News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Polri Ubah Aturan Kode Etik, Sidang KKEP Kini Bisa Digelar Daring

Polri Ubah Aturan Kode Etik, Sidang KKEP Kini Bisa Digelar Daring

 


JAKARTA — FBINEWS 

Polri memperbarui aturan Kode Etik Profesi dan mekanisme Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026, sidang etik terhadap anggota Polri kini dimungkinkan digelar secara daring atau melalui media elektronik dengan persetujuan Ketua KKEP.


Perubahan tersebut merupakan revisi atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri, sekaligus menyesuaikan mekanisme penegakan etik dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan pelaksanaan tugas.


Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pembaruan aturan ini ditujukan untuk memperkuat penegakan kode etik serta menjaga sikap dan profesionalitas anggota kepolisian.


“Penyesuaian Peraturan Kepolisian ini merupakan bagian dari upaya menjaga sikap dan etika profesi anggota Polri serta meningkatkan pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Polri. Dengan adanya perubahan ini, mekanisme penegakan kode etik memiliki ketentuan yang disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan,” ujar Trunoyudo, Rabu (19/11/2026).


Pangkat Anggota KKEP Diatur Lebih Fleksibel


Salah satu perubahan terdapat pada Pasal 42 ayat (3), yang mengatur persyaratan pangkat anggota Komisi Kode Etik Polri dalam persidangan.


Dalam ketentuan terbaru, anggota KKEP yang bertugas harus memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.


Penyesuaian ini menjadi bagian dari perubahan mekanisme keanggotaan komisi dalam pelaksanaan sidang kode etik.


Terduga Pelanggar Bisa Hadir Secara Elektronik


Perubahan lainnya terdapat pada Pasal 59 ayat (2), yang mengatur kehadiran terduga pelanggar dalam sidang KKEP.


Dalam aturan terbaru, terduga pelanggar wajib menghadiri persidangan secara langsung atau melalui media elektronik, sepanjang mendapat persetujuan Ketua KKEP.


Ketentuan ini memberikan alternatif pelaksanaan persidangan tanpa menghilangkan kewajiban kehadiran terduga pelanggar dalam proses pemeriksaan etik.


Berlaku Sejak 16 November 2026


Perpol Nomor 4 Tahun 2026 merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026.


Peraturan tersebut diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026 dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 799.


Dengan diundangkannya aturan baru tersebut, ketentuan perubahan mekanisme sidang KKEP resmi berlaku.


Polri menyatakan pembaruan regulasi ini menjadi bagian dari penguatan mekanisme penegakan kode etik profesi dan pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Polri.


Masyarakat dapat mengakses dokumen lengkap Perpol Nomor 4 Tahun 2026 melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Polri di https://jdih.polri.go.id/tipe-dokumen/4018?tipe=dokumen.

**

Tags

Newsletter Signup

FBINEWS

Posting Komentar