Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

2021/06/16

Lecehkan Profesi Wartawan, FJSR Dan PERWAST Geruduk PT CBP

Lecehkan Profesi Wartawan, FJSR Dan PERWAST Geruduk PT CBP
 
KABSERANG - FBINEWS.NET

Puluhan Wartawan datangi Pabrik PT Citra Buana Pasta (CBP) di Kawasan Pancatama Desa Leuwi Limus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, (Selasa, 15/06/2021).

Aksi damai tersebut dilakukan buntut dari dugaan pengusiran dan penghalangan saat wartawan hendak mengkonfirmasi terkait pembuangan limbah B3 yang keluar ke saluran drainase yang mengalir bebas dikawasan bahkan alirannya menuju permukiman warga. 


Menurut Koordinator aksi Ansori suteja mengatakan sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oknum security yang menghalangi tugas wartawan saat hendak mengkonfirmasi dugaan pencemaran lingkungan.

"Saya sangat menyayangkan tindakan arogansi oknum security yang diduga melakukan penghalangan wartawan bertugas saat mengkonfirmasi dugaan pencemaran Lingkungan yang dilakukan PT Cipta Buana Pasta" ucap Ansori saat orasi.

"PT CBP telah melakukan Pencemaran lingkungan, karena kita tahu semua bahwa pencemaran lingkungan adalah kejahatan yang serius, nanti kita akan sikapi, dan kita akan lakukan audensi ke LH kenapa pabrik ini masih tetap membuang Limbah diselokan!, dan ini ke aparat polisi kami meminta tolong disikapi karena bicara lingkungan bukan hanya tugas LH tapi kepolisian punya kewenangan untuk mengawasi pencemaran lingkungan" Tegas Ansori yang juga ketua Forum Jurnalis Serang Raya (FjSR).

Sementara itu Ketua Perkumpulan Wartawan Serang Timur (Perwast) Angga Apria Siswanto mengatakan saat menyampaikan orasinya bahwa akan tetap melawan apabila tugas Jurnalis dihalangi, karena wartawan merupakan tugas mulia dan dilindungi Undang Undang Pers. 

"Setiap orang acara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat dan menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 Tahun atau denda Rp 500.000.000 (Lima ratus juta)" tukas Angga.

"Kami akan tetap melawan jika ada jurnalis yang diintervensi oleh siapapun, dan kenapa kedatangan dari rekan rekan kami hanya sebatas konfirmasi itu ditolak oleh mereka, bahkan adanya dugaan intervensi yang dilakukan oleh oknum security PT CBP karena itu kami tetap melawan, ada titik temu atau tidak tetap akan Kami menindaklanjuti dugaan pencemaran lingkungan"Tutup Angga.

Usai berorasi 4 (Empat) perwakilan dari wartawan diterima Perusahaan untuk melakukan mediasi, disaksikan Kapolsek Cikande Kompol Salahudin dan Wakapolsek AKP Dadan serta beberapa aparat kepolisian mediasi berakhir deadlock untuk penjelasan terkait pencemaran lingkungan, untuk penghalangan saat wartawan bertugas, Darwin (Pihak perusahaan-Red) hanya memberikan sangsi surat peringatan.

"Soal Satpam itu urusan kami, bisa saya kasih surat peringatan" kata Darwin.

Namun saat ditanya soal pencemaran lingkungan dengan nada kerasnya Darwin melemparkan masalah ini ke Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Serang.

"Soal pencemaran kamu tanyakan ke LH bukan ke saya, soal IPAL tanya LH ya, tanya ke LH semua, kamu konfirmasi terus ke LH itukan urusan kamu sama LH" Keras Darwin dalam ruang Kantor yang disaksikan aparat kepolisian.

Walau akhir nya Darwin meminta maaf kepada perwakilan wartawan, namun tetap akan melayangkan surat ke LH Kabupaten, Provinsi bahkan ke kementrian.

Aksi yang dikawal aparat kepolisian dari polsek Cikande dan polres Serang ini sempat terjadi insiden yang dilakukan oknum RW diduga membela perusahaan yang mencemari lingkungan ini dapat dilerai aparat kepolisian.(Ari.S/Rls)

2021/06/15

Dalam Sehari Polda Banten Amankan Tiga Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Dalam Sehari Polda Banten Amankan Tiga Pelaku Tindak Pidana Narkoba
 
SERANG - FBINEWS.NET

Dalam waktu 24 jam Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten dan Polres/Polresta Jajaran berhasil mengungkap satu kasus penyalahgunaan narkoba dari hari Minggu 13 Juni 2021 s/d Senin 14 Juni 2021.


