MAKI Soroti Dugaan Bisnis Migas Riza Chalid Saat Berstatus Buronan, Pertamina Diminta Telusuri Mitra Usaha
JAKARTA — FBINEWS
Status buronan yang disandang pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid kembali menjadi sorotan. Di tengah penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, muncul dugaan bahwa Riza Chalid masih memiliki keterkaitan dengan aktivitas bisnis sektor minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia,(19/11)
Sorotan tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Ia mengungkap dugaan keterkaitan Riza Chalid dengan aktivitas bisnis melalui perusahaan berinisial PT PPL yang bergerak di sektor migas.
Menurut Boyamin, perusahaan tersebut diduga menjadi vendor atau kontraktor bagi anak usaha PT Pertamina, termasuk dalam pekerjaan pengeboran minyak mentah di wilayah Sumatera.
“PT PPL ini kerja di Indonesia sebagian juga tidak jauh dari urusan minyak. Misalnya diduga menjadi vendor atau kontraktor dari anak usaha PT Pertamina, termasuk mengerjakan pengeboran minyak mentah di Sumatera,” ujar Boyamin, Kamis (19/11/2026).
Selain menyoroti dugaan aktivitas bisnis tersebut, MAKI juga mengungkap informasi mengenai keberadaan Riza Chalid di Indonesia pada Mei 2023.
Boyamin menyebut Riza Chalid diduga masuk melalui Balikpapan, Kalimantan Timur, dari Kuala Lumpur, Malaysia, menggunakan paspor asing dengan identitas Abdul Kareem. Ia disebut berada di Indonesia selama satu hingga dua hari sebelum kembali ke Malaysia.
Informasi tersebut turut menjadi perhatian MAKI, mengingat Riza Chalid kini berstatus DPO Kejagung dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
Pertamina Diminta Periksa Jejak Kerja Sama
MAKI mendesak PT Pertamina (Persero) beserta seluruh anak usahanya menelusuri perusahaan-perusahaan yang diduga memiliki hubungan bisnis dengan Riza Chalid.
Penelusuran dinilai penting untuk memastikan transparansi kerja sama, mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, serta menjaga tata kelola bisnis migas agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki persoalan hukum.
Boyamin juga meminta Kejagung mempercepat penanganan perkara Riza Chalid. Salah satu opsi yang disorot adalah mekanisme persidangan in absentia sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
MAKI bahkan mengaku telah melayangkan somasi kepada Kejagung dan mempertimbangkan langkah praperadilan apabila tidak ada tindak lanjut atas tuntutan tersebut.
Riza Chalid Tersangka dan Masuk DPO
Kejagung menetapkan Mohammad Riza Chalid sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Juli 2025. Pada Agustus 2025, ia kemudian masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Kini, dugaan keterkaitan dengan perusahaan migas, informasi mengenai penggunaan identitas paspor asing, serta keberadaan di luar negeri kembali memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan aktivitas bisnis dan efektivitas upaya penegakan hukum terhadap buronan kasus korupsi.
Meski demikian, seluruh dugaan yang disampaikan MAKI masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait.
**

Posting Komentar