Prof Hermawan Ulas Arah Kebijakan Kapolri di Tengah Proses Reformasi Polri
10.05
0
Jakarta – Fbinews
Prof Hermawan Sulistyo meluncurkan buku berjudul Alter Ego Listyo Sigit Presisi: Sebuah Biografi Kebijakan yang mengulas dinamika kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Buku tersebut membedah berbagai keputusan strategis Kapolri dalam konteks reformasi Polri.
Peluncuran sekaligus bedah buku digelar di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri pada Rabu (4/2/2026). Forum ini menjadi wadah diskusi akademik untuk membahas reformasi Polri serta kepemimpinan Jenderal Sigit di tengah tantangan institusional.
Sebagai penulis, Prof Hermawan menjelaskan bahwa buku tersebut disusun untuk meluruskan sejumlah persepsi publik yang dinilainya kurang tepat terhadap kebijakan Kapolri, termasuk anggapan adanya insubordinasi kepada Presiden.
"Ada mispersepsi bahwa semua ini seolah diorkestrasi dan Kapolri dianggap membangkang Presiden. Itu keliru. Tim Reformasi Polri sudah dibentuk jauh sebelum ada keputusan pemerintah. Polri bagian dari pemerintah," kata Prof Hermawan.
Ia menambahkan, buku tersebut juga menyoroti berbagai keputusan strategis dan taktis yang diambil Jenderal Sigit dalam kondisi yang tidak mudah, terutama saat menangani perkara besar yang berdampak luas terhadap institusi Polri.
"Bagaimana seorang Kapolri harus mengambil keputusan sulit untuk menyelamatkan institusi, itu tidak mudah. Buku ini tidak untuk memuji, tapi untuk mendudukkan keputusannya secara proporsional," ucapnya.
Menurut Prof Hermawan, sikap tegas Kapolri yang kerap ditampilkan dalam forum resmi sering kali disalahartikan sebagai bentuk pembangkangan.
"Kapolri juga bisa tegas. Ketegasan itu bukan pembangkangan. Pembangkangan baru terjadi jika Presiden sudah memutuskan A, lalu Kapolri mengatakan B," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, mantan Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana menekankan pentingnya memahami posisi Polri dalam sistem demokrasi sebagai polisi sipil.
"Polisi adalah polisi sipil dalam negara demokrasi. Polisi demokratis menjalankan supremasi hukum, menjamin hak asasi manusia, serta bekerja secara transparan dan akuntabel," ujar Komjen Chryshnanda.
Ia menambahkan bahwa reformasi Polri merupakan proses berkelanjutan yang perlu ditempatkan dalam kerangka dialog demokratis yang sehat.
"Kalau kita negara demokrasi, berarti ada ruang dialog dan diskusi. Peganglah demokrasi itu dengan baik dan benar," pungkasnya.
**
Posting Komentar