Demo HMI di Kantor Bupati Bogor Berakhir Ricuh, Desak KPK Bongkar Dugaan Korupsi

fbinews 02.21 0

BOGOR — FBINEWS

Aksi unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor di depan Kantor Bupati Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (31/8/2026), berakhir ricuh.

Massa mahasiswa datang membawa sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut secara tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Isu yang menjadi sorotan mahasiswa berkaitan dengan dugaan pemotongan upah pungut serta dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bogor.

Tuntutan tersebut disampaikan HMI di tengah proses penanganan perkara yang memang tengah didalami KPK. KPK sebelumnya menyatakan penyidik sedang mendalami dugaan korupsi terkait pemotongan upah pungut di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor dan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Mahasiswa Desak KPK Tidak Setengah-Setengah

Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta KPK bekerja secara profesional dan transparan. Mereka mendesak agar pengusutan tidak berhenti pada pemeriksaan sejumlah pihak maupun pengumpulan alat bukti, tetapi mampu mengungkap secara terang siapa saja yang diduga terlibat apabila bukti-bukti telah mencukupi.

KPK sendiri sebelumnya telah melakukan rangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk kantor Bappenda, BKPSDM, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Hingga keterangan KPK yang dikutip dalam pemberitaan sebelumnya, tersangka belum ditetapkan dan penyidikan masih menggunakan surat perintah penyidikan umum.

Aksi Memanas dan Berakhir Ricuh

Situasi di depan Kantor Bupati Bogor kemudian memanas hingga aksi berakhir ricuh.

Kericuhan tersebut menjadi perhatian karena aksi mahasiswa pada awalnya digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

HMI Cabang Bogor menilai persoalan dugaan korupsi harus menjadi perhatian serius karena menyangkut pengelolaan keuangan serta kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.

Mahasiswa juga meminta seluruh pihak tidak mengabaikan substansi tuntutan yang mereka sampaikan.

KPK Masih Dalami Perkara

Di sisi lain, proses hukum dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor masih berjalan. KPK menyatakan penyidik terus mendalami dugaan pemotongan upah pungut di Bappenda dan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Disdik Kabupaten Bogor.

KPK belum menyampaikan seluruh detail perkara kepada publik. Karena itu, setiap pihak yang disebut atau dikaitkan dengan dugaan perkara tersebut tetap harus ditempatkan dalam koridor asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.

Aksi HMI ini sekaligus menjadi pengingat bahwa dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan tidak hanya menjadi persoalan aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat dan kelompok mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial.

Publik kini menunggu langkah KPK dalam mengungkap perkara tersebut secara terang, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.