Kapolda Banten Irjen Pol Dr. Rudi Heriyanto, S.H., M.H melalui Dirresnarkoba Polda Banten Kombes Pol Lutfi Martadian, S.IK., S.H., M.H menyampaikan dari ungkap kasus narkoba tersebut Polda Banten dan Polres/Polresta Jajaran berhasil mengamankan tiga orang tersangka penyalahgunaan barang terlarang tersebut yang berinisial L, M, A.

“Ditresnarkoba Polda Banten dan Polres/Polresta Jajaran berhasil ungkap tiga kasus dengan mengamankan tersangka tiga orang,” Katanya.

Lebih lanjut Kombes Pol Lutfi Martadian, S.IK., S.H., M.H, mengatakan untuk pengungkapkan kasus penyalahgunaan narkoba ini Ditresnarkoba Polda Banten dan Polres/Polresta Jajaran mengamankan barang bukti narkotika jenis Shabu.

“Ditresnarkoba Polda Banten dan Polres/Polresta Jajaran berhasil amankan Barang Bukti Shabu sebanyak 5,44 gram dan satu buah pipet kaca,” Ujarnya

Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi menambahkan bahwa atas perbuatannya tersangka akan dikenakan pasal 114 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1), UU No 35 Th. 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. 

Kemudian Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi juga mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjauhi narkoba dan dapat melaporkan ke pihak berwajib apabila mengetahui ada penyalahgunaan narkoba.

"Kami mengajak kepada masyarakat untuk berperang melawan narkoba, hindari Narkoba dan mohon peran aktif masyarakat, agar bisa membantu polisi dalam berantas Narkoba dengan cara melaporkan ke Polisi terdekat, mengawasi prilaku anak-anak kita dan awasi rumah-rumah kontrakan yang rawan digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba," ujarnya.(Ari.S)

2021/06/11

Polda Malut Tingkatkan Status Kasus Oknum DPRD Malut Tabrak Polantas



Polda Malut Tingkatkan Status Kasus Oknum DPRD Malut Tabrak Polantas
 
TERNATE -FBINEWS.NET

Kepolisian daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) akhirnya meningkatkan status kasus oknum anggota DPRD Maluku Utara yang sengaja menabrak polisi lalulintas yang saat melaksanakan tugas mengurai kemacetan.

Peningkatan status kasus dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan 4 orang saksi dan gelar perkara peningkatan status oleh tim penyidik Ditreskrimum Polda Malut pada 9 Juni 2021 lalu.

Kabid Humas Polda Malut, Kombes Pol Adip Rojikan kepada FBI News.net didampingi Kasubdit I Ditreskrimum, Kompol Arinta Fauzi, Jumat (11/6/2021) menegaskan, penyelidikan kasus oknum anggota DPRD Malut tersebut dilakukan berdasarkan laporan polisi nomor: LP/44/V/2021.

"Kami akan segera mengirim Surat Perintah untuk Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke JPU agar mengetahui siapa," ungkap Adip.

Adip menyatakan, dalam kasus ini, selain meningkatkan status kasus, anggota juga sudah mengamankan barang bukti berupa satu unit ponsel merek Samsung yang digunakan merekam peristiwa tersebut.

“Untuk calon tersangka sendiri, akan dijerat dengan Pasal 212 dan pasal 335 ayat 1 KUHP pidana serta pasal 311 ayat 1 UU Nomor 22/2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan,” pungkasnya. 
(ILON HI M)

2021/06/10

Kabidkum Polda Banten : Majelis Hakim Menolak Gugatan Terhadap Polsek Cilegon

Kabidkum Polda Banten : Majelis Hakim Menolak Gugatan Terhadap Polsek Cilegon
   
KOTA SERANG - FBINEWS.NET

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menolak gugatan atas nama Aan Kunaefi melalui kuasa hukumnya Agus Surahmat, S.H.

Dimana sebelumnya, Aan Kunaefi melalui kuasa hukumnya Agus Surahmat, S.H. melaporkan Kejaksaan Negeri Cilegon selaku Tergugat I dan Polsek Cilegon selaku Tergugat II ke Pengadilan Negeri Serang. Dimana menurutnya, Penyidik Unit Reskrim Polsek Cilegon telah lalai dengan tidak mengirimkan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap penggugat.


