatkan dan langkah deteksi dini diperkuat untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan demi memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Polda Papua Tengah tetap mendukung Polres Nabire dengan bersinergi dengan TNI memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Kita terus lakukan deteksi dini antisipasi kelompok tertentu yang ingin mengganggu keamanan,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, khususnya yang beredar di media sosial.

“Kami meminta masyarakat mempercayakan penanganan keamanan kepada aparat. Pastikan informasi yang diterima berasal dari pihak berwenang agar tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya.

**