-->

TERKAIT STATMEN KETUA HNSI KABUPATEN BANGKA MENDAPAT TANGGAPAN WAKIL KETUA DPRD BABEL "DEDY YULIANTO


Bangka -  FBINews. 

Terkait statmen ketua HNSI kabupaten Bangka tentang, SPDN hanya memgambil keuntungan semata tidak memikirkan  nasih nelayan untuk mendapatkan bakan bakar jenis solar mendapat tanggapan wakil ketua dprd provinsi kepulauan bangka belitung Dedy Yulianto. 
Saat dikonfirmasikan awak medya fbinews di ruang kerjanya Dedy Yulianto mengatakan, mestinya Ridwan selaku ketua HNSI kab. Bangka tahu spdn hanya sebagai penyalur ke kapal-kapal nelayan yang mempunyai dokumen lengkap sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh spdn PPN sungailiat. 

Pemilik yang disampaikan oleh Ridwan nelayan tersebut hanya mepunyai pas kecil, tidak ada rekomendasi dari DKP Dan tidak ada rekomendasi pembelian solar dari PPN yang berlaku 1x24 jam.
Mestinya Ridwan menelusuri terlebih dahulu kelengkapan surat-surat kapalnya BARU ngomong, karnah hampir 2000 kapalyang berlabuh di Pelabuhan perikanan jelitik, Dan lebih kurang 600 kapal yang lengkap surat-suratnya, mereka betul punya kapal, namun surat-suratnya mati, semestinya HNSI paham regulasi pendistribusiannya di spdn.
Mestinya HNSI membantu pengawasannya benar-benar nelayan apa bukan yang membeli solar di spdn dilingkungan pelabuhan perikanan nelayan sungailiat. 
Kalau sudah keluar dari spdn bakan sudah dilautan itu bukan tanggung kawan pemilik spdn lagi. Bahkan banyaknya tambang timah jenis perahu (T.I apung laut Reed) di peraturan air kantung sungailiat yang hingga saat ini, mengapa HNSI tidak pernah berperan dan HNSI tidak pernah untuk menyarakan aktifitas TI-TI apung laut di peraturan air kantung sungailiat selama ini kata Dedy Yulianto kepada awak medya fbinews. 

Patut diduga ada permainan long kalingkong antara ketua HNSI kab. Bangka dengan pemilik TI yang beraktifitas di perairan air kantung sungailiat, untuk itu Dedy Yulianto minta kapolda provinsi babel untuk mengusut tuntas koordinasi yang dilakukan oknum-oknum HNSI kab. Bangka. 

Selain itu juga terkait aktifitas pendalaman alur muara air kantung jalas-jelas menyalahi Ijin, pasir menjadi menumpuk back bukit di kiri kanan alur kapal nelayan mana hnsi pernah bersuara, itu yang semestinya disuarakan oleh HNSI to kab. Bangka jangan nengorbankan kepentingan nelayan demi untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Dedy Yulianto mengatakan berapa banyak nelayan yang meninggal menjadi korban karena kapalnya pecah akibat dangkalnya alur muarah air kantung, mana HNSI ada peduli. Dan juga pak yang sama juga terkait dengan dana csr dari kip-kip yang beroperasi di perairan air kantung sungailiat yang sudah ada tersangkanya untuk tahun 2018 tidak menutup kemungkinan dari tahun 2011 sampai sekarang tidak menutup kemungkinan oknum HNSI juga terlibat.

Dedy Yulianto minta aparat Penegak hukum dalam hal ini kapolda dan kejati provinsi kepulauan bangka belitung dapat mengusut tuntas dana csr dari kip-kip yang beroperasi di perairan air kantung sungailiat apakah sesuai peruntukannya untuk masyarakat, karena banyak masyarakat yang tidak menikmati dari dana konpensasi yang di keluarkan oleh kip-kip yang beroperasi di perairan air kantung sungailiat yang disampaikan Dedy Yulianto kepada wartawan Fbinews sebagai penutupnya. 

 Ali Rachmansyah
 Advertisement Here
 Advertisement Here