Praktisi Hukum Desak Kejati & Polda Malut Segera Periksa Kades Rina Hamid

Fbinewsbanten 11.16 0

 

Ternate – Fbinews.net

Pengelolaan anggaran desa tidak boleh menjadi ruang gelap yang luput dari pengawasan hukum. Ketika masyarakat mulai mempertanyakan realisasi penggunaan uang negara, aparat penegak hukum (APH) dituntut hadir untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

Sorotan tersebut kini mengarah pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan anggaran Desa Guruapin. Masyarakat mendesak kepolisian maupun kejaksaan segera mengambil langkah konkret dengan menelusuri dugaan kejanggalan penggunaan anggaran, sekaligus memeriksa Kepala Desa Guruapin, Rina Hamid.

Desakan itu bukan tanpa alasan. Keterbukaan pengelolaan keuangan desa merupakan kewajiban penyelenggara pemerintahan, bukan sekadar bentuk kemurahan hati kepada masyarakat. Terlebih, anggaran yang dipersoalkan merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai ketentuan hukum.

Praktisi hukum Saiful Bahri Puku, S.H., bersama Saiful Djanwar menegaskan, penanganan dugaan penyimpangan anggaran desa merupakan kewenangan aparat penegak hukum, baik kepolisian, termasuk Polda Maluku Utara, maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara sesuai kewenangan masing-masing.

Keduanya menilai, persoalan yang telah menjadi perhatian masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. APH harus menunjukkan keseriusan dengan melakukan penelusuran menyeluruh, termasuk meminta keterangan Kepala Desa Guruapin guna menjelaskan berbagai hal yang dipertanyakan warga.

"Jangan sampai muncul kesan bahwa persoalan pengelolaan anggaran desa dibiarkan tanpa kepastian. Kami mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan, menelusuri penggunaan anggaran, dan memeriksa Kepala Desa Guruapin agar semuanya menjadi terang. Jika pengelolaannya sudah sesuai aturan, buktikan melalui dokumen dan pertanggungjawaban yang dapat diuji," tegas keduanya pada Kamis (12/11/2026)

Mereka juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak konstitusional untuk memperoleh informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Karena itu, realisasi penggunaan anggaran Desa Guruapin selama periode 2022 hingga 2025 harus dapat dijelaskan secara transparan. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga laporan pertanggungjawaban wajib memiliki dasar administrasi yang jelas.

Menurut keduanya, pemeriksaan terhadap kepala desa menjadi langkah penting untuk menguji kesesuaian antara perencanaan anggaran, realisasi kegiatan di lapangan, serta laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

"Pemeriksaan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan. APH jangan hanya menunggu persoalan semakin besar atau masyarakat terus menyuarakan keresahan. Aspirasi warga harus ditindaklanjuti melalui langkah hukum yang terukur," lanjut mereka.

Keduanya menegaskan, apabila hasil penelusuran menemukan indikasi tindak pidana dan didukung bukti permulaan yang cukup, aparat penegak hukum wajib menindaklanjutinya sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara jelas agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

"Ini uang negara, bukan uang pribadi. Setiap rupiah harus jelas ke mana dialirkan, untuk apa digunakan, dan siapa yang bertanggung jawab. Karena itu, kami meminta APH tidak berhenti pada penelusuran administratif, tetapi juga memeriksa Kepala Desa Guruapin agar persoalan ini memperoleh kepastian hukum," tegas mereka.

Desakan tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan kepala desa bukanlah kekuasaan tanpa pengawasan. Setiap penyelenggara pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik.

Kini, masyarakat menunggu langkah nyata aparat penegak hukum. Transparansi tidak cukup disampaikan melalui pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui keterbukaan dokumen, pemeriksaan yang objektif, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

ILON.HI MUHAMMAD M.MARSAOLY