DIDUGA TAK TRANSPARAN KELOLA DANA DESA 2022–2025, WARGA DESAK KEJATI DAN POLDA MALUT PERIKSA KADES RH

Fbinewsbanten 15.59 0

 

TERNATE — FBINEWS  

Dugaan ketidaktransparanan pengelolaan Dana Desa periode 2022–2025 memicu keresahan masyarakat terhadap pemerintahan desa yang dipimpin Kepala Desa berinisial RH. Warga mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara dan Polda Maluku Utara turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran desa yang dinilai belum dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Desakan tersebut mencuat setelah masyarakat kembali mempertanyakan sejumlah kegiatan dan realisasi anggaran desa dalam pertemuan terbuka pada Senin malam. Persoalan yang sebelumnya telah dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejak Ramadan 2025 itu kini menjadi perbincangan publik dan ramai disorot di media sosial Facebook.

Dalam musyawarah tersebut, masyarakat disebut telah merumuskan delapan tuntutan yang berkaitan dengan dugaan persoalan tata kelola pemerintahan desa, keterbukaan anggaran, hingga pembayaran insentif perangkat desa dan unsur keagamaan, termasuk RT, RW, serta Badan Sara.

Namun, menurut perwakilan masyarakat, berbagai tuntutan tersebut belum mendapatkan tanggapan dan penyelesaian yang dianggap memadai.

ANGGARAN 2023–2025 DIPERTANYAKAN

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian warga adalah realisasi anggaran tahun 2023. Masyarakat mempertanyakan sejumlah kegiatan, di antaranya pembayaran lahan pemakaman dan pengadaan kebun percontohan yang dinilai belum disertai penjelasan terperinci mengenai penggunaan anggarannya.

Sementara pada 2024, ketika pemerintahan desa dipimpin pejabat sementara (Pjs), terdapat pembangunan jalan setapak menuju lokasi kuburan lama. Meski demikian, masyarakat masih meminta penjelasan menyeluruh mengenai realisasi kegiatan dan sisa anggaran pada tahun tersebut.

Sorotan semakin menguat ketika pembahasan memasuki anggaran 2025. Berdasarkan keterangan perwakilan warga, bendahara desa sempat memaparkan sejumlah pos anggaran yang kemudian dipertanyakan karena diduga tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Salah satunya adalah alokasi sekitar Rp15 juta untuk kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus. Warga mengaku memperoleh informasi bahwa pihak kecamatan membantah pernah menerima ataupun memberikan sumbangan sebesar nilai yang tercantum dalam pembahasan tersebut.

Masyarakat juga mempertanyakan pencatatan pembayaran insentif unsur keagamaan. Mereka menduga terdapat ketidaksesuaian antara jumlah penerima yang tercatat dalam administrasi dengan kondisi sebenarnya.

Sebagai contoh, warga menyebut terdapat pencatatan tiga orang modim, sementara berdasarkan informasi mereka, jumlah yang sebenarnya hanya satu orang.

PROGRAM KETAHANAN PANGAN IKUT DISOROT

Program ketahanan pangan tahun anggaran 2024 dan 2025 turut menjadi perhatian masyarakat.

Warga menyebut alokasi anggaran ketahanan pangan 2024 terbagi untuk sektor pertanian dan perikanan, masing-masing sekitar Rp100 juta.

Namun, realisasi kegiatan kebun percontohan di sektor pertanian dipertanyakan karena luas lahan yang disebut digunakan dinilai tidak sebanding dengan besaran anggaran yang dialokasikan.

Masyarakat juga meminta penjelasan mengenai klaim panen raya kebun percontohan, termasuk lokasi kegiatan, luas lahan, pelaksanaan program, serta dokumen pertanggungjawabannya.

Di sektor perikanan, warga mengaku belum memperoleh kejelasan mengenai pengadaan peralatan tangkap maupun kegiatan lain yang dibiayai dari anggaran sekitar Rp100 juta tersebut.

Persoalan serupa juga disebut muncul dalam pembahasan anggaran 2025. Karena itu, masyarakat meminta seluruh dokumen realisasi kegiatan dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dibuka agar dapat diperiksa bersama.

