KPK Amankan 20 Orang dalam OTT di Klaten, Bupati Hamenang Wajar Ismoyo Ikut Ditangkap

Fbinewsbanten 21.43 0

KLATEN - FBINEWS  

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 20 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Jakarta, Kamis (15/10/2026). Salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo.

Dalam operasi tersebut, tim penindakan KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dengan hitungan awal mencapai sekitar Rp1 miliar. Hingga Kamis malam, sejumlah pihak yang terjaring masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi sasaran operasi.

DUA LOKASI PEMERIKSAAN

Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan dilakukan di dua lokasi berbeda. Mereka yang ditangkap di wilayah Klaten, termasuk Bupati Hamenang, menjalani pemeriksaan di Polres Klaten.

Sementara itu, sejumlah pihak yang diamankan di Jakarta dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Langkah tersebut dilakukan guna mengungkap peran masing-masing pihak serta menelusuri dugaan aliran uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

LIBATKAN ASN PEMKAB, OKNUM BPK, DAN SWASTA

OTT ini tidak hanya menyasar unsur penyelenggara negara, tetapi juga sejumlah pihak dari berbagai latar belakang.

Berdasarkan informasi awal, pihak yang diamankan meliputi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, oknum ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pihak swasta.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut masih didalami penyidik untuk mengetahui hubungan dan peran masing-masing dalam dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.

DIDUGA TERKAIT PENGADAAN BARANG DAN JASA HINGGA AUDIT BPK

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa perkara ini diduga berkaitan dengan penerimaan hadiah atau suap dalam sejumlah urusan pemerintahan.

Fokus pendalaman antara lain mencakup dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ), perizinan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD), serta dugaan pemberian uang untuk memengaruhi atau mengondisikan hasil pemeriksaan audit BPK.

Penyidik masih menelusuri dugaan praktik tersebut, termasuk kemungkinan adanya komunikasi dan transaksi antara pihak-pihak yang diamankan.

KPK DALAMI PERAN PIHAK YANG DIAMANKAN

Hingga saat ini, seluruh pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan untuk menentukan status hukum masing-masing.

Sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

KPK diharapkan segera menyampaikan perkembangan resmi mengenai konstruksi perkara, pihak yang bertanggung jawab, serta status hukum para terperiksa setelah proses pemeriksaan awal selesai.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena dugaan perkara menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengadaan barang dan jasa, serta proses pemeriksaan keuangan negara.

**