2019/01/29

DIDUGA LAKUKAN PUNGLI DALAM PROGRAM PTSL BENDAHARA POKMAS PORIS JAYA SEBUT KETERLIBATAN KELURAHAN DAN KECAMATAN

Tags

Tangerang - FBI News.net

Adanya pembiayaan yang nilainya sangat tidak wajar dengan nominal diluar kontek yang sesungguhnya, bahwa pemanfaatan yang terjadi seperti di Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batuceper Tangerang, oknum panitia pokmas  kelurahan telah mengomersilkan dengan tarif per bidang tanah sampai jutaan rupiah bahkan belasan juta yang ditarif langsung kepada sipenerima manfaat perbidang nya. 

Setelah awak media investigasi dan menggali sebuah informasi kaitan program penyertifikatan tanah, melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di lapangan kuat dugaan bahwa program PTSL  jadi ajang pungli Dan ajang bancakan.

Dalam program Penyertifikatan atau PTSL khususnya Kecamatan Batuceper Tangerang, oknum Pokmas kelurahan Poris Jaya sangat percaya diri dengan menyebutkan bahwa adanya masuk anggaran tiga persen (3%) Dari Nilai NJOP untuk pihak kelurahan Dan kecamatan.

Pungutan terjadi dengan berdalih biaya ukur patok, materai dan pemberkasan yang dilakukan oleh segelintir oknum pokmas, padahal telah jelas Sesuai SKB3 mentri pembiayaan Hanya 150 ribu tidak mencapai jutaan rupiah. 

Saat didatangi Bendahara Pokmas Kelurahan Poris Jaya dirumahnya 27/01/2019 saudara H. Buchori mengatakan kepada media,

"Untuk biaya sertifikat program PTSL ada biaya yang harus ditanggung masyarakat, itupun hasil musyawarah kesepakatan bersama saya sampaikan ada biaya yang harus ditanggung 3% dari nilai NJOP untuk pihak kecamatan dan pihak kelurahan PPAT,  iya ini adalah dasar aturanya", jelas Buchori. 

"Kalau berbicara sama seperti rukun islam  perumpamaan nya, dalam PTSL pun sama ada syarat nya", Kata seorang haji Buchori pemilik yayasan. 

Ditanggapi Oleh Ketum LSM BAHTRA saudara Pakcik Hasibuan, "Seharusnya Perbuatan melawan hukum mesti ditindak lanjuti supaya menjadi efek jera untuk para oknum, kepentingan masyarakat itu sangat penting namun Jangan sampai ada azas manfaat, Karena dalam program PTSL Itu Gratis tidak ada biaya apapun terlebih-lebih jutaan rupiah, ini sudah tidak benar dengan oknum Pokmas poris Jaya Sehingga menyebut Ada penyetoran 3% kepada pihak kelurahan dan kecamatan ini adalah Kejahatan korporasi rugikan masyarakat banyak, dikali jumlah Seribu pemohon saja oknum tersebut meraup miliaran, permasalahan ini Harus dilaporkan kepada pihak terkait supaya oknum merasakan akibat dari perbuatanya, dan dengan dugaan ini patut dicontoh seperti lurah peninggilan gara-gara pungli kini dipidana", paparnya dengan Geram. 

Harapan seorang tokoh masyarakat yang ada di kelurahan Poris Jaya namun enggan disebutkan namanya, kepada media mengungkapkan sebuah apresiasi nya dalam kontek program PTSL, program ini menjadi ajang pemanfaatan dan menjadi program yang tidak pasti, katanya Presiden Jokowi mengatakan program ptsl gratis nyatanya Ada biaya yang dimintai oleh Pokmas. 

"Saya tahu sekali bahwa Ada ketua Pokmas saat ini sedang nyaleg dari salah satu partai dan Bendahara pokmas pemilik yayasan, apakah Perbuatan mereka dengan dugaan melakukan pelanggaran tidak bisa dipidanain. dengan menarip anggaran 1,5 juta pertiap pemohon, Ungkapnya. 

Peraturan Presiden no 87 tahun 2016 tentang satgas saber Pungli dan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sesuai UU tersebut, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Wahid & Tim 


EmoticonEmoticon