Masyarakat Resmi Laporkan Kades Guruapin ke Kejati Malut atas Dugaan Korupsi Dana Desa
TERNATE – Fbinews.net
Pengelolaan keuangan desa bukan ruang yang boleh tertutup dari pengawasan publik. Setiap rupiah yang bersumber dari uang negara wajib memiliki kejelasan penggunaan, bukti pertanggungjawaban, serta manfaat nyata bagi masyarakat. Persoalan inilah yang kini menyeret pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, ke meja aparat penegak hukum.
Sejumlah warga Desa Guruapin secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran desa kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Senin (16/11/2026). Mereka meminta kejaksaan tidak sekadar menerima laporan, tetapi menelusuri secara serius sejumlah indikasi yang dinilai membutuhkan pemeriksaan mendalam.
Pengaduan tersebut diserahkan melalui Pelayanan Satu Pintu Kejati Maluku Utara. Dalam surat yang ditandatangani Fadli Ridwan dan Kabir M. Nur, warga menguraikan tiga persoalan utama yang diduga berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan dan keuangan Desa Guruapin.
Pertama, dugaan selisih pembayaran lahan pemakaman desa sebesar Rp40 juta.
Dalam laporan tersebut, anggaran pembelian lahan pemakaman disebut mencapai Rp200 juta. Namun, warga menduga realisasi pembayaran hanya sebesar Rp160 juta. Selisih Rp40 juta itu menjadi salah satu poin yang diminta untuk ditelusuri, termasuk memastikan kepada siapa pembayaran dilakukan dan bagaimana pertanggungjawabannya.
Kedua, penggunaan anggaran penanggulangan bencana alam sebesar Rp129,6 juta yang dipersoalkan transparansinya.
Warga mempertanyakan kejelasan realisasi anggaran tersebut, mulai dari peruntukan, bentuk kegiatan, penerima manfaat, hingga dokumen pertanggungjawaban. Sebab, anggaran penanggulangan bencana semestinya dapat dibuktikan melalui kegiatan dan penggunaan yang jelas, bukan sekadar tercantum dalam dokumen administrasi.
Ketiga, dugaan kepala desa meninggalkan tugas dan tanggung jawab pemerintahan selama Oktober 2025 hingga Oktober 2026.
Persoalan ini turut menjadi perhatian warga karena menyangkut keberlangsungan pelayanan publik dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa. Atas dasar itu, warga meminta Kejati Maluku Utara memeriksa dokumen RAP-APBDes, bukti pencairan, realisasi pembayaran, transaksi keuangan, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan DD dan ADD.
Tidak hanya itu, warga juga meminta dilakukan penelusuran terhadap dugaan laporan fiktif dalam pengelolaan anggaran desa periode 2022–2026. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah seluruh anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukan atau justru terdapat penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Menariknya, persoalan pengelolaan anggaran Desa Guruapin ini disebut tidak hanya muncul dari pengaduan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan juga dikabarkan telah menyampaikan laporan terkait dugaan penyimpangan tersebut kepada Kejati Maluku Utara.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, tim penyelidik kejaksaan tengah melakukan telaah terhadap laporan yang masuk sebelum menentukan langkah penelusuran lebih lanjut atas indikasi penyimpangan anggaran tersebut.
Jika berbagai dugaan itu memiliki dasar bukti yang cukup, pemeriksaan menyeluruh menjadi penting untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara serta pihak-pihak yang harus bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum.
Warga Desa Guruapin menegaskan, laporan tersebut bukan upaya menghakimi atau menyimpulkan kesalahan pihak tertentu. Mereka hanya menginginkan adanya kepastian hukum dan keterbukaan dalam pengelolaan uang negara yang menjadi hak masyarakat.
"Kami menginginkan pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, agar masyarakat mendapatkan informasi penggunaan anggaran desa," ujar salah seorang warga Guruapin usai menyerahkan pengaduan yang diterima Kejati Maluku Utara, Senin (16/11/2026).
Warga berharap Kejati Maluku Utara menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti yang cukup mengenai tindak pidana korupsi, mereka meminta agar penegakan hukum dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, Kepala Desa Guruapin, Rina Hamid, telah diupayakan untuk dimintai konfirmasi oleh wartawan melalui pesan dan panggilan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Sebab, uang desa bukan milik pribadi pejabat. Setiap rupiah yang dipertanggungjawabkan harus dapat dijelaskan kepada publik, dan setiap dugaan penyimpangan harus diuji melalui proses hukum yang objektif.
**

Posting Komentar