OTT KPK Bikin Heboh BPN Bogor: 17 Orang Diamankan, 20 Koper Uang dan Dugaan Suap HGB Diselidiki

Fbinewsbanten 00.07 0

Bogor — Fbinews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin, 14 September 2026. Operasi senyap tersebut menyasar lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor serta sejumlah lokasi lain di wilayah Jabodetabek.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sedikitnya 17 orang untuk menjalani pemeriksaan. Mereka disebut berasal dari berbagai pihak, termasuk pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Sejumlah nama yang disebut turut diamankan di antaranya Lampri, yang disebut menjabat Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, kemudian Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, serta Tardi, Kepala Kantor Pertanahan Tangerang Kota. Nama politikus Fahd El Fouz dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto juga dikabarkan masuk dalam daftar pihak yang terjaring.

Kasus tersebut diduga berkaitan dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) sebuah perusahaan properti besar di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam perkembangan informasi mengenai OTT ini, nama pengembang Summarecon turut disebut dalam kaitannya dengan proses pengurusan pertanahan tersebut. Namun, konstruksi perkara dan keterlibatan masing-masing pihak masih menunggu penjelasan resmi KPK.

Yang membuat OTT ini menjadi sorotan adalah barang bukti yang disebut diamankan penyidik. KPK dikabarkan menyita sekitar 20 koper dan boks berisi uang tunai, baik dalam pecahan rupiah maupun valuta asing. Nilainya disebut mencapai ratusan miliar rupiah.

Saat ini, ke-17 orang yang diamankan masih berstatus terperiksa. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak sekaligus menjelaskan konstruksi perkara secara resmi.

KPK diharapkan segera memberikan keterangan lengkap mengenai siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka, dugaan aliran uang, serta kaitan perkara dengan proses pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Hingga ada penetapan resmi, seluruh pihak yang diamankan tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah.

**