Polda NTT Data 451 Calon PMI, Bongkar Empat Perkara TPPO dan Penyelundupan Manusia
KUPANG — FBINEWS
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) memperketat pengawasan terhadap perekrutan dan pemberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) guna mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta penyelundupan manusia.
Melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026, aparat melakukan pemeriksaan di 15 lokasi, mendata 451 calon PMI, serta menemukan tempat penampungan calon pekerja migran yang belum memenuhi standar kelayakan.
Selain langkah pencegahan, Polda NTT juga memaparkan perkembangan penanganan empat perkara TPPO dan penyelundupan manusia yang melibatkan jaringan lintas daerah hingga internasional.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Program Quick Wins Kapolri berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor STR/3093/XI/Ops.1/2026 tertanggal 12 November 2026.
Dirres PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H., mengatakan pengawasan dilakukan melalui monitoring, pemeriksaan dokumen, pendataan, sosialisasi, serta pemantauan lokasi yang berpotensi digunakan untuk perekrutan, penampungan, dan pemberangkatan calon PMI.
451 Calon PMI Didata, Penampungan Ditemukan Belum Layak
Dalam kegiatan tersebut, tim Ditres PPA dan PPO Polda NTT menyasar 15 lokasi, terdiri atas dua tempat hiburan malam, satu bandara, satu pelabuhan, serta 11 perusahaan penyalur tenaga kerja dan lembaga pelatihan maupun penyalur calon pekerja migran.
Pendataan terhadap delapan perusahaan dan lembaga pelatihan mencatat sekitar 451 calon PMI.
Rinciannya, 90 orang dari PT Al-Hikmah Jaya Bhakti, 94 orang dari PT Tiger Sukses Mandiri, 104 orang dari PT Arny Family, 40 orang dari BLK Luar Negeri Putri Yang Mandiri, sekitar 30 orang dari PT Falia Sinatrya Sejati, 32 orang dari PT Berhasil Langgeng Kencana, 32 orang dari PT Gasindo Buala Sari, serta 29 orang dari LPKLN Anugerah Jaya Lestari.
Dalam pemeriksaan, petugas juga menemukan tempat penampungan calon pekerja migran yang belum memenuhi standar kelayakan. Temuan tersebut akan ditindaklanjuti melalui pendalaman dan klarifikasi, sekaligus meminta pengelola melakukan perbaikan sesuai ketentuan.
Pemeriksaan bersama perwakilan BP3MI NTT turut mencakup dokumen perusahaan, identitas calon pekerja, dokumen keimigrasian, kontrak kerja, serta mekanisme perekrutan dan penempatan.
Masyarakat Diingatkan Waspadai Tawaran Kerja
Kombes Pol. Nova mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar, terutama apabila proses perekrutan tidak transparan dan keberangkatan ke luar negeri tidak melalui jalur resmi.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya bertujuan memastikan kelengkapan administrasi, tetapi juga memberikan pemahaman kepada calon pekerja mengenai hak, kewajiban, serta risiko yang dapat muncul dalam proses migrasi nonprosedural.
“Pastikan seluruh proses perekrutan dan penempatan pekerja migran dilakukan melalui jalur resmi dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Polda NTT berkomitmen memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menindak tegas setiap pihak yang terlibat dalam praktik perdagangan orang,” tegas Nova di Mapolda NTT, Jumat (20/11/2026).
Ia menambahkan, calon pekerja migran harus memahami risiko perekrutan ilegal, eksploitasi, maupun praktik perdagangan orang serta berani melapor apabila mengalami ancaman, kekerasan, atau menemukan indikasi TPPO.
Empat Perkara TPPO dan Penyelundupan Manusia Ditangani
Di samping pencegahan, Polda NTT mengungkap perkembangan empat perkara TPPO dan penyelundupan manusia yang ditangani penyidik.
