Polda Kaltim Terima Kunjungan Tim BPK RI, Perkuat Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

fbinews 11.03 0

Balikpapan – Fbinews

Polda Kalimantan Timur menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI yang berlangsung di Gedung Rupatama Polda Kaltim, Senin (27/07/2026). Kegiatan ini menandai dimulainya pemeriksaan pendahuluan terhadap aspek kinerja dan tata kelola di lingkungan Polda Kaltim beserta seluruh jajarannya.

Tim BPK RI yang dipimpin Ketua Tim Dr. Totok Sucahyo, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA., CFrA., disambut langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., didampingi Wakapolda Kaltim Brigjen Pol. Adrianto Jossy Kusumo, S.H., M.Han., serta dihadiri para Pejabat Utama Polda Kaltim. Kegiatan tersebut juga diikuti secara virtual oleh seluruh Polres jajaran Polda Kaltim.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI meliputi dua aspek utama, yakni Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2025 hingga Semester I Tahun 2026, serta Pemeriksaan Pendahuluan atas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2024 hingga Semester I Tahun 2026 di lingkungan Polda Kaltim dan jajaran.

Dalam sambutannya, Kapolda Kaltim menegaskan bahwa pemeriksaan BPK RI merupakan bagian dari mekanisme pengawasan eksternal yang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, efektif, serta sesuai prinsip good governance. Menurutnya, proses pemeriksaan harus dipandang sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.

“Saya berharap pemeriksaan ini hendaknya tidak dipandang sebagai proses formalitas administratif ataupun kegiatan mencari kesalahan semata, melainkan menjadi momentum evaluasi dan sarana memperoleh rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan demi mewujudkan tata kelola organisasi yang semakin baik,” ujar Irjen Pol. Endar.

Kapolda menjelaskan bahwa pemeriksaan terkait pencegahan dan penanganan TPPO memiliki nilai strategis karena kejahatan tersebut menjadi perhatian nasional sekaligus bagian dari komitmen Polri dalam melindungi hak asasi manusia. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara menuntut sinergi yang semakin kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah dan menangani TPPO.

Selain itu, pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) diharapkan mampu memastikan seluruh anggaran dan aset negara dikelola secara profesional, tertib administrasi, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pengelolaan anggaran dan aset negara yang profesional, akuntabel, dan efisien merupakan fondasi utama dalam mendukung operasional kepolisian guna mewujudkan Polri yang Presisi. Karena itu saya meminta seluruh jajaran memberikan dukungan penuh, menyiapkan data secara lengkap, akurat, jujur, dan tepat waktu selama proses pemeriksaan berlangsung,” imbuhnya.

Kapolda juga menginstruksikan seluruh Kepala Satuan Kerja dan Kapolres jajaran agar bersikap kooperatif serta proaktif selama proses pemeriksaan. Ia menekankan bahwa setiap temuan maupun rekomendasi dari Tim BPK RI harus dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola organisasi.

Ia juga menegaskan komitmen Polda Kaltim untuk selalu terbuka terhadap berbagai masukan yang diberikan oleh Tim BPK RI.

“Kami berkomitmen untuk kooperatif dan terbuka selama proses pemeriksaan berlangsung. Apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas maupun administrasi, kami siap menerima arahan, masukan, dan rekomendasi sebagai upaya penyempurnaan kinerja, pengelolaan anggaran, penataan aset BMN, serta efektivitas pencegahan TPPO di jajaran Polda Kalimantan Timur,” pungkasnya.

**