News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Sepekan, Polri Tangani 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban

Sepekan, Polri Tangani 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban

 


JAKARTA — FBINEWS  

Polri menangani 207 laporan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) selama periode 13–19 November 2026. Dari penanganan tersebut, sebanyak 238 tersangka diamankan dan 510 korban berhasil teridentifikasi.


Ratusan kasus tersebut ditangani Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama Polda dan Polres jajaran di seluruh Indonesia.


Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan, penanganan TPPO merupakan bagian dari program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, dengan mengedepankan penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat.


“Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujar Erdi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).


Direktur Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengungkapkan, dari total 510 korban, sebanyak 448 orang merupakan korban dewasa dan 62 lainnya anak-anak.


Berdasarkan komposisi korban, 50 persen merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.


Para tersangka diketahui memiliki berbagai peran dalam jaringan perdagangan orang, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari. Penyidikan terus dikembangkan untuk mengungkap pengendali jaringan serta pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.


Pengiriman PMI Nonprosedural Mendominasi


Dari hasil penanganan selama KRYD, modus TPPO paling banyak ditemukan berupa pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sebesar 42 persen, disusul eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen.


Modus lainnya meliputi eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, perekrutan anak buah kapal (ABK), hingga tawaran menjadi tentara bayaran.


Nurul menegaskan, setiap penindakan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas serta perlindungan terhadap saksi dan korban.


“Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan terhadap saksi dan korban,” ujarnya.


47.550 Orang Diberi Edukasi Pencegahan


Selain penindakan, Polri juga memperkuat pencegahan melalui program Rise and Speak. Selama periode tersebut, sebanyak 279 kegiatan edukasi dilaksanakan dengan melibatkan 47.550 peserta dari berbagai kalangan masyarakat.


Edukasi menyasar perempuan, anak-anak, pencari kerja, serta masyarakat di wilayah yang dinilai memiliki potensi kerawanan TPPO.


Dalam upaya perlindungan korban, Polri bersama instansi terkait juga telah memulangkan 84 korban selama periode 13–19 November 2026.


Penanganan selanjutnya dilakukan melalui koordinasi dengan LPSK, Dinas Sosial, DP3A, serta BP2MI/Kementerian P2MI, sesuai kewenangan masing-masing.


Korban mendapatkan penanganan berupa penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.


“Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat,” jelas Nurul.


Perkembangan Kasus Almisri dan Bupati Kupang


Dalam kesempatan tersebut, Nurul juga menyampaikan perkembangan penanganan kasus Almisri. Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri terus berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan Interpol setelah diterbitkannya Red Notice. Upaya pencarian informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan masih berlangsung.


Sementara itu, perkara yang melibatkan Bupati Kupang ditangani Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan asistensi dari Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri selaku pembina fungsi.


Nurul sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya perdamaian dalam perkara tersebut.


“Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional,” tegasnya.


Modus Tentara Bayaran ke Rusia Masih Didalami


Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan, data korban anak yang disampaikan merupakan kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia. Pihaknya masih berkoordinasi dengan masing-masing Polda untuk memastikan kondisi dan perkembangan terkini para korban.


Terkait modus perekrutan tentara bayaran, perkara yang saat ini ditangani Polri berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia ke Rusia. Korban diketahui berasal dari sejumlah daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara.


Adapun informasi mengenai keberangkatan ke Ukraina masih memerlukan pendalaman karena belum masuk dalam perkara yang secara resmi ditangani berdasarkan data tersebut.


Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan maupun prosedur pemberangkatan. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan dokumen pribadi atau paspor kepada pihak yang tidak berwenang.


Polri menegaskan, pemberantasan TPPO tidak hanya berorientasi pada penangkapan pelaku, tetapi juga pada penyelamatan korban, pemutusan jaringan perdagangan orang, serta penguatan pencegahan agar masyarakat tidak kembali menjadi sasaran kejahatan tersebut.

**

Tags

Newsletter Signup

FBINEWS

Posting Komentar