HAMILI TAHANAN PEREMPUAN, MANTAN KAPOLSEK DOMPU IPDA SARBANI DIPECAT TIDAK HORMAT

Fbinewsbanten 17.17 0

 

MATARAM — FBINEWS  

Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, setelah dinyatakan melakukan pelanggaran berat dalam sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP), (11/11/26).

Sarbani dipecat setelah terungkap melakukan hubungan badan di luar nikah dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR yang dititipkan di Polsek Dompu dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi. Perbuatan tersebut bahkan disebut terjadi berulang kali selama periode 28 Juli hingga Agustus 2026.

Tak hanya menjatuhkan sanksi pemecatan, majelis etik juga memberikan sanksi tambahan berupa penempatan khusus (patsus) selama 30 hari. Meski demikian, Sarbani menyatakan akan mengajukan banding atas putusan PTDH tersebut.

TERUNGKAP HUBUNGAN DENGAN TAHANAN

Fakta pelanggaran yang dilakukan Sarbani terungkap dalam persidangan etik di Polda NTB. Berdasarkan hasil pemeriksaan, perbuatan tersebut terjadi di lingkungan kantor Polsek Dompu, tepatnya di ruang Unit Reskrim.

Korban berinisial DR diketahui merupakan tahanan perempuan yang sedang menjalani proses hukum dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi.

Dalam proses pemeriksaan, terungkap bahwa hubungan terlarang antara Sarbani dan DR terjadi berulang kali ketika korban masih berada dalam status tahanan.

Persoalan semakin serius setelah DR diketahui mengalami kehamilan yang dikaitkan dengan hubungan tersebut.

MINUM MINUMAN KERAS DI KANTOR POLSEK

Selain pelanggaran terkait hubungan dengan tahanan, persidangan etik juga mengungkap fakta lain yang menjadi pertimbangan majelis.

Sarbani terbukti mengonsumsi minuman keras di lingkungan kantor Polsek Dompu. Perbuatan tersebut dinilai semakin memperberat pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh mantan Kapolsek tersebut.

Dalam persidangan juga terungkap adanya rencana untuk menggugurkan kandungan DR. Fakta ini menambah serius persoalan yang menjadi dasar pemeriksaan etik terhadap Sarbani.

DIJATUHI PTDH DAN PATSUS 30 HARI

Atas rangkaian pelanggaran tersebut, majelis KKEP Polda NTB menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri.

Selain itu, Sarbani juga dijatuhi sanksi tambahan berupa penempatan khusus selama 30 hari.

Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Dengan keputusan tersebut, Sarbani harus menghadapi konsekuensi etik atas perbuatannya yang dinilai melanggar prinsip profesionalitas dan tanggung jawab sebagai anggota kepolisian.

SARBANI AKAN AJUKAN BANDING

Meski telah dijatuhi sanksi PTDH, Ipda Sarbani menyatakan akan menggunakan haknya untuk mengajukan banding terhadap putusan majelis KKEP.

Langkah tersebut menjadi bagian dari mekanisme keberatan yang tersedia dalam proses penegakan kode etik di lingkungan Polri.

Kini, perhatian publik tertuju pada kelanjutan proses banding serta penanganan perkara yang berkaitan dengan tahanan perempuan tersebut.

Kasus ini kembali menjadi sorotan mengenai pentingnya pengawasan terhadap kewenangan aparat, khususnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap orang yang berada dalam penguasaan institusi kepolisian.

Sebab, status sebagai tahanan menempatkan seseorang dalam posisi yang membutuhkan perlindungan dan pengawasan aparat. Setiap penyalahgunaan kewenangan dalam situasi tersebut harus ditangani secara serius sesuai ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku.

**