Terkait hal tersebut, gugatan pelapor atas nama Aan Kunaefi ditolak oleh Majelis Hakim, dimana sebagai Hakim Ketua Edwin Yudhi Purwanto, S.H., M.H, Hakim Anggota 1 Hasmy, S.H., M.H, Hakim Anggota 2 Nurhadi AS, S.H., M.H dan Panitera pengganti Jefry Novirza, S.H di Pengadilan Negeri Serang. Kamis, (10/06/2021).

Saat ditemui, Kabidkum Polda Banten Kombes Pol Drs. Achmad Yudi Suwarso S.H.,M.H yang juga selaku pendamping Tergugat II Polsek Cilegon membenarkan atas putusan Majelis Hakim yang menolak gugatan atas nama Aan Kunaefi.

"Hari ini saya baru saja menghadiri sidang perdata sebagai Tergugat II (dua) yang bernomor: 173/Pdt.G/2020/Pn. Srg. Dimana dalam sidang putusan ini, majelis hakim menolak tuntutan Penggugat dalam hal ini saudara Aan Kunaefi. Dimana menurut majelis hakim gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)," ujar Achmad Yudi.

Adapun putusan Majelis Hakim, lanjut Achmad Yudi menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.430.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). (Ari.S)

Sumber Bidhumas Polda Banten

2021/06/07

Polri Limpahkan Tahap I Berkas Kasus Dugaan Suap Bupati Nganjuk

Polri Limpahkan Tahap I Berkas Kasus Dugaan Suap Bupati Nganjuk
 
JAKARTA - FBINEWS.NET

Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, ke pihak Kejaksaan Agung (Kejagung). 

"Penyerahan berkas perkara tahap I diberikan ke Jaksa Peneliti atau Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung pada hari ini," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (7/6).

Pelimpahan tahap I itu terdiri dari tujuh berkas perkara untuk tujuh orang tersangka. Menurut Argo, setelah pelimpahan, pihaknya menunggu dari Kejagung apakah berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap atau belum.

Apabila nantinya dinyatakan lengkap, kata Argo, pihak penyidik bakal langsung melakukan tahap II atau pelimpahan barang bukti dan tersangka ke Korps Adhyaksa. 

"Pelimpahan berkas perkara sebagaimana diamanatkan KUHAP untuk dilakukan penelitian selama waktu tertentu (14 hari), dan apabila dinyatakan cukup dan lengkap maka penyidik mempunyai kewajiban untuk melakukan tahap II," ujar Argo. 

Dalam kasus ini, KPK bersama Bareskrim Polri telah menetapkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) sebagai tersangka dugaan suap terkait pengisian jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur.

Selain Novi, KPK dan Bareskrim Polri juga telah menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka.
Mereka yakni Camat Pace Dupriono (DR), Camat Tanjungnaom Plt. Camat Sukomoro Edie Srijato (ES), Camat Berbek Haryanto (HY), Camat Loceret Bambang Subagio (BS), Mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW), dan Ajudan Bupati Ngajuk M. Izza Muhtadin.(Red)

2021/06/03

PERKARA NO 6/Pdt.G/2021/PN LABUHA DI CABUT GUGATAN NYA



 




Halsel -fbinews -Net 

Pantauan media ini, Rabu tgl 2 juni 2021 perkara antara ANIS KAMARULLAH sebagai Penggugat dan BACO BUGIS sebagai tergugat yang objek sengketa nya berada di desa mandaong kecamatan bacan selatan kabupaten halmahera selatan. kuasa hukum tergugat, Darman Sugianto, SH. MH dan Faisal, SH saat di kompirmasi oleh media fbinews membenarkan bahwa perkara sengketa no. 6/Pdt.G/2021/PN labuha yang objek nya di desa mandaong betul di tundah sebab istri almarhum labura yaitu wa abe, merupakan saksi keterangan ahli waris meninggal satu bulan yang lalu sehingga majelis Hakim yang memimpin perkara tersebut yaitu KARTIKA WATI, SH memerintahkan kepada kuasa Hakum pengguggat, Djestilona Kobu Kobu, SH. MH untuk mencabut perkara tersebut ucap kuasa hukum tergugat. lanjut kuasa hukum tergugagat mengatakan, persidangan kemarin adalah agenda pembacaan gugatan dari kedua belah pihak tetapi kemudian majelis Hakim mengatakan/menyampaikan kepada kedua belah pihak yang bertikai sesuai KUHP agar pengguggat mencabut perkara di maksud dan kemudian di daftar kan kembali ucap kuasa hukum tergugat. (latif maruapey)

2021/05/31

Organisasi Jurnalis Kecam Pengusiran Wartawan oleh Anggota Trantib dan Polisi Sepatan Timur


 
TANGERANG - FBINEWS.NET

Organisasi Jurnalis Tangerang memprotes pengusiran Jurnalis yang sedang bertugas meliput Pemilihan Antar Waktu ,(PAW) kepala Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Tumur Kabupaten Tangerang.


