OJK Jalin Kerja Sama dengan Bareskrim Polri untuk Penanganan Kejahatan di Sektor Jasa Keuangan

fbinews 13.22 0

Jakarta - Fbinews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalin kerja sama dengan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) dalam upaya menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK Maret 2026.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa OJK bersama Bareskrim Polri telah menandatangani perjanjian kerja sama guna memperkuat sinergi serta koordinasi dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

“OJK dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Bareskrim Polri telah menandatangani perjanjian kerja sama dalam rangka penguatan sinergi penegakan hukum dan koordinasi terkait penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki itu dalam RDKB secara virtual, Senin (6/4).

Selain itu, Kiki juga menyebut bahwa OJK akan terus memantau pergerakan pasar serta berkoordinasi dengan self regulatory organization (SRO) pasar modal dalam mengambil langkah kebijakan yang diperlukan.

Menurutnya, terdapat sejumlah kebijakan yang dinilai mampu menjaga stabilitas pasar saham, di antaranya kebijakan pembelian kembali saham (buyback) tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), penundaan implementasi pembiayaan transaksi short selling, kebijakan trading halt, serta batasan auto rejection.

“Pada 13 Maret 2026, OJK dan perusahaan efek Indonesia telah menetapkan pemberlakuan kembali kebijakan-kebijakan tersebut,” kata dia.

Kiki juga menyampaikan bahwa dalam RDKB OJK yang dilaksanakan pada 1 April 2026, stabilitas sektor jasa keuangan dinilai masih terjaga dengan baik.

Sementara itu, kondisi perekonomian global ke depan diperkirakan menghadapi ketidakpastian yang semakin meningkat akibat eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Teluk yang berdampak pada stabilitas global. Hal ini memicu kenaikan harga energi serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan dunia.

OECD dalam interim economic outlook Maret 2026 sebelumnya memproyeksikan perekonomian global berada pada jalur penguatan sebelum terjadinya konflik. Namun, kondisi saat ini menunjukkan adanya koreksi akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Tingginya ketidakpastian global dan tekanan harga energi juga membatasi ruang kebijakan moneter bagi bank sentral dunia serta memunculkan ekspektasi kebijakan suku bunga tinggi dalam jangka waktu lebih lama.

Di sisi lain, perekonomian Amerika Serikat menunjukkan tekanan di tengah inflasi yang masih bertahan dan meningkatnya tingkat pengangguran. Federal Reserve pun mempertahankan suku bunga kebijakan dengan sinyal hanya akan melakukan satu kali penurunan suku bunga sepanjang tahun 2026.

**