1. Jaringan Sumba–Malaysia
Perkara ini tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/01/I/2026/SPKT/Polda NTT tanggal 29 Januari 2026.
Penyidik menetapkan dua tersangka berinisial AA dan ERTN yang diduga terlibat dalam perekrutan dan penyaluran seorang perempuan dewasa asal NTT ke Malaysia melalui jalur nonprosedural.
Berkas perkara AA dinyatakan lengkap atau P-21 pada 28 Juli 2026, sedangkan berkas ERTN dinyatakan lengkap pada 13 Oktober 2026.
Kedua tersangka beserta barang bukti telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
2. Jaringan Kupang–Batam
Kasus kedua tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/116/III/2026/SPKT/Polda NTT tanggal 30 Maret 2026.
Dalam perkara dugaan TPPO antar kerja antar daerah (AKAD) tersebut, penyidik menetapkan dua tersangka berinisial VRLSN dan R.
Keduanya diduga merekrut dan menyalurkan seorang perempuan dewasa asal Kabupaten Kupang untuk bekerja di wilayah Kepulauan Riau melalui jalur nonprosedural.
Perkara masih dalam tahap penyidikan. Kedua tersangka telah ditahan dan dijerat Pasal 455 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
3. Jaringan NTT–Kalimantan
Perkara ketiga berkaitan dengan dugaan perekrutan 111 calon tenaga kerja dari Kabupaten Belu dan Malaka untuk dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
Kasus tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/6/VI/2025/SPKT.Ditreskrimum/Polda NTT tanggal 6 Juni 2025.
Penyidik menetapkan tiga tersangka berinisial HM, AMLB, dan AL. Perkara yang sebelumnya dihentikan karena kekurangan bukti kemudian kembali dilanjutkan setelah penyidik menemukan bukti baru.
Berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejati NTT pada 5 Oktober 2026. Setelah permohonan praperadilan para tersangka ditolak Pengadilan Negeri Kupang, pelimpahan tersangka dan barang bukti dilaksanakan pada 12 November 2026.
4. Jaringan penyelundupan manusia menuju Australia
Perkara keempat berkaitan dengan dugaan penyelundupan dua warga negara asing asal Sri Lanka dan India yang hendak diberangkatkan secara ilegal ke Australia melalui wilayah NTT.
Kasus tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/5/IX/2026/SPKT.Ditresppadanppo/Polda NTT tanggal 19 September 2026.
Pengungkapan bermula dari peristiwa di Pelabuhan Bolok, Kabupaten Kupang, pada 18 September 2026. Penyidik menetapkan empat tersangka, yakni tiga warga negara Indonesia berinisial DEL, RH, dan Z, serta seorang warga negara asing asal Sri Lanka berinisial MD alias DUSHI.
Para tersangka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari mengatur kedatangan, menerima dan memindahkan warga negara asing, hingga mengantarkan mereka menuju wilayah NTT dengan tujuan akhir Australia.
Perkara masih dalam proses penyidikan dan seluruh tersangka telah ditahan.
Kapolda: Lindungi Masyarakat dari Eksploitasi
Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., melalui Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., menegaskan KRYD menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam melindungi masyarakat, khususnya perempuan, anak, dan calon pekerja migran yang rentan menjadi korban eksploitasi.
Kapolda mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menerima tawaran pekerjaan, terutama yang menjanjikan gaji tinggi tanpa informasi perusahaan, kelengkapan dokumen, kontrak kerja, maupun mekanisme pemberangkatan yang jelas.
Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan indikasi perdagangan orang, perekrutan ilegal, kekerasan, maupun eksploitasi melalui layanan Call Center Polri 110.
Polda NTT menegaskan upaya pencegahan, pengawasan, koordinasi lintas instansi, dan penegakan hukum akan terus diperkuat untuk memutus mata rantai TPPO serta penyelundupan manusia, sekaligus memastikan keselamatan dan hak calon pekerja migran terlindungi.
**

Posting Komentar