DIPECAT TERKAIT KASUS PENYADAPAN PRABOWO, IRJEN AHRIE SONTA LANGSUNG AJUKAN BANDING

Fbinewsbanten 16.11 0

 

JAKARTA — FBINEWS 

Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution resmi mengajukan banding setelah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (10/11/2026) malam. Jenderal polisi bintang dua tersebut tidak menerima putusan pemecatan yang dijatuhkan majelis etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pengajuan banding dilakukan langsung setelah majelis membacakan putusan sidang etik yang berlangsung selama sekitar 11 jam di Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta. Sidang dimulai pukul 09.00 WIB dan baru berakhir sekitar pukul 20.10 WIB.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa Ahrie Sonta menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Dengan demikian, putusan PTDH tersebut masih memasuki tahapan pemeriksaan pada tingkat banding sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.

MAJELIS ETIK JATUHKAN SANKSI PTDH

Dalam persidangan tersebut, majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi terhadap Ahrie Sonta.

Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Majelis menilai Ahrie Sonta melakukan pelanggaran terkait penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan akses perangkat teknologi Polri untuk kepentingan penyadapan yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan tindakannya ketika menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Dalam putusannya, majelis menyatakan perbuatan Ahrie melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

DIPIMPIN JENDERAL BINTANG TIGA

Sidang etik yang berakhir dengan putusan PTDH tersebut dipimpin Komjen Pol. Rudy Darmoko sebagai ketua majelis.

Ia didampingi empat perwira tinggi Polri berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) atau jenderal bintang dua yang bertugas sebagai wakil ketua dan anggota komisi.

Komposisi majelis tersebut memperlihatkan bahwa pemeriksaan terhadap Ahrie Sonta ditangani langsung oleh jajaran perwira tinggi Polri melalui mekanisme persidangan kode etik profesi.

POLRI SEGERA BENTUK KOMISI BANDING

Setelah Ahrie menyatakan banding, Polri akan menyerahkan salinan putusan kepada yang bersangkutan sebagai bagian dari tahapan administrasi.

Selanjutnya, Polri akan membentuk komisi banding untuk memeriksa kembali keberatan yang diajukan Ahrie Sonta.

Tahapan tersebut menjadi kesempatan bagi Ahrie untuk menyampaikan argumentasi dan keberatan terhadap putusan majelis etik tingkat pertama.

Hasil pemeriksaan komisi banding nantinya akan menentukan kelanjutan status putusan etik yang dijatuhkan terhadap mantan pejabat Bareskrim Polri tersebut.

TIGA JENDERAL LAIN MENUNGGU SIDANG ETIK

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto juga menyeret sejumlah perwira tinggi Polri lainnya.

Tiga nama yang disebut akan menjalani proses sidang etik serupa adalah mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Slamet Uliandi, dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.

Proses persidangan terhadap ketiganya menjadi perhatian karena perkara tersebut tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran prosedur penggunaan perangkat teknologi kepolisian, tetapi juga persoalan penyalahgunaan kewenangan dan pertanggungjawaban jabatan di lingkungan institusi Polri.

Dengan dijatuhkannya sanksi PTDH terhadap Ahrie Sonta, proses penegakan kode etik dalam perkara ini memasuki tahapan penting. Namun, pengajuan banding membuat putusan terhadap dirinya masih harus melalui mekanisme pemeriksaan lanjutan.

Publik kini menunggu hasil proses banding Ahrie Sonta sekaligus perkembangan sidang etik terhadap tiga jenderal lainnya yang turut disebut dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.

**