Usai Sidak Cibinong, DPR Bakal Sisir Lapas se-Indonesia: Jadi Pintu Masuk Reformasi Pemasyarakatan

Fbinewsbanten 23.25 0

Jakarta -  FBINews  

Kasus fasilitas yang menjadi sorotan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, menjadi perhatian serius Komisi XIII DPR RI. Temuan tersebut kini disebut sebagai salah satu pintu masuk untuk mendorong reformasi tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan, pembenahan pemasyarakatan tidak hanya diarahkan pada persoalan yang muncul di Lapas Cibinong. Komisi XIII saat ini telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menyusun langkah pembenahan secara lebih luas.

"Kami juga sedang melakukan fungsi pengawasan di beberapa masa sidang. Kita sudah membentuk Panja Pemasyarakatan. Jadi sebetulnya bukan hanya dalam konteks kasus Cibinong," ujar Sugiat dalam konferensi pers, Rabu (30/9/2026).

Menurut Sugiat, keberadaan Panja menjadi bagian dari upaya Komisi XIII untuk melihat persoalan pemasyarakatan secara menyeluruh. Berbagai persoalan di lapas dan rumah tahanan (rutan) akan menjadi bagian dari evaluasi, sehingga pembenahan tidak berhenti pada satu kasus atau satu daerah.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menambahkan, rekomendasi terkait penertiban aset maupun fasilitas yang dinilai diskriminatif juga tidak semestinya hanya diterapkan di Lapas Cibinong.

Ia menegaskan, prinsip penataan dan akuntabilitas harus diterapkan secara menyeluruh di seluruh lapas dan rutan di Indonesia.

"Sehingga prinsip akuntabilitas, integritas, keberpihakan pada keadilan bisa dirasakan oleh semua warga binaan," kata Dewi.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang mencuat dari Lapas Cibinong kini dibawa ke level kebijakan yang lebih luas. Komisi XIII DPR RI melalui Panja Pemasyarakatan akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan, termasuk memastikan adanya perlakuan yang adil bagi seluruh warga binaan.

Dengan demikian, sorotan terhadap Lapas Cibinong tidak hanya berhenti pada penertiban fasilitas, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola pemasyarakatan secara nasional.

**