DUA TAHUN PEMERINTAHAN PRABOWO, SWASEMBADA PANGAN HINGGA KEMANDIRIAN ENERGI JADI PRIORITAS NASIONAL

Fbinewsbanten 16.13 0

JAKARTA – FBINEWS  

Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026, pemerintah terus mendorong berbagai program strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan ekonomi kerakyatan, serta mempercepat hilirisasi industri dan kemandirian energi nasional.

Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat fondasi perekonomian Indonesia sekaligus memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Berdasarkan publikasi Humas Polri melalui Media Hub, sejumlah program yang menjadi sorotan meliputi pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi, peningkatan cadangan beras pemerintah, revitalisasi sekolah, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penerapan biodiesel B50.

HARGA PUPUK BERSUBSIDI TURUN 20 PERSEN

Salah satu kebijakan yang berdampak langsung terhadap sektor pertanian adalah penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang berlaku sejak 22 Oktober 2025.

Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram. Sementara itu, harga pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.

Pemerintah juga melakukan penyederhanaan regulasi distribusi pupuk bersubsidi dengan memangkas sekitar 145 regulasi yang dinilai menghambat penyaluran.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempermudah petani memperoleh pupuk, menekan biaya produksi, serta meningkatkan produktivitas pertanian di berbagai daerah.

Dari sisi kesejahteraan petani, Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2026 tercatat sebesar 131,11 atau meningkat 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Meski menunjukkan perkembangan positif, peningkatan kesejahteraan petani tetap perlu dilihat bersama perkembangan biaya produksi, daya beli, dan kondisi harga komoditas di masing-masing wilayah.

CADANGAN BERAS PEMERINTAH CAPAI 5,34 JUTA TON

Ketahanan pangan menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo. Pemerintah mendorong peningkatan produksi domestik dan penguatan cadangan pangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.

Dalam data yang disampaikan untuk evaluasi dua tahun pemerintahan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 5,34 juta ton pada Juni 2026, yang disebut sebagai rekor tertinggi.

Cadangan tersebut dapat menjadi instrumen untuk membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, termasuk ketika terjadi gangguan distribusi atau peningkatan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah juga memproyeksikan surplus sejumlah komoditas pangan sepanjang 2026, antara lain beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam, dan gula konsumsi.

Namun, proyeksi surplus perlu didukung distribusi yang efektif, fasilitas penyimpanan yang memadai, serta kebijakan yang menjaga keseimbangan antara harga terjangkau bagi konsumen dan pendapatan petani maupun peternak.

ANGGARAN PENDIDIKAN 2026 CAPAI RP757,8 TRILIUN

Di sektor pendidikan, anggaran tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun. Alokasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan fasilitas sekolah, peningkatan kualitas guru, bantuan pendidikan, dan pengembangan pendidikan vokasi.

Program revitalisasi satuan pendidikan juga menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Pada 2025, sebanyak 16.167 satuan pendidikan disebut telah direvitalisasi. Sementara itu, target revitalisasi pada 2026 diperluas menjadi 71.744 satuan pendidikan.

Angka tersebut merupakan target program, bukan jumlah sekolah yang seluruhnya telah selesai diperbaiki.

Selain revitalisasi sekolah, pemerintah mengembangkan program Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Program ini diharapkan membantu mengurangi kesenjangan pendidikan dan membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk meningkatkan taraf hidup.

KOPERASI MERAH PUTIH PERKUAT EKONOMI DESA

Pemerintah juga mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan.

Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan sarana produksi, memperpendek rantai distribusi, serta membuka peluang usaha di tingkat desa dan kelurahan.

Koperasi diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Meski demikian, keberhasilan program ini akan bergantung pada tata kelola yang profesional, transparansi keuangan, kemampuan pengelola, dan keberlanjutan kegiatan usaha.

HILIRISASI DORONG NILAI TAMBAH INDUSTRI NASIONAL

Di bidang industri, pemerintah mempercepat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Pada 29 April 2026, Presiden Prabowo melakukan peletakan batu pertama 13 proyek hilirisasi nasional tahap II dengan nilai investasi sekitar Rp116 triliun.

Selanjutnya, pada 8 Oktober 2026, pemerintah memulai komersialisasi dan peletakan batu pertama 11 ekosistem hilirisasi nikel dengan nilai investasi yang diumumkan mencapai USD10,2 miliar atau sekitar Rp180 triliun. Kegiatan tersebut juga disertai pelepasan ekspor perdana baterai kendaraan listrik.

Hilirisasi diharapkan mendorong pengembangan industri pengolahan, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk nasional.

Realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, dampak lingkungan, serta besarnya nilai tambah yang dinikmati perekonomian domestik tetap menjadi indikator penting untuk mengevaluasi manfaat program tersebut.

PROGRAM B50 DORONG KEMANDIRIAN ENERGI

Sektor energi juga menjadi perhatian pemerintah melalui program biodiesel B50, yakni pencampuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit ke dalam bahan bakar diesel.

Program yang diluncurkan pada Juli 2026 tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, memperkuat pemanfaatan sumber daya domestik, dan menekan kebutuhan devisa.

Pemerintah memperkirakan program B50 berpotensi menghemat devisa hingga Rp170 triliun. Angka tersebut merupakan estimasi yang manfaat aktualnya perlu dievaluasi berdasarkan realisasi penggunaan, biaya produksi, harga energi global, dan pelaksanaan kebijakan.

Keberhasilan program juga memerlukan pengelolaan pasokan bahan baku dan penerapan standar lingkungan agar manfaat ekonomi sejalan dengan keberlanjutan energi nasional.

INVESTASI SEMESTER I 2026 CAPAI RP1.010,6 TRILIUN

Dalam bidang investasi, pemerintah melaporkan realisasi penanaman modal pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau sekitar 49,5 persen dari target nasional sebesar Rp2.041,3 triliun.

Investasi tersebut dilaporkan menyerap 1.448.862 tenaga kerja, meningkat sekitar 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan investasi diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi, memperkuat industri nasional, dan memperluas kesempatan kerja.

Namun, kualitas lapangan kerja, tingkat upah, pemerataan investasi antardaerah, serta keberlanjutan usaha juga perlu menjadi perhatian dalam mengukur dampak investasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

EVALUASI DUA TAHUN PEMERINTAHAN

Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan pangan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, hilirisasi, dan kemandirian energi menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.

Berbagai capaian dan target yang disampaikan pemerintah tersebut perlu terus dievaluasi melalui data yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa kebijakan strategis tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan dan peningkatan produksi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperluas kesempatan kerja, menjaga daya beli, dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Dengan pelaksanaan program yang tepat sasaran serta pengawasan yang berkelanjutan, agenda pembangunan diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan ke depan.

**