Seorang jurnalis yang diusir itu adalah Budi dari Angket24.Id yang tergabung di wadah Jurnalis Tangerang Raya dengan Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI ) Cabang Banten dan Media tersebut tergabung Di Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Banten. 

Pengusiran itu merupakan tindakan menghalang-halangi kerja jurnalis dan melanggar Undang-undang atau UU Pers.

Dewan pembina Jurnalis Tangerang Raya (JTR) Herwanto menjelaskan , berdasarkan kronologi yang disampaikan Budi , peristiwa ini terjadi saat dirinya hendak mewawancarai Panitia Pemilihan Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Lebak Wangi


Budi yang sehari-hari bertugas meliput di wilayah Tangerang Utara, mencoba ingin mewawancarai Panitia secara PWA secara sopan dan minta izin terlebih dahulu kepetugas keamanan depan,beberapa menit menunggu tiba tiba petugas keluar dari dalam lain orang dengan bahasa kasar mengusir Budi untuk keluar dari halaman ,"Seorang petugas Satpol PP bersama anggota Polisi Polsek Sepatan ,tiba tiba mengusir wartawan dengan bahasa kasar sambil melakukan fisik terhadap wartawan tersebut ,selaku Wartawan budi yang mengerti tugas dan tuk fungsi Jurnalis tidak memberikan perlawanan .Dirinya menulis dan melaporan kepada redaksi maupun pimpinan Organisasi Wartawan,Tutur Herwanto. 

Dia menyatakan, kejadian Budi merupakan satu dari sekian banyak pengalaman buruk yang dialami jurnalis yang meliput diwilayah Sepatan Timur,Tapi tidak pernah ramai waktu itu,dikarena Kapolsek Sepatan Pak Gusti cepat merangkul para wartawan yang berada di Wilayah Pantura tidak seperti Kapolsek Sepatan Sekarang ini,anggotanya ikut mengusir,Seperti tidak mengerti Tugas sebagai Polri,katanya.

"Sebagai pejabat publik maupun petugas hukum,seharusnya mengetahui tugas jurnalistik ,Dimana tugas Jurnalis sudah diatur dan dilindungi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Atas dasar itu, Pendiri JTR mengecam tindakan menghalang-halangi tugas jurnalis saat meliput PAW. Sebagai pejabat yang memiliki tanggungjawab kepada publik, Camat Sepatan Timur maupun Kapolsek Sepatan apalagi Panitia PAW yang ditugaskan dari Kecamatan Sepatan seharusnya membuka diri untuk diwawancarai oleh jurnalis yang bekerja untuk kepentingan publik. "Hak jurnalis untuk mendapatkan informasi publik dilindungi oleh Undang-undang UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata.

Herwanto juga selaku pendiri Perkumpulan Jurnalis Tangerang Raya (JTR) mengatakan,tolong para pejabat Publik harus dapat bersinergi dengan baik,karena ini buat kepentingan bersama,Selama bertahun tahun hubungan antara pejabat Publik di Kabupaten Tangarang maupun diwilayah Tangerang Utara sangatlah berjalan dengan baik,jangan karena memikirkan untungan pribadi,kerja sama yang sudah bangun cukup lama hancur,tuturnya.

Ketua PWI Banten Rian Nopandra menjelaskan,kinerja para jurnalistik dilindungi Undang-undang. Maka tidak ada pihak dapat menghalangi kerja para jurnalistik ,apalagi dengan cara mengancam, mengintimidasi atau dengan cara negatif lainya, itu berarti melawan undang-undang,Seperti yang diceritakan oleh Jurnalis Angket24.id,yang mengalami kelakuan tidak baik oleh para petugas Pemerintah dilapang,kata Rian Nopandra yang akrab dipanggil Opan,Senin,(31/5/21).(Rls/Ari.)