CAK IMIN SEBUT BUTUH RP110 TRILIUN UNTUK COVER SELURUH WARGA MISKIN PBI, APBN BARU SIAP RP68 TRILIUN
JAKARTA — FBINEWS
Pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp110 triliun untuk menjamin seluruh masyarakat miskin mendapatkan perlindungan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkapkan kebutuhan anggaran itu dalam pembahasan simulasi cakupan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin, terutama kelompok desil 1 hingga 5.
“Dibutuhkan sekitar Rp110 triliun. Bagaimana simulasi dari implementasi seluruh warga miskin ter-cover, terutama kalau bisa desil 1-5,” kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, hingga akhir Desember 2026, pemerintah baru mampu mengalokasikan anggaran sekitar Rp68 triliun dari APBN untuk program tersebut. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan pendanaan sekitar Rp42 triliun agar cakupan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin dapat terpenuhi.
Cak Imin pun mempertanyakan kemampuan APBN dalam menanggung tambahan kebutuhan anggaran tersebut. Menurutnya, mengandalkan penerimaan pajak semata akan menjadi tantangan di tengah besarnya kebutuhan pembiayaan berbagai program pemerintah.
“Berarti masih butuh berapa lagi? Yang terus terang akan sulit kalau mengandalkan pajak dari APBN kita,” ujarnya.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Cak Imin mendorong pemerintah agar meningkatkan sumber pendapatan negara di luar sektor perpajakan. Optimalisasi kekayaan alam, menurutnya, dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat penerimaan negara.
Ia menilai pemanfaatan potensi sumber daya alam secara maksimal perlu dilakukan agar pemerintah memiliki ruang fiskal lebih besar dalam membiayai program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Peningkatan pendapatan negara dari sektor nonpajak diharapkan dapat membantu menutup kekurangan pembiayaan, sekaligus memperluas jangkauan perlindungan kesehatan bagi kelompok masyarakat miskin.
Pernyataan tersebut menyoroti tantangan pemerintah dalam memastikan seluruh masyarakat miskin memperoleh akses layanan kesehatan, di tengah keterbatasan anggaran dan kebutuhan pembiayaan program perlindungan sosial yang terus meningkat.
**

Posting Komentar