UMP Jakarta 2027 Resmi Naik 7,1 Persen, Pramono Anung Tetapkan Rp6,13 Juta
JAKARTA — FBINEWS
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Besaran upah minimum tersebut naik Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876.
Keputusan penetapan UMP 2027 itu diumumkan pada Jumat (20/11/2026), setelah melalui pembahasan di Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, serta asosiasi pengusaha.
Penetapan tersebut menjadi perhatian kalangan pekerja di Ibu Kota, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup, biaya transportasi, perumahan, serta harga berbagai kebutuhan pokok.
Keputusan kenaikan UMP Jakarta 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026, dengan mengacu pada ketentuan pengupahan yang berlaku.
Naik Rp407 Ribu dari Tahun Sebelumnya
UMP Jakarta 2027 mengalami kenaikan sebesar 7,1 persen atau Rp407.065 dari UMP tahun sebelumnya.
Dengan demikian, upah minimum yang sebelumnya Rp5.729.876 kini menjadi Rp6.136.941 per bulan.
Persentase kenaikan tahun ini juga lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP Jakarta 2026 yang tercatat sebesar 6,17 persen.
Pembahasan Melibatkan Buruh dan Pengusaha
Proses penetapan UMP 2027 dilakukan melalui pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta selama tiga hari. Forum tersebut melibatkan perwakilan pemerintah, serikat pekerja, dan kalangan pengusaha untuk membahas besaran kenaikan upah.
Penetapan dilakukan lebih cepat dari tenggat waktu nasional yang dijadwalkan pada 21 November 2026.
Berlaku untuk Pekerja dengan Masa Kerja di Bawah Satu Tahun
UMP merupakan batas minimum upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sesuai ketentuan pengupahan.
Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih seharusnya memperoleh upah berdasarkan struktur dan skala upah yang ditetapkan perusahaan, dengan mempertimbangkan masa kerja, kompetensi, jabatan, serta kinerja.
Kenaikan UMP Jakarta 2027 diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja, sekaligus menjadi tantangan bagi dunia usaha dalam menjaga keberlangsungan bisnis di tengah dinamika ekonomi.
Penetapan upah minimum tersebut kini menjadi salah satu kebijakan ekonomi daerah yang paling disorot menjelang tahun 2027, terutama terkait keseimbangan antara daya beli pekerja dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban pengupahan.
**

Posting Komentar