MASYARAKAT MEKARLAKSANA BERSAMA ALIANSI SERIKAT MAHASISWA DAN PEMUDA CIANJUR DEMO DI DEPAN KANTOR INSPEKTORAT CIANJUR

Bergejolaknya masyarakat terhadap Pemerintah Desa Mekarlaksana yang tidak transparansi atas penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) yang dikarenakan masyarakat tidak dilibatkan dalam penyaluran anggaran Oleh oknum kepala Desa sehingga masyarakat menduga ada indikasi KORUPSI.

Dalam rangka menyuarakan aspirasinya, Aliansi Serikat Mahasiswa Dan pemuda cianjur yang berjumlah kurang lebih seratus orang, menyuarakan aksinya langsung didepan Halaman Kantor Inspektorat cianjur, hal ini dipicu bahwa adanya oknum kepala Desa Mekarlaksana yang sudah merasa kebal hukum, dan mengenal petugas Kejaksaan sehingga dirinya merasa diatas angin. 

Namun selang beberapa menit setelah berorasi pihak Inspektorat merespon dan meminta 5 orang perwakilan Masyarakat untuk melakukan mediasi.

Dari Hasil kesimpulan setelah berkas bukti dugaan pelanggaran penyimpangan oknum kades Mekarlaksana kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur anggaran 2017/2018 diserahkan beberapa Hari yang Lalu, bahwa Satu minggu kedepan pihak Inspektorat akan melakukan evaluasi Turun kelapangan, serta akan melakukan klarisifikasi kepada masyarakat Desa Mekarlaksana.

Dihari yang sama aksi orasi terus berlangsung dan dilanjutkan ke Kantor kejaksaan Negri Cianjur, setelah massa berkumpul didepan gerbang  langsung direspon pejabat kejaksaan, Dan beberapa berkas dugaan penyimpangan oknum kades diserah terimakan.

Pejabat Kejaksaan mengatakan “Kami meminta waktu Dua minggu untuk mempelajari Apa yang menjadi permasalahan Kades Mekarlaksana, dan kami akan profesional untuk melakukan pekerjaan ini, dan Kita lihat seperti apa nanti hasilnya , kami telah terima Empat berkas yang telah di adukan Dari masyarakat Dan kejaksaan mencatatnya”. 

Disela-sela orasi Tokoh Masyarakat Jarkasih mengungkapkan kepada awak media FBINews bahwa “Dengan kasus dugaan penyimpangan Kepala Desa mekarlaksana agar bisa dituntaskan dan supaya diberikan sebuah penindakan serta sikap  yang profesional, mengingat tidak adanya ketransparanan dalam anggaran pembangunan baik Dana yang bersumber Dari pusat maupun yang lainya, Dan kami perjelas bahwa kami selaku Masarakat pada umumnya tidak terlibat langsung dalam pembangunan, dan kami juga menduga kental sekali nepotisme didesa mekarlaksana.  

Kami juga melihat bukan Hanya kasus ini saja, ditahun 2016 kami pernah melaporkan kepada kejaksaan negri Cianjur atas dugaan penyimpangan anggaran namun sampai saat Ini belum Ada realisasinya. "Ungkap Jarkasih 

(A Wahid)