Selain itu, penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang disebut mencapai sekitar Rp60 juta hingga Rp65 juta juga dipertanyakan. Salah satu peruntukannya dikabarkan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Warga meminta rincian penggunaan dana beserta bukti penyetoran agar dapat dipastikan apakah realisasinya sesuai dengan peruntukan anggaran.

KANTOR DESA DIPALANG SEJAK JANUARI 2026

Akumulasi persoalan tersebut berujung pada aksi pemalangan kantor desa yang menurut perwakilan masyarakat mulai dilakukan sejak Januari 2026.

Aksi itu disebut sebagai bentuk desakan agar kepala desa segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban, terutama LPJ tahun anggaran 2024.

Namun, karena tuntutan tersebut dinilai belum dipenuhi, pemalangan kantor desa hingga kini masih berlangsung.

Tak hanya persoalan anggaran, masyarakat juga menyoroti dugaan ketidakhadiran Kades RH dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Berdasarkan perhitungan perwakilan warga, RH disebut tidak berada di desa selama sekitar lima hingga enam bulan sepanjang 2025 dan tiga bulan pada 2026.

Jika dihitung berdasarkan keterangan tersebut, total ketidakhadiran diperkirakan mencapai sekitar sembilan bulan.

Masyarakat meminta pemerintah daerah memeriksa status izin atau cuti yang bersangkutan sekaligus memastikan pelaksanaan kewajiban kepala desa selama periode tersebut.

WARGA MINTA EVALUASI HINGGA PEMERIKSAAN HUKUM

Perwakilan masyarakat menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan bukan semata-mata persoalan politik ataupun perbedaan pandangan dengan kepala desa.

Mereka menginginkan adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan uang negara yang bersumber dari anggaran desa.

"Kami hanya meminta keterbukaan. Anggaran dari tahun 2022 sampai 2025 harus dijelaskan secara transparan kepada masyarakat. Selama ini, kami tidak melihat adanya penyampaian realisasi anggaran secara terbuka sebagaimana yang pernah dilakukan kepala desa sebelumnya," ungkap seorang perwakilan masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Warga juga meminta pemerintah daerah segera mengevaluasi kepemimpinan RH. Bahkan, mereka menginginkan adanya pertimbangan pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap apabila ditemukan dasar dan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat turut mendesak Kejati Maluku Utara dan Polda Maluku Utara menindaklanjuti persoalan tersebut apabila terdapat laporan dan indikasi penyalahgunaan anggaran.

"Kalau pemerintah daerah tidak merespons tuntutan masyarakat, kami berharap persoalan ini dapat ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Jika memang terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran, kami ingin semuanya diperiksa secara objektif dan diproses sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Sebagai bentuk kelanjutan desakan, masyarakat berencana kembali menggelar aksi pada Jumat mendatang. Mereka berharap pemerintah daerah tidak mengabaikan tuntutan warga dan segera mengambil langkah konkret.

KADES RH BELUM MEMBERIKAN KLARIFIKASI

Sementara itu, untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, wartawan telah berupaya menghubungi Kepala Desa RH guna meminta klarifikasi atas berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.

Upaya penelusuran kontak dilakukan melalui Camat Kayoa Induk berinisial TM hingga wartawan memperoleh nomor telepon kepala desa yang bersangkutan.

Konfirmasi kemudian disampaikan melalui panggilan telepon dan pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari Kades RH.

Redaksi FBINEWS tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kades RH untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan terkait seluruh tudingan dan pertanyaan masyarakat.

Perlu ditegaskan, berbagai persoalan yang disampaikan warga tersebut masih berupa dugaan dan tuntutan yang memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan dokumen serta klarifikasi pihak-pihak terkait. Belum terdapat kesimpulan hukum mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan Dana Desa oleh kepala desa yang bersangkutan.

Kini, masyarakat menunggu respons pemerintah daerah, Kejati Maluku Utara, dan Polda Maluku Utara. Keterbukaan penggunaan anggaran desa menjadi hal penting untuk memastikan setiap rupiah uang negara dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

**