Di Bawah Bayang-bayang Pandemi, UMKM Sulit Pulih Tahun ini

Upaya pemerintah memulihkan sektor UMKM masih terhambat banyak persoalan. Sektor vital ini diramal sulit bangkit hingga akhir 2021.

Lebih dari 300.000 UMKM menjadi sasaran pemulihan dengan kucuran terakhir sekitar Rp76 triliun pada Februari lalu. Namun anggaran tersebut belum cukup besar untuk mengembalikan prospek yang jatuh sejak pandemi Februari tahun lalu.

"Sektor UMKM paling terpuruk sejak pandemi. UMKM jatuh sangat dalam dan hanya bisa bangkit jika ada stimulus yang berkesinambungan," ujar ekonom yang juga peneliti pasar global, Sjamsul Ridjal, Senin (24/5/2021).

Menurut Sjamsul, UMKM belum mendapatkan alokasi cukup. Karena pemerintah juga lebih banyak memberi stimulus pada sektor kesehatan. Sektor ini menyedot lebih dari 40 persen anggaran penanganan Corona.

Alokasi dari utang negara juga sebagian besar dihabiskan untuk kesehatan. Sementara upaya pemulihan di sektor UMKM tidak digulirkan signifikan.

Sjamsul menilai cara pemerintah memetakan persoalan tidak tepat. Ada sektor yang diguyur dengan anggaran besar. Sementara terbukti tak memberi efek pada pemulihan ekonomi.

Di bagian lain, stimulus yang seharusnya di berikan pada sektor terdampak seperti UMKM hanya sedikit menerima kucuran. Akhirnya kata Sjamsul, terjadi ketimpangan multisektor. Karena terganggunya ekonomi kecil.

"Ada kesalahan dalam pemetaan kebijakan. Saya rasa harus dikaji ulang agar lebih tepat sasaran," imbuh Sjamsul.

Program pemulihan ekonomi diprediksi butuh waktu hingga kuartal IV 2021. Untuk mendorong percepatan semua sektor, pemerintah akan kembali menggelontorkan stimulus.

Salah satunya yang diajukan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Menkeu mengajukan tambahan anggaran baru baru ini sebesar Rp76 triliun.

"Ini kebutuhan cukup mendesak. Pertama karena Corona belum pulih. Kedua sektor sektor ekonomi butuh banyak dukungan pemerintah," terang Menkeu.

Menkeu mengatakan, kebutuhan mendesak ini ada di semua sektor. Sektor kesehatan mendominasi dengan nilai Rp14,6 triliun. Yang meliputi penanganan pasien Corona yang meningkat sejak akhir 2020.

Selain itu untuk perlindungan sosial Rp36,6 triliun meliputi tambahan program pra kerja, diskon listrik, bantuan kuota internet bagi pelajar dan pengajar, serta tambahan bansos tunai. Termasuk sektor UMKM dan restrukturisasi dunia usaha Rp 25,5 triliun.

Menkeu mengatakan, UMKM menerima kontraksi paling hebat selama pandemi. Lebih dari 300.000 UMKM terdampak sejak April 2020 lalu. Hingga kini hanya sekitar 20 persen yang bisa bangkit.(Red)