DPD USULKAN INDONESIA MILIKI LEBIH DARI SATU WAKIL PRESIDEN, PEMBAGIAN BERDASARKAN WILAYAH JADI GAGASAN
JAKARTA — FBINEWS
Wacana penambahan jumlah wakil presiden di Indonesia kembali mencuat. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, mengusulkan agar Indonesia mempertimbangkan memiliki lebih dari satu wakil presiden guna memperkuat efektivitas pemerintahan sekaligus memperluas keterwakilan wilayah,(20/11)
Gagasan tersebut disampaikan Sultan di sela pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) di Jakarta. Ia menilai luas wilayah Indonesia, keberagaman daerah, serta kompleksitas pembangunan nasional menjadi alasan perlunya mengkaji ulang struktur kepemimpinan pemerintahan.
Menurut Sultan, Indonesia sebagai negara besar dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda membutuhkan pola koordinasi pemerintahan yang lebih efektif agar kepentingan daerah dapat terakomodasi secara optimal.
WAKIL PRESIDEN BISA DIBAGI BERDASARKAN KAWASAN
Salah satu skema yang mencuat dalam usulan tersebut adalah pembagian tugas wakil presiden berdasarkan kawasan geografis, yakni Indonesia bagian barat, tengah, dan timur.
Melalui konsep tersebut, masing-masing wakil presiden nantinya dapat memiliki tanggung jawab koordinasi, pengawasan, serta perhatian khusus terhadap pembangunan dan persoalan di kawasan yang menjadi lingkup tugasnya.
Skema ini dinilai berpotensi memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus membantu Presiden dalam mengelola agenda pemerintahan yang semakin kompleks.
Selain aspek keterwakilan wilayah, penambahan wakil presiden juga dikaitkan dengan penguatan tata kelola pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan program nasional.
MASIH PERLU KAJIAN KONSTITUSIONAL
Meski demikian, gagasan penambahan wakil presiden tersebut masih sebatas usulan dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.
Implementasinya memerlukan kajian menyeluruh, mulai dari aspek konstitusi, sistem ketatanegaraan, pembagian kewenangan, efektivitas birokrasi, hingga konsekuensi terhadap anggaran negara.
Wacana ini juga berpotensi membuka diskusi lebih luas mengenai desain kelembagaan pemerintahan Indonesia ke depan, terutama dalam menghadapi tantangan negara kepulauan dengan wilayah geografis yang luas dan tingkat keberagaman yang tinggi.
Usulan DPD tersebut kini menjadi salah satu gagasan yang menarik untuk diperdebatkan, apakah penambahan jumlah wakil presiden benar-benar menjadi solusi memperkuat pemerintahan dan keterwakilan daerah, atau justru membutuhkan penguatan sistem koordinasi yang sudah ada.
Wacana lebih dari satu wakil presiden membuka perdebatan mengenai arah reformasi kelembagaan negara. Di tengah luasnya wilayah Indonesia, gagasan tersebut menuntut kajian serius agar setiap perubahan benar-benar berorientasi pada efektivitas pemerintahan, kepentingan rakyat, serta tetap berada dalam koridor konstitusi.
**

Posting Komentar