Puluhan Kepala Sekolah Banyuasin Terjaring OTT di Hotel Palembang, Dua Oknum PPPK Jadi Tersangka

Fbinewsbanten 00.58 0

Palembang — Fbinews

Puluhan orang yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara sekolah, pihak vendor hingga keluarga kepala sekolah diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan.

OTT tersebut berlangsung pada Kamis (17/9/2026) di sebuah hotel berbintang di Kota Palembang. Polisi mengamankan mereka saat kegiatan bimbingan teknis (bimtek) atau seminar berlangsung.

Dalam penggerebekan sekitar pukul 12.20 WIB, penyidik menemukan adanya dugaan transaksi penyerahan uang tunai yang berkaitan dengan pencairan dana pendidikan.

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi kemudian menetapkan dua oknum staf PPPK Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin, yakni RB (30) dan RD (30), sebagai tersangka.

Keduanya diketahui bertugas di bidang kelembagaan serta sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Banyuasin.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan atau pungutan fee dalam pencairan Dana Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 untuk 21 sekolah dasar (SD) di Kabupaten Banyuasin.

RB dan RD diduga meminta komitmen fee sebesar 1 persen dari dana revitalisasi yang diterima sekolah. Dari jumlah tersebut, sekitar 0,70 persen diduga diminta untuk dibayarkan di awal.

Dalam OTT tersebut, jumlah orang yang diamankan dilaporkan berada di kisaran 21 hingga 28 orang. Mereka kemudian dibawa ke Mapolda Sumsel untuk menjalani pemeriksaan.

Penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain uang tunai Rp30.990.000, dua unit laptop, sejumlah telepon seluler, serta catatan rekapitulasi nama-nama sekolah.

Meski puluhan kepala sekolah ikut diamankan dalam OTT, status hukum mereka tidak serta-merta sebagai tersangka. Sebagian besar masih diperiksa sebagai saksi maupun pihak yang diduga menjadi korban pemerasan.

Polda Sumsel masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan pungutan dalam pencairan dana revitalisasi pendidikan tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

**