Pagu APBN di Malut 2021 Capai Rp.15,551 Triliun

Wakil Gubernur Maluku Utara, Al Yasin Ali didampingi oleh Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara, Bayu Andy Prasetya menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021.

Penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKDD tahun 2021 ini berlangsung di Aula Gedung Kantor Gubernur Provinsi Malut, Jln Gosale Puncak Sofifi, Senin (30/11/2020) yang diikuti Bupati/Walikota dan kementerian lembaga diwilayah Malut.

Kepala Kanwil DJPb Malut, Bayu Andy Prasetya dalam laporannya menyampaikan, penyerahan DIPA lebih awal dari yang direncanakan menunjukkan komitmen pemerintah untuk segera melakukan pemulihan dan transformasi ekonomi lebih cepat.

Menurut Bayu, nilai pagu anggaran belanja negara tahun anggaran 2021 di Provinsi Malut mencapai Rp.15,551 triliun.

Nilai pagi anggaran itu dibagi pada beberapa baik alokasi belanja K/L tahun 2021 sebesar Rp4,996 triliun untuk 38 K/L yang terdiri dari 325 satuan kerja dan belanja ini nantinya akan disalurkan melalui dua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate dan Tobelo.  Alokasi TKDD tahun 2021 sebesar Rp10,555 triliun yang diserahkan kepada 8 pemerintah kabupaten dan 2 pemerintah kota dan TKDD tersebut akan digunakan untuk peningkatan quality control anggaran, mendorong pemda dalam PEN serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Bayu Andy Prasetya menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran 2021, perlu adanya persiapan yang cepat dan matang seperti, percepatan proses pengadaan barang dan jasa/lelang (penandatanganan kontrak dapat dilakukan sesegara mungkin setelah penerimaan DIPA dan tidak perlu menunggu Januari 2021), percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, percepatan penetapan pejabat perbendaharaan.

Bayu Andy Prasetya dalam laporan penutupnya mengharapkan bahwa DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2021 dapat segera ditindaklanjuti sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun. 

Selain itu, kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing K/L dan Pemda dapat ditingkatkan menjadi semakin berkualitas sesuai dengan capaian dan output yang telah di tetapkan," pungkasnya.