Isu Perdamaian Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Dibantah, Polisi Tegaskan Proses Hukum Berjalan
KUPANG — FBINEWS
Isu dugaan upaya perdamaian dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang, Yosef Lede, menjadi sorotan setelah muncul kekhawatiran dari pihak kuasa hukum korban serta kabar yang beredar di media sosial.
Namun, kepolisian dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) secara tegas membantah adanya penyelesaian melalui jalur damai. Mereka memastikan perkara tersebut tetap diproses secara hukum dan tidak boleh dihentikan karena alasan perdamaian.
Kuasa hukum korban berinisial RWM (21), Gregorius Retas Daeng, sebelumnya mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perkembangan penanganan perkara. Ia menilai proses hukum terkesan lambat dan khawatir kasus tersebut berakhir tanpa kejelasan.
Gregorius juga mengaku memperoleh informasi mengenai dugaan upaya penyelesaian secara damai oleh pihak terduga pelaku. Bahkan, muncul kabar mengenai rencana menikahkan korban dengan terduga pelaku, yang semakin memicu kekhawatiran pihak korban.
Informasi tersebut kemudian berkembang di media sosial, dengan sejumlah unggahan menyebut perkara dugaan pemerkosaan yang dilaporkan pada 12 November 2026 telah diselesaikan secara damai.
Bareskrim Tegaskan Tidak Ada Perdamaian
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Nurul Azizah, membantah kabar bahwa perkara tersebut telah berakhir melalui kesepakatan damai.
Ia memastikan penanganan kasus tetap berjalan dan Bareskrim Polri turut memberikan asistensi kepada Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak awal proses penyidikan.
Penegasan tersebut sekaligus menjawab kabar yang beredar di masyarakat bahwa perkara dugaan kekerasan seksual itu telah dihentikan atau diselesaikan di luar proses hukum.
Polda NTT Lakukan Olah TKP dan Periksa Saksi
Kapolda NTT, Irjen Reza Arief Dewanto, sebelumnya menegaskan komitmen jajarannya untuk mengawal dan mengusut perkara tersebut secara profesional hingga tuntas.
Penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah dinas Bupati Kupang. Selain itu, sedikitnya enam orang saksi telah diperiksa, termasuk korban dan kedua orang tuanya.
Penyidikan masih terus berjalan untuk mengumpulkan bukti dan mendalami keterangan para saksi guna memastikan konstruksi perkara secara menyeluruh.
Veronica Tan: Tidak Ada Ruang Damai
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, turut menegaskan penolakan terhadap upaya rekonsiliasi dalam kasus dugaan pemerkosaan tersebut.
Ia menekankan bahwa korban harus mendapatkan perlindungan dan proses hukum wajib berjalan hingga tuntas. Menurutnya, penanganan perkara yang menyangkut kekerasan seksual tidak boleh mengabaikan hak serta keselamatan korban.
Sikap KemenPPPA tersebut menegaskan pentingnya memastikan korban tidak mengalami tekanan maupun intervensi yang dapat memengaruhi proses hukum.
Mendagri Serahkan Proses Hukum kepada Polisi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa penanganan perkara sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian. Kemendagri juga meminta Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memantau perkembangan kasus.
Tito menyebut kemungkinan pemberian sanksi administratif, termasuk pemberhentian dari jabatan, dapat diproses apabila yang bersangkutan terbukti bersalah berdasarkan hasil penanganan hukum dan mekanisme yang berlaku.
Dengan adanya bantahan dari kepolisian dan pemerintah, isu perdamaian yang beredar kini menjadi perhatian publik. Sementara itu, penyidikan tetap berlangsung untuk mengungkap dugaan tindak pidana secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Status Bupati Kupang dalam perkara ini masih terkait dugaan tindak pidana yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Penentuan bersalah atau tidaknya seseorang tetap menjadi kewenangan pengadilan berdasarkan proses pembuktian yang sah.
**

Posting Komentar